Biaya Penanganan Covid-19 Naik Menjadi Rp695,2 Triliun

indopos.co.id – Pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi Covid-19 secara komprehensif. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menangani dampak kesehatan, jamian sosial, dan stimulus dunia usaha, Pemerintah berencana melakukan penyesuaian biaya penanganan covid-19 menjadi Rp695,2 triliun. Meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp677 triliun.

Rinciannya, sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda (Pemerintah Daerah) sebesar Rp106,11 triliun.

Sebagai konsekuensi penambahan biaya untuk menangani Covid-19 ini, defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2020 pun diperkirakan melebar. Dari semula defisit sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp307,2 triliun menjadi 5,07 persen atau Rp852 triliun dalam Peraturan Presiden 54/2020 dan defisit baru diperkirakan sebesar 6,34 persen atau Rp1.039,2 triliun.

“Dengan kata lain, terdapat kenaikan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan sebesar Rp905,2 triliun. Yaitu dari semula Rp741,8 triliun menjadi Rp1.647,1 triliun,” jelas Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima INDOPOS, Sabtu (20/6/2020).

Baca Juga :

Lebih lanjut dia mengatakan, perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang dinamis dan mengantisipasi dampak pandemi. Hal itu terus dibahas di internal Pemerintah dan bersama-sama dengan Badan Anggaran dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan final akan dituangkan dalam revisi Perpres No. 54/2020.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, terus berkomitmen mencermati setiap perubahan yang terjadi, menyerap dan mendengarkan aspirasi publik. Serta mendiskusikan rencana dan langkah-langkah yang akan diambil dengan seluruh pemangku kepentingan.

“APBN 2020 dipastikan disusun dan diimplementasikan secara kredibel, transparan, dan akuntabel, serta diabdikan untuk kepentingan rakyat. Dukungan, masukan, dan kritik seluruh elemen masyarakat amat bermanfaat bagi terselenggaranya pelayanan publik dan penanganan pandemi yang lebih baik,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.