Alexa Metrics

BPK Sempat Ingin Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya

BPK Sempat Ingin Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020). Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

indopos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata  pernah ingin menghitung kerugian perekonomian negara dalam kasus Jiwasraya. Namun hal itu tidak jadi dilakukan.

“Mengingat besar dan masifnya kasus ini. Bersama Kejaksaan kami sempat akan membuat rumusan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) bukan hanya kerugian negara. Tetapi juga kerugian perekonomian negara,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).

Namun saat ini, kata dia, konteksnya masih perhitungan kerugian negara. Namun Tidak tertutup kemungkinan apabila aparat penegak hukum mendapatkan bukti-bukti yang lebih ini bisa tidak hanya sekedar menjadi PKN, tapi juga kerugian perekonomian negara.

“Tapi tidak menutup kemungkinan menghitung kerugian negara mengingat masif dan besarnya kasus ini,” tegas Agung.

Karena itu jangan heran, kalau BPK saat ini juga melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya. Bahkan lingkup auditnya berskala lebih luas. Merembet kemana-mana. Audit tersebut diperkirakan rampung pada akhir tahun ini.

“Audit investigatif ini bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggungjawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya sendiri, OJK, Otoritas Bursa, Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait dengan kasus ini,” tegas Agung.

Menurutnya, dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menambahkan audit investigatif untuk BUMN-BUMN tertentu yang terkait kasus Jiwasraya.

“Yang ini akan kita lihat tingkat prudensial tertentu bertransaksi dengan Jiwasraya. Baik pada waktu investasi di Jiwasraya ataupun membantu ataupun bekerjasama dalam konteks memainkan keuangan Jiwasraya, sehingga permasalahan menjadi tertutup sekian lama,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?