Bawaslu Tangsel Sebut Broadcast Data ASN untuk Pemetaan Suara Dilakukan oleh Oknum

indopos.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya menyelesaikan persoalan pesan berantai terkait broadcast di WhatsApp Group Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren. Broadcast yang berisi dugaan mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk mengumpulkan data dan domisili pegawai kelurahan, RT (Rukun Tetangga)/RW (Rukun Warga), beserta tokoh agama serta tokoh masyarakat dengan nomor teleponnya.

Hasilnya, diduga aksi itu dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk memetakan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangsel 2020 yang digelar awal Desember nanti.

Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep mengatakan, hasil investigasi dan pemeriksaan semua pegawai di kelurahan dan kecamatan didapati jika pesan itu dikirimkan seseorang untuk dapat menentukan potensi jumlah suara di Kecamatan Pondok Aren.

Adapun isi pesan broadcast itu sendiri untuk mengarahkan pemilik suara memilih salah satu kandidat calon wali kota tertentu. Namun pada kalimat pesan broadcast tersebut masih abu-abu.

”Dari broadcast itu sudah terlihat oknumnya ingin mencari koordinator yang akan ditempatkan di TPS (tempat pemungutan suara). Tujuannya sebagai pemetaan suara. Kalau ini berjalan maka pelakunya dapat mengarahkan koordinator membisikan pemilih mencoblos pasangan calon wali kota tertentu,” ujarnya, saat ditemui di kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Griyaloka, Bumi Serpong Damai, Kecamatan Serpong, Senin (29/6/2020).

Menurutnya juga, broadcast WhatsApp seperti itu memang kerap bermunculan menjelang penyelenggaraan Pilkada. Hal ini terjadi untuk menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pesta politik. ”Ini permainan yang dilakukan oknum untuk membuat masyarakat gusar. Biasanya menyeret-nyeret PNS (pegawai negeri sipil) agar cepat viral,” jelas Acep.

Tak sampai di sana, lanjut Acep, dari hasil pemanggilan pihaknya kepada Lurah Jurangmangu Timur, staf kelurahan dan Camat Pondok Aren didapati jika broadcast tersebut berasal dari orang luar yang diteruskan oleh sejumlah pegawai. Namun yang sangat disayangkan ternyata pesan tersebut telah dihapus baik oleh pengirim dalam grup, maupun penerima pesan pribadi. Kebanyakan di antara mereka mengaku penghapusan karena memori ponsel penuh.

”Pas kami verifikasi para ASN terkait pesan WhatsApp yang dikirim sekretaris kelurahan di grup WA, semua sudah melakukan clear chat. Alasan memori handphone penuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau WhatsApp tetap ada, hanya pesannya yang sudah tidak ada,” tegasnya.

Dengan hasil itu, sambung Acep, keresahan yang ditimbulkan broadcast itu telah diselesaikan jajarannya. Namun demikian, pihaknya pun akan terus mewaspadai gangguan lain dalam penyelenggaraan Pilkada. Dia pun meminta masyarakat memberikam informasi terkait adanya pesan serupa yang dapat kapan saja tersebar.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi membenarkan tersebarnya isi pesan singkat soal data diri tersebut. Akan tetapi dirinya mengelak jika pesan itu dari pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Karena dalam aturan PNS tak dapat berpolitik praktis.

”Sudah kami terangkan kalau itu bukan dari camat atau lurah. Ya, heran saja kenapa masalah WA (WhatsApp) ini menjadi viral di wilayah Jurangmangu. Untuk pendataan PNS memang waktu itu pernah dibuat untuk mengatur pegawai untuk mengetahui ada berapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang non-PNS dan PNS. Tapi itu dilakukan sebelum adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Tapi tidak ada hubungan dengan broadcast WhatsApp itu,” paparnya.

Apendi pun berjanji, jika BKPP bakal memeriksa para ASN tingkat kelurahan terkait adanya pesan singkat yang viral tersebut. Dan jika terbukti pesan itu berasal dari PNS maka sanksi akan diberikan. Salah satunya dengan penundaan pangkat atau pemecatan secara tidak hormat.

”Nanti kami cek itu, benar apa tidak. Hari ini tim sudah ke kelurahan dan kecamatan melaku- kan kroscek. Ini kan sudah viral, Bawaslu juga sudah melakukan pengecekan,” cetusnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Politik Tamil Selvan menuturkan, mencuatnya broadcast pengumpulan data PNS dan non-PNS untuk kepentingan pilkada tak lain untuk menguji kecepatan Bawaslu menyelidiki isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Namun, kata dia juga, kasus ini tak perlu membuat bakal calon wali kota resah. Sebab sampai saat ini belum adanya calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU Tangsel sebagai kandidat. ”Untuk para kandidat jangan gusar, santai saja lah ini kan bukan masalah besar. Kompetisi belum mulai, calon saja belum ditetapkan, koalisi partainya saja masih belum pasti. Biar masyarakat tidak gaduh, tetap kondusif,” ucapnya.(cok)

 

 


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.