Alexa Metrics

SDM PKH Harus Punya Target Graduasi Penerima Manfaat PKH

SDM PKH Harus Punya Target Graduasi Penerima Manfaat PKH Menteri Sosial Juliari P Batubara saat rapat kerja dengan DPR RI beberapa waktu lalu.

indopos.co.id – Menteri Sosial Juliari P Batubara menginstruksikan seluruh SDM (sumber daya manusia) PKH (program keluarga harapan) agar bersungguh-sungguh mengantarkan KPM (keluarga penerima manfaat) yang didampinginya dapat cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial (bansos). Untuk itu, mereka harus mempunyai target graduasi dalam melaksanakan tugas.

“Salah satu Key of Perfomance Indicator (KPI) atau tolak ukur kinerja pendamping yang paling penting adalah graduasi KPMnya, itu ‘kan yang paling utama dari program ini,” ujar dia, pada Puncak Acara Peningkatan Kualitas SDM PKH, Minggu (5/7/2020).

Saat ini, dikatakan Juliari, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyusun peratuan yang ketat agar SDM PKH dapat memenuhi KPI seperti jumlah KPM yang tergraduasi.

“Memang suasana pandemi ini tidak mudah juga, yang penting mereka usaha terbaik, all out, agar target-target graduasinya bisa tetap tidak terlalu jauh,” jelas Mensos.

Kemensos sendiri telah menargetkan rata-rata (KPI) untuk graduasi KPM PKH adalah 10 persen.

Untuk mewujudkan target tersebut, pendamping PKH harus door to door meminta KPM PKH mengundurkan diri secara sukarela jika mereka sudah mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik setelah menerima bansos seperti anak mereka sudah mempunyai pekerjaan atau mereka sudah mempunyai usaha yang mampu menompang kebutuhan sehari hari.

“Dengan banyaknya yg graduasi maka bisa diisi oleh keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan PKH. Ini, bukan urusan gampang, minta juga agar target graduasi dipertajam,” imbuhnya.

Mensos meminta seluruh SDM PKH meningkatkan kemampuan dengan mengikuti segala kegiatan pelatihan yang diselenggarakan kementerian dan dinas sosial setempat seperti rapat koordinasi yang diikuti oleh SDM PKH mulai dari Korwil, Koreg, hingga Korkab seluruh daerah, baik secara tatap muka maupun virtual itu.

“Intinya, mereka harus meningkatkan kualitas mereka dalam melakukan pendampingan di lapangan apalagi sekarang kondisinya upnormal,” pinta dia.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin menjelaskan, rapat koordinasi (rakor) PKH merupakan upaya untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan serta komitmen SDM PKH agar dapat bekerja lebih maksimal untuk mencapai target program secara efektif.

“Untuk merangsang kinerja mereka. Kami memberikan penghargaan kapada SDM PKH,” jelas dia.

Pada kesempatan ini Kemensos memberikan penghargaan kepada Sri Wulandari, Pendamping Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan graduasi sebanyak 120 KPM dan Eni Nuraeni, Pendamping Desa Saribakti, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut dengan graduasi sebanyak 61 KPM.

Sementara satu orang pendamping, M. Ferry Dwi Cahyono asal Kota Batu, Jawa Timur, menerima penghargaan berkat menulis buku berjudul “Strategi Praktek Supervisi Pekerja Sosial (Pengalaman Peksos Supervisor PKH di Jawa Timur), yang berangkat dari pengalamannya mendampingi pelaksanaan PKH.

“Jadi, saya harus sampaikan terima kasih saya dan penghargaan setinggi-tingginya untuk SDM PKH yang telah sungguh-sungguh melakukan pendampingan kepada KPM dampingannya di lapangan,” pungkas Mensos.

Rakor SDM PKH secara daring melalui siaran live streaming yang dihadiri Mensos telah menjangkau sebanyak 31.151 pemirsa atau 75 persen dari total 39 ribu barisan SDM PKH di seluruh Indonesia.

Dilarang Pegang KKS KPM

Mensos Juliari menegaskan, KKS (kartu kesejahteraan sosial) tidak dapat dipegang selain oleh KPM. Menurutnya, penegasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tak boleh kolektif oleh siapapun baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak manapun dengan alasan apapun,” katanya.

Juliari menyebut, semua pihak harus dapat memastikan bantuan sosial tersebut termanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dasar penerima manfaat baik pangan, kesehatan maupun pendidikan.

“Seluruh pelaksana program bantuan sosial harus bersinergi di lapangan demi percepatan, ketepatanndan kemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat,” katanya.(wok)



Apa Pendapatmu?