Alexa Metrics

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Keputusan MA Hanya Buat Gaduh

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Keputusan MA Hanya Buat Gaduh pilkada serentak

indopos.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, Putusan Mahkamah Agung (MA)  nomor 44/2019 adalah putusan yang bersifat deklaratur. Memang kata dia, ada yg ingin mengaitkan ini dengan pemilihan umum (pemilu).

“Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini yang dipakai untuk menetapkan capres (calon presiden) cawapres (calon wakil presiden) terpilih. Namun sejauh yang saya tahu, perolehan suara memenuhi norma,” ujarnya di acara Sarasehan Kebangsaan, Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019 : Apa implikasi hukum dan politiknya, yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, melalui zoom meeting dan disiarkan langsung oleh Youtube, Kamis (9/7/2020).

Margarito justru mempersoalkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal. Argumen yang mengatakan dulu polanya beda, tidak digabung, betul.

“Tapi itu tergantung mitigasi. Kalau sekarang inikan hanya melanjutkan, beda dengan komisioner KPU yang pertama. Yang kemarin banyak yang meninggal. Saya kira apa yang diputuskan MA menguatkan ada problem besar di pemilu kemarin,” pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang juga menjadi pembicara dalam sarasehan itu mengatakan, putusan MA tidak bermanfaat. “Hanya buat gaduh. Walaupun misalnya keputusan itu dikeluarkan tahun lalu. Sebab pilpres sudah diselesaikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kalaupun diterapkan pada Pilpres 2019 juga tidak berpengaruh. “Jumlah sebesaran suara Jokowi-Ma’ruf Amin,  21 provinsi. Itu sudah  lebih dari 50 persen. Jadi putusan MA tidak ada manfaatnya. Mungkin kedepan, pemilu berikutnya, kita mau pakai apa. Tafsiran MA atau MK,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?