Pilih MK atau MA

Menangkan Rachmawati, Putusan Mahkamah Agung Bawa Implikasi Moral

Indopos.co.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 44/2019 yang memenangkan permohonan uji materiil Rachmawati Soekarnoputri dkk dinilai tak bermanfaat atau unfaedah. Pakar hukum tata Negara menyebut putusan ini tidak membawa dampak hukum apapun terhadap keabsahan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden.

Namun, putusan ini membawa implikasi moral dan mengundang tanda tanya publik karena baru dipublikasikan sekarang. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. DR. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. mengatakan implikasi putusan MA untuk pemilu berikutnya.

Baca Juga :

DKI Dukung Konsep Mini Lockdown

’’Namun soal putusan MA, apakah ada kesengajaan baru dibacakan sekarang. Kalau presiden terpilih, saya kira tidak mungkin melakukan ini,’’ ujarnya di acara Sarasehan Kebangsaan, Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019: Apa implikasi hukum dan politiknya, Kamis (9/7) ”Putusan MA mempunyai implikasi moral bukan implikasi hukum. Perlu ditelaah mengapa baru dikeluarkan sekarang,” lanjutnya.

Di acara yang sama, pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun, S.H., M.H. juga mengatakan, putusan MA tidak bermanfaat. ’’Hanya buat gaduh. Walaupun misalnya keputusan itu dikeluarkan tahun lalu. Sebab pilpres sudah diselesaikan,’’ujarnya.

Baca Juga :

Dia menambahkan, kalaupun diterapkanpada Pilpres 2019 juga tidak berpengaruh. ’’Jumlah besaran suara Jokowi-KH Ma’ruf Amin, 21 provinsi. Itu sudah lebih dari 50 persen. Jadi putusan MA tidak ada manfaatnya. Mungkin kedepan, pemilu berikutnya, kita mau pakai apa. Tafsiran MA atau MK,’’ pungkasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas INDONESIA (FH UI) Prof Dr Topo Santoso mengatakan Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 44/2019 tidak bermakna kalua pilpres satu putaran. Artinya putusan menjadi bermakna kalau ada lebih dari satu pasangan calon. Kenyataannya hanya dua pasangan calon yang berlaga. Namun Topo tidak menyalahkan putusan MA.

Baca Juga :

Warga Jakarta Pindah Lokasi Nongkrong

’’Putusan MA tidak salah, karena batu ujinya UU nomor 7 tahun 2017 (memang di sana tidak diatur kalau pasangannya hanya dua) saya tidak menyalahkan MA. MA hanya menguji UU nomor 7 tahun 2017, karena batu ujinya UU tersebut,’’ ujar Topo di acara Sarasehan Kebangsaan,

”Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019: Apa implikasi hokum dan politiknya, Kamis (9/7/2020). Lebih lanjut Topo mengatakan, dengan keluarnya putusan MA, bagaimana nasib pilpres? ’’Problemnya sebelum pemilu, memang kerangka hukum sudah harus jelas. Implikasinya, tentu pilpres sudah selesai diumumkan oleh KPU. PKPU nomor 5 tahun 2019 yang sah, sebelum keluar putusan MA. Sekarang apakah tidak bermakna. Yah bermakna, pasal 3 ayat 7 PKPU, ke depan pilpres pasal 3 ayat 7 tidak berlaku,’’ pungkasnya.

Adapun Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 44/2019 adalah putusan terhadap permohonan uji materiil yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri dkk.Norma yang diuji pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu Terhadap pasal 416 UU nomor 7 tahun 2017.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof Dr Ni’matul Huda mengatakan, kalau calon presidennya hanya dua, tidak perlu dihitung sebesaran. ’’Putusan MA hanya menarik buat kajian akademik. Paslon juga tidak mempersoalkan itu. Putusannya juga setelah presiden dilantik,’’pungkasnya

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang juga menjadi pembicara dalam Sarasehan Kebangsaan itu mengatakan, Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 44/2019 adalah putusan yang bersifat deklaratur.

Memang, kata dia, ada yang ingin mengaitkan ini dengan pemilu. ’’Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini yang dipakai untuk menetapkan capres cawapres terpilih.Namun sejauh yang saya tahu, perolehan suara memenuhi norma,’’ ujarnya.

Margarito justru mempersoalkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal.Argumen yang mengatakan dulu polanya beda, tidak digabung, betul. ’’Tapi itu tergantung mitigasi. Kalau sekarang ini kan hanya melanjutkan, beda dengan komisioner KPU yang pertama. Yang kemarin banyak yang meninggal. Saya kira apa yang diputuskan MA menguatkan ada problem besar di pemilu kemarin,’’ pungkasnya.

 Peradilan Hasil Pemilu

Di tempat terpisah, putusan Mahkamah Agung (MA) soal permohonan uji materiil Rachmawati Soekarnoputri cs menuai tanggapan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Guru Besar Hukum Universitas Indonesia itu mengatakan, peradilan hasil Pemilu dan Pilpres ada di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan di Mahkamah Agung (MA).

Terlebih, kata Jimly, putusan MA hanya bisa mengatur peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilpres berikutnya. Hal itu diungkapkan Jimly lewat akun resmi twitternya @JimlyAS seperti dilansir, Kamis (9/7).

’’Peradilan hasil pemilu & pilpres ada di MK, bukan di MA. Sgala prselisihn ttg hasil Pilpres 2019 brakhir di MK & pelantikan Pres/Wapres di MPR 20 Okt 2019. Putusan MA 28 Okt 2019 hanya terkait Praturan KPU yg hrs diubah untuk pilpres berikutnya, tdk lagi trkait dg pilpres 2019,’’ cuitnya.

Di Twittnya, Jimly juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pertentangan sama sekali antara MK & MA dalam hal ini. Hanya ada orang yang tidak mengerti masalah berusaha menggoregnya untuk politik. Lalu, bagaimana dengan MA yang baru mempublikasikan putusan itu?

’’Kalau tdk negative thinking, telat upload tdk perlu dmsalahkan, karena ssdh diputus, para pihak yg brperkara pasti sdh dapat salinan resmi dari MA.Telat upload hnya soal teknis manajemen administrasi di MA saja tdk brdampak kesbstansi perkara,’’ kata Jimly.(dai/wok)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.