Alexa Metrics

Pernyataan Otto Dianggap Ganggu Upaya Penyatuan Peradi

Pernyataan Otto Dianggap Ganggu Upaya Penyatuan Peradi peradi

indopos.co.id – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada 25 Februari 2020 telah mengikrarkan penyatuan kembali di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly.

Ketiga Ketua Umum, Juniver Girsang, Fauzie Yusuf Hasibuan dan Luhut M Pangaribuan saat itu menyatakan kesiapan terhadap penyatuan.

Otto Hasibuan menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2020/PT DKI JKT yang belum berkekuatan hukum tetap.

Patra M Zen, Kordinator Tim Advokasi Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) pimpinan Juniver Girsang mengimbau kepada semua anggota Peradi untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan seperti yang dilontarkan Otto Hasibuan. Dia menyayangkan pernyataan Otto yang amat provokatif dan tidak semestinya keluar.

“Saya mewakil generasi muda advokat, mengimbau kepada para senior supaya banyak bercermin. Jangan rusak komitmen dan entusiastik penyatuan Peradi yang sudah disepakati sebelumnya dihadapan Menkopolhukam dan Menkumham, dengan pernyataan-pernyataan naif dan kekanak-kanakan”, kata Patra di Jakarta, Sabtu (11/7).

Patra menyayangkan pernyataan Otto Hasibuan yang terbetik pada pemberitaan di media online. Otto menyatakan, “Justice have been served (keadilan telah ditegakkan). Jadi, kami tidak perlu lagi mempertimbangkan perkara lain (perkara dengan Peradi pimpinan Juniver Girsang di MA).”

Pernyataan ini menanggapi putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabulkan sebagian gugatan Fauzi Hasibuan terhadap Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan.

Dijelaskan, terkait perkara kepemimpinan di Peradi, pihak Fauzie Yusuf Hasibuan bukan hanya menggugat pihak Luhut Pangaribuan. Yang bersangkutan juga menggugat Juniver Girsang selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi. Gugatan tersebut kandas ditingkat kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1395 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020, menolak permohonan kasasi Fauzie terhadap Juniver Girsang selaku Ketua Umum DPN Peradi. Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjde).

Sebelumnya, amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2019, tanggal 22 Juli 2019 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 2018, Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang menyatakan gugatan Fauzie tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Dalam pertimbangan hukumnya baik Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding menyatakan seharusnya mengenai sengketa ini diselesaikan secara musyawarah ditingkat organisasi.

Kini, upaya penyatuan Peradi tengah berproses. Langkah ini adalah manifestasi komitmen Peradi pada 25 Februari 2020 lalu yang telah difasilitasi Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yassona Laoly untuk dapat duduk bersama menyatukan kembali 3 (tiga) kepemimpinan organisasi Peradi.

Kepada media, ketika itu Mahfud menyampaikan, “Negara atau pemerintah merasa rugi apabila organisasi advokat yang terbesar ini terpecah, sehingga pemerintah kekurangan partner untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Pun dunia peradilan akan lebih tertib bila Peradi bersatu kembali, sehingga bisa menghasilkan pengacara-pengacara yang andal”.

Langkah penyatuan diamini Patra dan anggota lainnya akan membuat Peradi lebih kuat.

“Kita di Peradi SAI sedang on fire menginginkan Peradi bersatu. Hanya dengan Peradi yang bersatu advokat Indonesia bermartabat, kuat dan terhormat”, pungkas Patra. (yay)



Apa Pendapatmu?