Alexa Metrics

Presiden Bubarkan Mahkamah Konstitusi

Presiden Bubarkan Mahkamah Konstitusi Seorang militan Gerakan untuk Keselamatan Azawad (MSA), gerakan politik dan bersenjata Tuareg di Azawad, Mali beristirahat di luar Menaka pada Minggu (14/3/2020) (SOULEyMANE Ag ANARA/AFP)

Indopos.co.id ­ Di tengah belum meredanya konflik bersenjata, kondisi keamanan Mali, negara di Afrika Barat semakin bertambah seiring munculnya konflik politik pasca sengketa pemilu legislatif pada Maret 2020. Bahkan, pada Sabtu (11/7) lalu, Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita secara menge jutkan mengeluarkan pengumuman pembubaran Mahkamah konstitusi (MK) dalam upaya meredam ketegangan politik dan kerusuhan yang saat ini mengguncang ibu kota.

”Saya memutuskan untuk mencabut surat izin anggota yang tersisa di MK,” katanya dalam pidato televisi. Pascapembubaran, otoritas setempat mulai pekan depan akan mencalonkan anggota­anggota baru MK. ”Jadi MK yang direformasi tersebut dapat segera membantu kita menemukan solusi atas konflik yang berasal dari pemilihan legislatif,” kata Ibrahim

MK dirundung perselisihan sejak membatalkan hasil sementara pemilihan parlemen pada Maret 2020 hingga memicu aksi protes di sejumlah kota. Pada Jumat (10/7), aksi protes yang digelar di ibu kota, kemudian berubah menjadi aksi brutal, menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas dan 74 lainnya terluka.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) menyerukan ketenangan dan  dialog di Mali, setelah puluhan ribu pemrotes turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Bamako, Jumat (10/7), menuntut Presiden Ibrahim Boubacar Keita untuk mundur. Keita kembali terpilih pada 2018 untuk periode kedua yang berlangsung selama lima tahun, namun ia telah berhadapan dengan krisis keamanan selama bertahun-tahun, wabah Virus COVID-19, pemogokan oleh guru, dan ketegangan politik yang timbul dari pemilihan lokal yang disengketakan pada Maret 2020.

Aksi protes penuh kemarahan yang terjadi pada Jumat (10/7) merupakan yang kedua kalinya pada bulan ini, dan para pemimpin oposisi menyerukan pembangkangan sipil apabila tuntutantuntutan yang diajukan tidak terpenuhi.

”Sekjen menyerukan kepada semua pemimpin politik untuk mengirim pesan yang jelas kepada para pendukung mereka untuk menahan diri sepenuhnya dan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan,” kata Farhan Haq, wakil juru bicara untuk Sekjen PBB Antonio Guterres.

Mali yang merupakan negara produsen emas dan kapas, telah berjuang untuk  mencapai stabilitas sejak 2012, ketika kelompok pejuang jihad membajak sebuah pemberontakan oleh separatis Tuareg dan merebut seluruh wilayah gurun di bagian utara negara itu.

Pasukan Prancis membantu untuk merebut kembali wilayah utara namun kekerasan tetap ada, meski dengan kehadiran ribuan pasukan PBB, dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan Alqaeda dan kelompok radikal ISIS memicu ketegangan antarmasyarakat.

Indonesia-Australia Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Australia tengah mematangkan rencana untuk pengerahan bersama (codeployment) pasukan pemelihara perdamaian untuk misi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Mali (MINUSMA).

”Kami sudah sepakat untuk melakukan co-deployment ke Mali, di sana (Pasukan Indonesia dan Australia, Red) akan menempatkan satu rapid deployment battalion,” kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjend Victor H. Simatupang dalam sebuah diskusi daring, Kamis (9/7).

Dia mengatakan, pembicaraan lanjutan akan segera dilakukan kedua pihak mengenai fasilitas yang harus disiapkan masing-masing negara guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Selain dengan Australia, Indonesia juga menjajaki kerja sama serupa dengan Pemerintah Etopia.

”Tahun lalu saya berkunjung ke sana (Etopia, Red) dan secara bersama kita akan menyepakati kerja sama latihan untuk pengembangan kemampuan personel Indonesia maupun Etopia,” tutur dia.

Secara spesifik Victor menyebut bahwa Indonesia akan membantu penyediaan alutsista seperti Panser Anoa dan kendaraan taktis Komodo untuk mendukung besarnya jumlah pasukan yang dimiliki Etopia. Kerja sama co-deployment dan latihan dengan pasukan asing merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas personel pemelihara perdamaian PBB.

Menurut Direktur Kerja Sama Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Grata Endah Werdaningtyas, upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan PBB untuk tidak hanya mengirim pasukan sesuai anggaran dan sumberdaya yang ada, tetapi juga untuk memaksimalkan peran mereka di lapangan.

Untuk itu, alih-alih mengirim pasukan dalam jumlah besar, Indonesia akan berfokus untuk mengirim unit-unit personel yang memiliki kapabilitas tinggi seiring dengan semakin banyaknya mandat yang diemban pemelihara perdamaian.

”Selain meningkatkan pelatihan, kita juga membuat inovasi co-deployment yang jika berhasil akan menjadi bentuk baru pengiriman pasukan pemelihara perdamaian,” ujar Grata.

Sebelumnya, Indonesia berhasil mencapai visi 4.000 personel pemelihara perdamaian sebagai program prioritas nasional 2014-2019 dengan capaian terbesar sekitar 3.400 personel. Target tersebut ditetapkan untuk menempatkan pasukan dan polisi Indonesia dalam 10 besar negara penyumbang pasukan pemelihara perdamaian terbanyak di PBB. Saat ini, dengan total personel 2.842 orang per 31 Mei 2020, Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 122 negara pengirim pasukan perdamaian.

Sebelumnya, Pemerintah Swedia pada pertengahan Maret 2020 telah memutuskan untuk mengirim pasukan ke Mali untuk bergabung dengan pasukan khusus pimpinan Prancis yang memerangi kelompok militan jaringan Alqaeda dan ISIS di wilayah Sahel di Afrika Utara.

Koalisi Demokrat Sosial dan Hijau mengatakan, Swedia akan menyumbangkan pasukan reaksi cepat berkekuatan 150 prajurit beserta sejumlah helikopter sebagai bagian dari upaya internasional untuk meningkatkan keamanan di kawasan itu.

”Dengan itu, kegiatan pembangunan di Mali yang dibutuhkan untuk memajukan pembangunan yang berkelanjutan dan damai di negara tersebut akan lebih mudah dilakukan,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde dalam pernyataan.

”Keputusan itu juga akan berarti bahwa kita dapat berkontribusi pada upaya internasional untuk melawan terorisme dan pada akhirnya juga membuat Swedia lebih aman,” ujarnya.

Meski demikian, keputusan Pemerintah Swedia itu harus mendapat persetujuan dari parlemen. Swedia telah menempatkan sejumlah kecil pasukan di Mali sejak 2013 sebagai bagian dari Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB. Prancis, bekas kekuatan colonial memiliki 5.100 tentara di Mali dan Sahel raya, tetapi situasi keamanan memburuk sejak Prancis mulai melakukan intervensi pada 2013 untuk menghentikan pergerakan kelompok militan ke ibu kota Mali, Bamako. (xin/rtr/ant)



Apa Pendapatmu?