Alexa Metrics

KPU Harusnya Cermat

KPU Harusnya Cermat

Indopos.co.id-Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Rachmawati menampar kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harusnya KPU lebih berhati-hati dan cermat. Komisioner DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Prof Teguh Prasetyo mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak berkaitan dengan hasil pemilu Pilpres 2019 lalu. Pasalnya, penetapan hasil pilpres telah dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

”Ini tidak bisa ditarik-tarik, jalur MA dan MK beda. Putusan MA kan prospektif ke depan. Tidak berkaitan dengan hasil sekarang,” ujar Prof Teguh Prasetyo kepada INDOPOS, Minggu (12/7).

Namun, ke depan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus lebih teliti dan cermat dalam menjabarkan peraturan undang-undang (UU) pemilu. Karena, sebagian putusan pemohon yang dikabulkan MA, menunjukkan PKPU bertentangan dengan UU.

Kendati KPU dikatakan Teguh telah berhati-hati dalam merumuskan PKPU. Dengan melibatkan Komisi II DPR RI serta memberi ruang bagi masyarakat untuk uji publik.

”Sudah ada kontrol dengan KPU memberi ruang kepada Komisi II dan publik. Jadi putusan MA itu, KPU harus berhati-hati lagi dalam merumuskan PKPU,” katanya

Lebih jauh ia menjelaskan, berkaca dari putusan MA tersebut, KPU harus lebih cermat dalam membuat PKPU pelaksanaan pilkada serentak 2020 mendatang. Apalagi pelaksanaan pilkada serentak nanti dilakukan di tengah pandemic COVID-19.

”Partisipasi pemilih harus didorong bisa lebih banyak. Jangan nanti hanya karier, tapi malah terpapar COVID-19. Jadi protokol kesehatan harus serius diterapkan,” terangnya.

Dia menuturkan, peran pengawasan DKPP terhadap KPU dan Bawaslu intens dilakukan. Tidak hanya dalam segi pelanggaran etik, tetapi juga fungsi preventif. Dengan melakukan Tripartite, sehingga bisa mencari solusi isu krusial penyelenggaraan pemilu.

”Yang krusial seperti saat ini kita bicarakan isu COVID-19 dalam penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi,” katanya.

Dia menegaskan, DKPP tidak bisa masuk dalam pembuatan peraturan. Karena fungsi DKPP sebatas menilai perilaku etik lembaga penyelenggara pemilu. Apalagi penanganan UU pemilu, menurutnya, dilakukan banyak pihak. Dari MK, PTUN, MA dan DKPP.

”Membangun persepsi yang sama di tiap lembaga hukum ini yang sulit. Padahal masuk DKPP itu final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Tapi diajukan ke PTUN,” ungkapnya.

Teguh menegaskan, setiap lembaga terkait penyelenggaraan pemilu harus sinergi. Jangan hanya dari pemilu setiap kontestasi hanya berorientasi menang dengan one man one vote. Karena ini, jelas paham kapitalis dan liberal.

”Perlu ada filsafat pemilu. Boleh berkontestasi, tapi harus ada pijakan filsafat. Jadi tidak hanya berintegritas, tapi pemilu bermartabat. Selama ini kan paham kapitalis dan liberal nimbrung dalam demokrasi,” bebernya.

Ia mengaku akan melakukan penilaian terhadap putusan MA tersebut. Tentu saja, hal itu akan dilakukan apabila ada pengaduan ke DKPP. Karena, dengan putusan tersebut, menurutnya KPU dinilai tidak profesional.

”Kita kan kerja berdasarkan aduan. Ya nanti bisa kita lihat kenapa KPU tidak profesional. Nanti bisa kita lihat di sidang, itu juga kalau ada aduan. Jadi kalau sekarang kita belum bisa berpendapat,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Joko Widodo Dini Shanti Purwono menuturkan, putusan MA bukan putusan baru, tetapi sudah ditetapkan 28 Oktober 2019 lalu. Putusan tersebut menjadi perbincangan karena baru diupload di website MA 3 Juli lalu.

Menurut Dini, putusan MA yang memenangkan Rachmawati Soekarnoputri tersebut tidak berpengaruh pada kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi- Ma’ruf Amin. Karena perolehan suara yang diperoleh pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 45.

”Merujuk pasal 6A ayat (3) UUD 45, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan mendapatkan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,” bebernya.

Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilpres 2019 KPU yang sudah ditandatangani, menurut Dini, jelas bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 55,50 persen suara dari total jumlah suara dalam pemilu dan menang di 21 provinsi dengan perolehan msuara lebih dari 50 persen di setiap provinsi.

”Pasal yang dibatalkan oleh MA adalah Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019 karena dianggap bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal hanya terdapat 2 paslon, maka KPU dapat menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Syarat minimum perolehan suara di setiap provinsi menjadi hilang dalam pasal ini,” ujarnya.

Sementara, lanjut dia, mekanisme penetapan berdasarkan Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut tidak digunakan dalam penentuan pemenang dalam Pilpres 2019 lalu. Dan pasangan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai paslon terpilih karena mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari total jumlah suara dalam pemilu dan menang di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dengan suara lebih dari 20 persen di setiap provinsi.

”Dengan demikian putusan MA yang membatalkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019 ini tidak memiliki dampak apapun terhadap kemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi INDOPOS terkait pesan DKPP kepada KPU agar lebih hati-hatian dalam membuat PKPU, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi enggan menjawab. Ia meminta koran ini agar konfirmasi ke ketua divisi hukum KPU.

”Saya sedang webiner. Silahkan konfirmasi ke ketua divisi hukum KPU Hasyim Asy’ari,” ujarnya.

Begitu pula saat INDOPOS mengkonfirmasi Ketua KPU Arief Budiman di nomor 0816- xxxx-974 dengan pesan singkat WhatsApp (WA) dan sambungan telepon tidak menjawab.

Hal yang sama juga saat koran ini mengkonfirmasi Ketua Divisi Hukum, KPU Hasyim Asy’ari di nomor 0812-xxxx-9090 dengan pesan singkat WhatsApp (WA) dan sambungan telepon tidak menjawab.

 

Legitimasi Diperbarui

Sejumlah akademisi perguruan tinggi sebut legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih ada pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 yang dimenangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawankawan.

Hal itu karena produk aturan itu dapat saja digugat sejumlah pihak. Apalagi pengesahan itu berada di tangan legislative alias Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengamat Politik Universitas Indonesia Chusnul Mariyah menegaskan, lembaga penyelenggara pemilu tersebut masih memiliki legitimate. Karena dalam putusan MA itu tidak menyebutkan adanya kecurangan Pemilu 2019. Sebab, proses sengketa itu telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya uji formil itu hanya pada uji materi aturan di Peraturan KPU (PKPU).

”Dari segi politik, legitimasi KPU itu masih ada. Ini kan hanya bicara pada produk aturan saja dan bisa diubah kapan pun. Terkecuali ada kecurangan yang sengaja dilakukan KPU baru ini dapat dipertanyakan,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (12/07).

Dijelaskan Chusnul, dalam negara hukum demokratis, legitimasi dan legalitas pemilu diukur dua hal. Pertama, dukungan rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak pemilu. Kedua, daulat hukum yang dicerminkan oleh dipenuhinya ketentuan dan hukum yang berlaku. Dan juga keduanya didukung oleh aturan yang diajukan KPU ke DPR RI untuk disahkan.

”Kalau ini disadari, pasti elite politik dan masyarakat mengetahui apa yang terjadi. Kalau bicara produk hukum pasti akan selalu ada revisi karena ada gugatan. Ini kan yang membuat manusia dan pasti akan ada celah yang digunakan untuk menggugat itu,” paparnya.

Menurutnya, proses politik dalam penyelenggaraan pemilu tidak bebas dari berbagai masalah. Mulai daftar pemilih tetap bermasalah, orang gila boleh memilih, mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri, money politics, perbedaan C1 dengan C1 hasil pleno, dan lain sebagainya. Dan hal itu berujung pada produk hukum yang diajukan kepada legislatif.

”Pemilu dikuasai oleh oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Proses ini tidak akan bisa sempurna. Legitimasi penguasa akan terus menerus diawasi detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari selama berkuasa baik oleh parlemen maupun oleh rakyat,” ujar Chusnul.

Tak sampai di sana, lanjut Chusnul, pasca-putusan MA itu maka legitimasi KPU akan diperbaharui kembali. Yakni dengan cara membuat PKPU baru yang telah diputuskan lembaga peradilan tinggi di tanah air. Sehingga kepercayaan masyarakat pun akan tumbuh kembali.

”Ya kembali baru karena aturannya akan direvisi. Dan setelah pilpres pasti aturan ini akan kembali digugat lagi. Siklus ini akan terus terjadi setiap lima tahun sekali,” imbuhnya.

Sementara, Pengamat Sosial, Bagindo Togar Butar-Butar menuturkan, kepercayaan masyarakat kepada KPU masih sama. Putusan MA itu tidak memiliki imbas pada penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya, penyelenggaraan itu sukses berjalan.

”Kan uji materi ini tidak menyebabkan dua massa pendukung heboh. Jadi ya masyarakat tenang-tenang saja. Integritas terhadap KPU bisa turun jika memang ada pembuktikan kecurangan saat Pilpres diselenggarakan untuk mengatur salah satu paslon menang,” tuturnya.

Ditambahkan Bagindo, selama ini masyarakat tidak akan memperhatikan penyelenggaraan pemilu. Sebab, rasa kecewa warga itu ditimbulkan lantaran calon yang diusung tidak dapat menampung aspirasi. Dan hal itu pun membuat masyarakat apatis terhadap proses pelaksanaan pesta politik.

”Di tatanan sosial saat ini yang terjadi adalah siapa yang sebar uang itu yang akan dipilih. Masyarakat sudah tidak mau pusing dengan hal itu karena dinilai yang diusung akan mementingkan diri sendiri dan partai,” pungkasnya. (nas/cok)



Apa Pendapatmu?