Alexa Metrics

DPR Minta Imigrasi Berbenah

DPR Minta Imigrasi Berbenah

Indopos.co.id – Komisi III DPR RI kesal dengan kinerja dan pengawasan yang dilakukan di Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Kasus penjahat kelas kakap Djoko Tjandra yang bebas keluar masuk Indonesia menjadi salah satu tanda kebobrokan di dalam internal kementerian yang dipimpin Yasona Laoly tersebut.

Untuk itu, komisi III mendesak secepatnya mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam mafia hokum yang membantu Djoko Tjandra.

“Djoko Tjandra tidak mungkin sendirian, tidak mungkin urus hal-hal kecil sendirian, pasti melibatkan orang dengan kuali fikasi tertentu. Ini keterlibatan jaringan hukum, ini harus dibongkar,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menduga ada jaringan mafia dalam kasus Djoko Tjandra, termasuk membantu buronan kasus hak tagih Bank Bali itu bisa dengan mudah keluar masuk Indonesia. Taufik menilai kejadian Djoko Tjandra bisa memperoleh paspor Indonesia, padahal yang bersangkutan sudah menjadi warga negara asing, merupakan hal yang memalukan.

“Ini tamparan bagi kita, memalukan sekali, bukan hanya penegak hukum dan Polri, tapi kami juga malu karena dikerjai Djoko Tjandra. Pihak kejaksaan

dan Polri mencari namun perlu peran imigrasi, ini kecolongan, bilang ini sulit namun apa yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan Kemenkumham kenapa bisa mengeluarkan paspor untuk buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

“Djoko Tjandra sudah menjadi WN Papua Nugini, kok bisa seorang WNA mendapatkan paspor Indonesia,” kata Arsul kesal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta Kemenkum HAM memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu. Menurut dia, langkah perbaikan SIMKIM itu penting untuk memastikan kasus Djoko Tjandra ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Sementara itu, dihubungi terpisah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui hingga saat ini masih menyelidiki bagaimana cara buronan kasus Bank Bali, Djoko Chandra masuk ke Indonesia.

“Tapi kita akan tetap melakukan upaya-upaya hukum,” kata Yasonna. Yasonna menyebut Djoko Chandar yang memiliki kewarganegaraan Papua Nugini tidak bisa sertamerta ditangkap saat berada di luar Indonesia.

Diketahui, nama Djoko Tjandra kembali membuat heboh setelah diketahui lolos masuk ke Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang dihadapinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2020.

Pada sidang pertama yang berlangsung pada Senin (29/6/2020) Djoko Tjandra batal hadir dengan alasan sakit. Djoko Tjandra juga kembali absen pada sidang PK kedua yang berlangsung pada Senin (6/7/2020) kemarin. (ant)



Apa Pendapatmu?