Alexa Metrics

Palangkaraya Sandang Status Siaga Bencana Karhutla

Palangkaraya Sandang Status Siaga Bencana Karhutla Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (dua kiri) mengumumkan pemberlakuan status siaga darurat bencana karhutla dalam apel gabungan penanggulangan karhutla di Kota Palangka Raya, Senin (13/7). (foto : Rendhik Andika/ANTARA)

Indopos.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyandang status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Status siaga bencana Karhutla bakal disandang hingga musim kemarau berakhir.

”Saya tetapkan status siaga darurat bencana Karhutla wilayah Kota Palangka Raya 2020,” tutur Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (13/7).

Status siaga darurat tersebut berlangsung hingga musim kemarau berujung nanti. Dalam artian, menyesuaikan dengan masa siaga darurat karhutla yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

Pemkot Palangka Raya menggelar apel di halaman kantor wali kota untuk mengecek kesiapan sumber daya dan peralatan pendukung penanggulangan bencana karhutla.

”Apel itu untuk melihat kesiapan dan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki untuk menyambut kemarau. Mengantisipasi ancaman karhutla Palangka Raya,” imbuh Fairid.

Wali Kota Palangka Raya sudah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/167/2020 perihal pembentukan satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Emi Abriyani, satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan Kota Palangka Raya tahun 2020 terdiri atas 200 orang aparat pemerintah kota, TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan relawan.

”Saat ini, tim akan fokus pada upaya pencegahan karhutla dengan melakukan sosialisasi bahaya karhutla, cara pencegahan, dan patroli keliling di daerah rawan terjadi karhutla,” tegasnya. Di samping itu, menurut Emi, satuan tugas akan menyampaikan kepada warga setiap kegiatan pembukaan lahan harus berkoordinasi dengan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah, camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. (ant)



Apa Pendapatmu?