Alexa Metrics

Singapura Resesi, Apalagi Indonesia

Singapura Resesi, Apalagi Indonesia Suasana kawasan Marina Bay berikut bangunanbangunan eksotik lainnya di Singapura pada Selasa (14/7). (Rosl an RAHMAN/AFP)

Indopos.co.id – Prediksi awal bahwa ekonomi Singapura memasuki resesi sudah terbukti. Pada Kuartal II 2020, ekonomi Negara Singa itu menunjukkan kontraksi atau perlambatan sampai minus 41,2 persen dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Angka tersebut merupakan nilai perlambatan paling rendah yang pernah dialami Singapura.

Ini salah satunya karena kebijakan karantina yang melumpuhkan sektor dagang di negara tersebut. Beberapa ekonom memperkirakan ekonomi Singapura akan turun sampai 37,4 persen, dan sektor konstruksi akan mengalami perlambatan paling parah sampai 95,6 persen.

Informasi awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada Selasa (14/7)  menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura year­on­year (yoy) turun sampai 12,6 persen. Pengamat sebelumnya memprediksi PDB anjlok sampai 10,5 persen.

Turunnya nilai PDB Singapura itu merupakan kontraksi kedua yang terjadi berturut­turut pada perekonomian Singapura. PDB sebelumnya turun 0,3 persen (yoy) pada kuartal I dan 3,3 persen jika dilihat dari kuartal­per­kuartal. Kondisi itu menunjukkan perekonomian Singapura menghadapi resesi. Otoritas setempat memprediksi nilai PDB sepanjang tahun berkisar pada minus tujuh persen sampai minus empat persen, angka terendah dalam sejarah Singapura.

”Kembali dibukanya perekonomian di Singapura, kita kemungkinan akan melihat sedikit kenaikan aktivitas ekonomi pada Kuartal III. Kami memprediksi Kuartal III akan ada beberapa perbaikan, tetapi masih di wilayah kontraksi,” kata Kepala Riset dan Strategi OCBC Bank Selena Ling.

Pemerintah Singapura telah menyalurkan stimulus hampir 100 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp1.035 triliun untuk mengurangi dampak Pandemi COVID­19. Partai Aksi Rakyat yang kembali mendominasi suara pada pemilihan umum minggu lalu, mengatakan, memastikan warga Singapura mendapatkan pekerjaan jadi prioritas utama.

Sejumlah analis telah memperkirakan perekonomian Singapura akan mengalami perlambatan yang cukup dalam pada Kuartal II 2020. Ini karena adanya karantina pada April sampai Juni 2020. Kebijakan karantina, menurut otoritas di Singapura untuk memutus rantai penularan COVID­19.

Sementara itu, saham­saham Singapura kembali ditutup lebih rendah pada perdagangan Selasa, (14/7) mencatat penurunan untuk hari ketiga berturut­turut dengan indeks acuan Straits Times Index (STI) turun 0,41 persen atau 10,89 poin, menjadi 2.620,19 poin.

Total, sebanyak 1,72 miliar saham berpindah tangan senilai 1,12 miliar dolar Singapura atau sekitar USD 804,6 juta dengan 359 saham mengalami kerugian dan 140 saham berhasil membukukan keuntungan.

Indeks STI turun 0,81 persen atau 21,57 poin menjadi 2.631,08 poin pada akhir perdagangan Senin (13/7/2020), dengan volume transaksi mencapai 2,08 miliar saham senilai 1,26 miliar dolar Singapura atau sekitar USD 906,5 juta.

Di lain pihak, Otoritas Singapura dan Malaysia akan membuka kembali perbatasan untuk kegiatan bisnis dan perjalanan dinas antarnegara, Selasa (14/7). Dengan demikian, warga dari dua negara dapat kembali menyeberangi perbatasan setelah otoritas di Singapura dan Malaysia memberlakukan pembatasan sejak pertengahan Maret 2020.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Malaysia dan Singapura, lewat pernyataan bersama mengatakan, keduanya telah menetapkan aturan berpergian untuk warganya yang memiliki visa jangka panjang untuk bekerja dan berusaha di negara lain.

Malaysia dan Singapura berharap masyarakat di dua negara dapat kembali melintasi perbatasan pada 10 Agustus 2020. Keduanya juga telah menyepakati aturan untuk aktivitas lintas batas, termasuk untuk para pekerja yang pulang pergi menyeberangi perbatasan tiap harinya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Luar Negeri Singapura Dr Vivian Balakrishnan mengumumkan bahwa Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura telah sepakat untuk menerapkan Green Reciprocal Lane (RGL) atau Jalur Hijau Timbal Balik dan Periodic Commuting Arrangement (PCA) atau Pengaturan Pulang Pergi Periodik.

Kemenlu Malaysia (Wisma Putra) dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa (14/7), menyebutkan, kedua skema ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan berbagai kelompok wisatawan lintas batas antara kedua negara. RGL akan memungkinkan perjalanan lintas batas untuk tujuan bisnis penting dan resmi antara kedua negara.

Para pelancong yang memenuhi syarat harus mematuhi pencegahan COVID-19 yang berlaku dan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang disepakati bersama oleh kedua negara, termasuk menjalani tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR).

Wisatawan juga akan diminta untuk menyerahkan rencana perjalanan terkontrol kepada negara yang relevan dari negara penerima dan mematuhi rencana perjalanan terkontrol ini selama kunjungan mereka. PCA akan memungkinkan warga Singapura dan Malaysia, yang memiliki izin imigrasi jangka panjang untuk keperluan bisnis dan pekerjaan di negara lain, untuk memasuki negara itu untuk bekerja.

Setelah setidaknya tiga bulan berturut-turut di negara tempat mereka bekerja, mereka dapat kembali ke negara asal mereka untuk cuti jangka pendek, dan setelah itu masuk kembali ke negara tempat mereka bekerja untuk melanjutkan pekerjaan setidaknya selama tiga bulan berturut-turut.

Para pelancong ini juga harus mematuhi pencegahan COVID-19 yang berlaku dan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang disepakati bersama oleh kedua negara. Pejabat di Malaysia dan Singapura bekerja cepat menuju implementasi yang ditargetkan dari RGL dan PCA pada 10 Agustus 2020.

Ini akan memberi kesempatan bagi lembaga terkait dari kedua pemerintah untuk melanjutkan konsultasi mereka untuk menyelesaikan Prosedur Operasi Standar (SOP) dari kedua inisiatif .

Menyadari minat penduduk yang kuat di Malaysia dan Singapura, dan untuk memfasilitasi kelancaran arus lintas batas, Pemerintah Malaysia dan Singapura telah sepakat untuk mempublikasikan persyaratan, protokol kesehatan, dan proses aplikasi yang terlibat untuk masuk dan keluar ke Malaysia dan Singapura, 10 hari sebelum penerapan RGL dan PCA mereka.

Malaysia dan Singapura juga telah sepakat untuk mengembangkan skema lain yang sesuai untuk pergerakan orang lintas batas termasuk usulan perjalanan lintas batas setiap hari untuk tujuan kerja bagi para pelancong dari kedua negara, sambil mempertimbangkan protokol kesehatan yang diperlukan dan sumber daya medis yang tersedia di kedua negara tersebut.

Negara menjamin keamanan warga kedua belah pihak. Ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk secara progresif memulihkan interaksi lintasperbatasan orang-ke-orang dan pertukaran ekonomi.

Sebelumnya perbatasan kedua negara ditutup demi mencegah COVID-19, puluhan ribu warga Negeri Jiran menyeberangi Singapura tiap harinya untuk bekerja di berbagai tempat usaha seperti restoran dan pabrik pembuatan semi-konduktor.

Malaysia juga sumber pangan utama bagi Singapura, mengingat negara itu mengimpor lebih dari 90 persen makanan dari Malaysia. Meskipun aktivitas di perbatasan dibatasi sejak pertengahan Maret 2020, barang-barang tetap dapat menyeberangi batas dua negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi. Ini karena Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial.

”Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi,” katanya di Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan, Pandemi COVID-19 telah menghilangkan progres dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah selama beberapa tahun terakhir, terutama mengenai kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

”Indonesia, misalnya mengalami kemunduran pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan sekitar 5 tahun karena pandemi yang berjalan selama enam bulan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa pandemi ini berdampak pada perekonomian negara secara signifikan yang berarti sumber pendanaan untuk mencapai tujuan akan tertahan.

”Pendapatan dari perpajakan turun karena semua aktivitas ekonomi terkontraksi dan pada saat yang sama kebutuhan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus untuk mengembalikan ekonomi naik cukup dramatis,” katanya.

Terlebih lagi, dia menegaskan bahwa pandemi telah mampu menyerang segmen terbawah, yaitu sektor informal, UMKM, sampai masyarakat miskin sehingga desain pemulihan ekonomi Indonesia menitikberatkan pada kelas bawah.

”Untuk Indonesia, kita melakukan itu. Banyak restrukturisasi yang kita didedikasikan untuk UMKM melalui kebijakan pemerintah, yaitu subsidi dan lainnya. Jadi, mereka bisa bertahan di situasi ini,” ujarnya.

Berkaca dari Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk meningkatkan defisit dari 1,7 persen terhadap PDB menjadi 6,3 persen.

”Naik signifikan. Beberapa negara defisit di ruang fiskalnya, bahkan sudah melebihi batas. Tapi Indonesia beruntung karena punya defisit lebih rendah. Jadi, semua negara menghadapi masalah yang sama,” tandasnya.

Dalam hal ini lembaga multilateral, lanjut dia, bisa menjadi penolong dalam pembiayaan dalam rangka penangan dampak COVID-19, khususnya untuk negara berkembang dan berpendapatan rendah.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, bantuan pembiayaan dari lembaga multilateral itu belum memadai karena kebutuhan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 lebih besar.

”Saya mengapresiasi beberapa institusi multilateral yang merespons cepat dengan menyediakan pembiayaan. Akan tetapi, itu tidak memadai karena pembiayaan lebih besar dibanding yang telah disediakan oleh institusi multilateral,” katanya.

Ia mengatakan, bantuan yang belum memadai itu pada akhirnya memaksa berbagai negara berkembang dan berpendapatan rendah berlomba untuk menerbitkan surat utang di pasar global.

”Mereka harus bisa menggunakan yang lainnya. Apakah itu mengeluarkan bond domestik atau global. Akan tetapi, sayangnya saat ini ironisnya situasi keuangan global memiliki minat yang rendah,” katanya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakn, Indonesia memiliki momentum penguatan ekonomi berkat naiknya peringkat pendapatan per kapita. Nah agar momentum itu tidak sia-sia, sinergi masyarakat dan pemerintah memutus rantai penularan COVID-19 harus terus diperkuat.

”Upaya pemulihan pada semua aspek kehidupan, utamanya aspek perekonomian, benar-benar sangat bergantung pada kesadaran, kemauan dan semangat semua elemen masyarakat memutus rantai penularan COVID-19. Cara atau strateginya pun sangat sederhana, yakni patuh pada protokol kesehatan.

Tidak ada cara lain. Sebab, tak ada kekuatan besar atau teknologi canggih kekinian yang mampu mengakhiri pandemi ini, kecuali kehendak dan kesadaran semua orang memaksimalkan akal budinya menghindari penularan,” ujarnya.

Sepanjang Juni-Juli 2020, lanjut dia, terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19 yang sangat signifikan. Semua orang prihatin, karena upaya pemulihan menjadi semakin sulit. Jika lonjakan kasus penularan tidak segera dikendalikan, kinerja perekonomian di setiap wilayah akan semakin melemah. Ketika motor penggerak ekonomi tidak bisa bekerja, masyarakat yang paling merasakan ekses atau akibatnya.

”Semua orang harus disadarkan bahwa mesin perekonomian hanya bisa bekerja lagi jika jumlah kasus penularan COVID-19 bisa ditekan hingga ke level terendah. Hanya itu modal bersama untuk menanggapi ancaman resesi ekonomi,” tandas Bamsoet.

Dia menambahkan, perekonomian nasional pada Kuartal II 2020 diprediksi tumbuh negatif 3,8 persen. Pertumbuhan negatif bisa berlanjut ke periodeperiode berikutnya jika tidak ada progres dari upaya bersama memutus rantai penularan COVID-19.

Padahal, dari sisi perekonomian, Indonesia memiliki momentum yang baik bagi upaya penguatan ekonomi. Bamsoet mengatakan, di tengah Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan serta rasa takut akan resesi, ragam informasi positif tentang perekonomian nasional terus membanjiri ruang publik.

Indikator terbaru tentang Indonesia adalah penilaian dari Bank Dunia. Awal Juli 2020, Bank Dunia mengumumkan bahwa pendapatan nasional bruto atau GNI (gross national income) per kapita Indonesia naik, dari posisi sebelumnya USD 3.840 menjadi USD 4.050. Konsekuensinya, Indonesia dikategorikan negara berpenghasilan menengah atas, dari sebelumnya negara berpenghasilan menengah bawah.

”Penilaian ini predictable, jika mengacu pada kekuatan konsumsi dalam negeri. Sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistis (BPS) misalnya, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2019 lebih didorong faktor konsumsi dalam negeri, saat kontribusi faktor ekspor dan investasi tidak signifikan,” ujarnya. (ant/rtr/fay/nas)



Apa Pendapatmu?