UU Kerja Sama Indonesia-Ukraina Disahkan

Indopos.co.id – Sidang paripurna ke-18 masa persidangan keempat DPR RI menetapkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Salah satunya RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pendapat akhir presiden atas RUU telah selesai.

Dan secara simultan, menurut Prabowo, pembahasan dalam pembicaraan tingkat pertama dilakukan pada 13 Juli 2020 lalu. Dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR RI.

Baca Juga :

Ingatkan Warga Waspada Erupsi Sinabung

“Kedudukan Indonesia sangat strategis dalam lingkup kawasan regional dan internasional. Letak geografisnya strategis dan Indonesia adalah negara yang berdaulat,” ujar Prabowo Subianto dalam sidang paripurna di Senayan, Selasa (14/7).

Lebih jauh ia menjelaskan, secara geopolitik dan geostrategis ada tantangan besar baik tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, bidang pertahanan menjadi penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Baca Juga :

Simpan Radioaktif, PNS Batan segera Disidang

Menganut politik luar negeri bebas aktif, merupakan salah satu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Itu semua kami lakukan dengan prinsip bebas aktif, demi kepentingan nasional. Dan kami laksanakan dengan diplomasi yang kreatif dan antisipatif,” katanya.

Baca Juga :

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menuturkan, bahwa komisi I telah selesai melakukan pembahasan pembicaraan tingkat pertama terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan kabinet menteri Ukraina tentang kerjasama di bidang pertahanan. Bahwasanya presiden Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tersebut melalui surat nomor 01/2 1/2020 pada tanggal 2 Januari 2020 lalu. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.