Penggunaan Dana COVID-19 Dipertanyakan

Pembagian JPS Tahap Pertama Belum Selesai

indopos.co.id – Badan anggaran DPRD Banten mempertanyakan penyerapan dana penanganan COVID-19 dari hasil reforcusing anggaran sejumlah OPD (organisasi perangat daerah) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penggunaan anggaran itu antara lain untuk kesehatan maupun JPS (jaring pengaman sosial).

Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Muhlis mengatakan, pihaknya hingga kini belum pernah diberikan penjelasan oleh Pemprov Banten terkait penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tersebut.

Baca Juga :

”Pasca refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, kami anggota DPRD belum pernah diberikan keterangan secara jelas. Berapa anggaran yang sudah terserap dan berapa yang belum,” terangnya kepada INDOPOS, Selasa (14/7).

Karena itu, anggota dewan asal Fraksi PDI Perjuangan ini berencana mengusulkan kepada pimpinan DPRD Banten untuk meminta penjelasan kepada Pemprov Banten terkait penyerapan dana COVID-19 tersebut. ”Kami minta pemprov transparan,” katanya juga.

Baca Juga :

Muhlis juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk JPS selama tiga bulan berjalan. ”Sudah berapa anggaran yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan? Apakah masih sesuai rencana? Karena JPS itu dialokasikan bagi warga yang terdampak COVID-19 untuk April, Mei dan Juni,” paparnya juga.

  Jadi, kata Muhlis lagi, Pemprov Banten harus menjelaskan dalam evaluasi nanti dengan DPRD terkait penggunaan dana COVID-19 tersebut. ”Kalau memang belum tuntas, kapan akan disalurkan kembali. Karena PSBB masih diperpanjang di Tangerang Raya sampai 26 Juli mendatang,” cetusnya.

Baca Juga :

  Selain itu juga, Muhlis juga mempertanyakan besaran nilai bantuan yang diberikan kepada Pemprov Banten dari pihak lain untuk penanganan COVID-19. ”CSR itu dari mana saja? Ini penting untuk diketahui. Lalu, apakah ada dana recofusing yang tertahan di Bank Banten,” tukasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Banten menggeser anggaran selama tiga kali yang nilainya Rp2,134 triliun untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk empat sektor, yakni bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, JPS dan bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.

  Sumber dana refocusing Rp2,134 triliun itu diambil bertahap selama tiga kali dari APBD 2020 dari anggaran sejumlah dinas. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan nilainya Rp266, 9 miliar, untuk dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS sebesar Rp1,182 triliun dan untuk bankeu kabupaten/kota Rp 440 miliar.

Kendati sudah menganggarkan Rp1,1 triliun lebih, penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19  ternyata dipotong hanya selama dua bulan dari rencana awal tiga bulan. Hingga bulan keempat masa pandemi corona, penyaluran JPS dari Pemprov Banten untuk tahap I hingga kini belum juga rampung.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Banten rencananya 421.177 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima dana JPS. Rinciannya, warga yang tinggal di wilayah Tangerang Raya menerima bantuan dengan nominal Rp600 ribu/bulan dan Rp500 ribu/bulan untuk warga yang tinggal di lima daerah lain di Banten.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih sulit menyebabkan penyaluran bantuan JPS belum maksimal.

”Kalau secara keuangan kita masih berproses, belum bisa seluruhnya disalurkan. Karena banyak sektor yang kita berikan bantuan, selain JPS,” katanya.

Andika juga menjelaskan, untuk penganggaran bantuan JPS itu bisa disediakan selagi pendataannya sudah selesai dilakukan. Namun saat masa sulit keuangan ini, pemprov tidak bisa menyalurkan secara menyeluruh bantuan karena ada sektor lain yang harus juga diberikan bantuan anggaran.

”Untuk itu pendapatan daerah sedang kita genjot untuk menunjang penganggaran untuk anggaran berbagai bantuan di masa pandemic corona ini. Kita sedang memaksimalkan pendapatan,” ujarnya juga. Andika juga mengaku pihaknya terkendala data KPM untuk menyalurkan bantuan tersebut.

”Memang kami mengalami kesulitan karena basis pendataan dalam penyaluran JPS yang kita lakukan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan yang kita dimiliki adalah basis data non-DTKS,” cetusnya..

Andika mengatakan tidak mau jika nanti data provinsi tidak valid atau terjadi tumpang tindih bantuan dengan pemerintah pusat. ”Karena itu sampai saat ini, kami masih berusaha menginventarisasi data non-DTKS untuk warga  yang akan menerima bantuan. Pasti ada yang cepat, ada yang lambat nerima bantuan. Itu biasa,” katanya lagi.

Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait besaran penyerapan anggaran COVID-19 yang sudah terpakai,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dwiyanti tidak merespon telepon INDOPOS. (lib)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.