Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Banten Dukung Sofyan Djalil Lakukan Penataan Kawasan

indopos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, menggelar rapat penataan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) di kantor Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (16/7/2020).

Rapat dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan pejabat lainnya wilayah Provinsi Banten.

“Jadi kami hari ini telah mengadakan rapat untuk menyinkronisasi Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) untuk saling bersinergi,” ujar Sofyan, Kamis (16/7/2020).

Pihaknya kata dia, akan menangani atau menyinkronisasi kebijakan yang ada di Jabodetabekpunjur. Pasalnya kata dia, dari rapat tadi kelihatan sekali kalau kita bekerjasama secara sinergis, maka banyak sekali program yang jauh lebih efisien dan lebih mencapai sasaran.

Baca Juga :

“Jadi hari ini adalah road show, kemudian kita akan mengambil beberapa projek dulu sebagai pilot project untuk menimbulkan kepercayaan kita. Bahwa kita bisa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah secara lebih baik,” ujar Sofyan.

Kemudian di task force ini akan ada Project Management Office (PMO) yang dipimpin oleh, Wisnu (Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang).

“PMO ini akan jadi dapur yang mengsinkronisasi seluruh kebijakan. seluruh rencana dan seluruh anggaran yang masing-masing ini di sinkronkan saja, tidak ada kita ambil anggaran, hanya sinkronkan saja sehingga lebih mencapai sasaran,” jelas Sofyan.

Untuk kali ini kata dia, pihaknya, akan test case misalnya menertibkan salah satu tata ruang. Tata ruang kan ada dari hulu, tengah ke hilir, hulunya adalah banjir di Tangerang akan cukup terpengaruh dengan bagaimana hulunya. Hulu Cisadane ini ada di Bogor dan di Lebak.

“Nanti akan ada insentif dan disinsentif, bagaimana ada transfer bagaimana hulunya bisa dijaga supaya banjirnya bisa berkurang di hilir,” jelas Sofyan.

Kemudian di puncak kita akan menata puncak. Nanti ditahap berikutnya tentang bagaimana puncak itu supaya air ditangkap di hutan, ditangkap di kebun teh, ditangkap ditanaman. Kemudian di tengah situ-situ juga akan bereskan dengan kembali kepada fungsinya.

“Saat ini kita akan terapkan dulu di Situ Rompong di Tangerang Selatan. Situ Rompong adalah sebuah Situ yang dibikin Belanda dulu tapi ternyata sudah keluar sertifikat, itu akan kita batalkan, dan Situ Rompong harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya,” jelas Sofyan.

Lebih lanjut dia mengatakan, semua Situ akan coba dikembalikan sesuai fungsinya. Dengan persuasif, dengan adminsitrasi dengan bermacam lembaga hukum dan jalan hukum yang dimungkinkan.

“Intinya adalah sebanyak mungkin air diserap di tanah saat di tengah. Sehingga dampak ke hilir tidak banjir,” ujarnya.

Kemudian soal sampah, bagaimana PMO ini bisa mendorong misalnya pekerjaan membuat tenaga listrik dari sampah.

“Ini akan kita ikut fasilitasi yang sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu walikota dan bupati sudah ada programnya. Intinya hari ini kami roadshow untuk mengenalkan PMO ini dan saya alhamdulillah mendapat dukungan yang kuat sekali dari pak Gubernur, bapak dan ibu wali kota serta bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan isu-isu atau persoalan yang berkembang sejak lama bisa kita selesaikan sama-sama. “Isu banjir, kalau kita tidak diselesaikan di hulunya sulit,” ujarnya.

Dia menambahkan, perkembangan di masyarakat sangat dinamis. Kita bicara situ, besok-besok belum tentu masih ada. “Saya juga kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Supaya situ dan danau jadi aset. Perlu ada sinergi dan solidaritas untuk menyelesaikan hal ini,” ujarnya.

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur)

Dengan anggotanya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan. Serta Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Serta seluruh Bupati dan Wali Kota terkait.

Sebelumnya, penataan kawasan tersebut diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Banten, secara bergiliran. Berdasarkan Peraturan Presiden Jabodetabek-Punjur No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Adapun penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional maupun regional. Yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya.

Berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu Global Hub dari jejaring kota metropolitan dunia, Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan jejaring kota terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo (RIHN, 2015) dengan demikian hal tersebut berimplikasi pada sentralistis berbagai fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi.

Hal ini membuat Kawasan Jabodetabek-Punjur menjadi sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu penanganan khusus.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga fungsi Kawasan Jabodetabek-Punjur sebagai Global jejaring perkotaan dunia.

Beberapa isu yang menjadi inti substansi Perpres 60 Tahun 2020 ini, antara lain adalah upaya pengendalian banjir. Upaya pemenuhan ketersedian air baku. Upaya penanganan sampah dan sanitasi.

Upaya mengantisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang. Serta upaya mengatasi kemacetan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.