Pemkab Pandeglang Kembalikan Temuan NHP BPK

Empat Kali Berturut Terima Predikat WTP

Indopos.co.id – Langkah cepat dilakukan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda), sebelum NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menjadi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaaan) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pandeglang dr Firmansyah didampingi Kabag Humas Nandar Suptandar kepada INDOPOS menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti hasil laporan NHP BKP dengan cara mengembalikan dugaan kerugian negara yang menjadi temuan oleh BPK.

Yakni terkait temuan perawatan kendaraan dinas pejabat Pemkab Pandeglang, mobil dinas bupati, dan wakil bupati. ”Kita sudah  melakukan pengembalian sebelum NHP itu menjadi LHP, dan kita mengembalikan 100 persen dari nilai temuan tersebut,” terang Firmansyah kepada koran ini, Minggu (19/7).

Ia juga menjelaskan, selama ini Bagian Umum Setda Pandeglang hanya mengurusi kendaraan dinas yang digunakan oleh pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang). ”Pemeliharaan kendaraan dinas itu ada dua. Untuk kendaran dinas bupati dan wakil bupati ditangani Bagian Umum, sementara kendaraan dinas sekda ke bawahnya itu dilakukan oleh Bagian Perlengkapan,” ujarnya juga.

Fimansyah yang juga mantan pejabat RSUD Berkah Pandegang ini juga menjelaskan, pihaknya sengaja tidak melakukan sanggahan apa yang menjadi temuan dalam NHP BPK tersebut. Karena saat itu waktu yang diberikan untuk melakukan sanggahan hanya dua hari, sehingga pihaknya berinisatif mengembalikan apa yang tertera dalam NHP BPK tersebut.

”Ketika itu waktunya sangat mepet sekali untuk melakukan sanggahan, sehingga kami menindaklanjutinya dengan pengembalian,” tukas Firmansyah yang baru menjabat sebagai Kabag Umum akhir tahun 2019 ini.

Baca Juga :

Sementara itu, Kabag Humas Setda Pandeglang Tubagus Nandar Suptandar menegaskan, hasil NHP BPK tersebut sebenarnya hanyalah kesalahan administrasi yang diserahkan kepada BPK. ”Mungkin saja berkas yang diserahkan itu tertukar dan kemungkinan hanya kesalahan administrasi saja, karena berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang kita serahkan ke BPK itu untuk dilakukan audit banyak sekali,” terangnya.

Menurut Nadar juga, sangat mungkin terjadi adanya kesalahan administrasi mengingat banyak sekali SPJ yang diserahkan kepada BPK Perwakilan Banten. ”Dan ketika ada temuan dalam NHP sebelum menjadi LHP oleh BPK, OPD (organisasi perangkat daerah) diberi kesempatan untuk memperbaiki NHP tersebut,” cetusnya.

Nandar juga menambahkan, Bupati Pandeglang Irna Narulita sudah memberikan teguran keras kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

”Ibu bupati sangat tegas sekali dengan hal yang beginian (masalah pelaporan keuangan). Ibu tidak mau kejadian ini terulang kembali,” tegas Nandar juga.

Lebih jauh dikatakannya, akibat temuan dari NHP BPK tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengharapkan bahwa OPD terkait lainnya untuk tidak lagi mengulangi kejadian serupa di tahun mendatang.

”Pesan ibu bupati, jangan ada yang mengembalikan lagi untuk tahun berikutnya, kasus ini sebagai pelajaran dinas lainnya mengenai hasil audit BPK tahun berikutnya. Agar tidak ada kejadian seperti ini lagi,” tuturnya menirukan pesan bupati.

Untuk diketahui, di era kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Kabupaten Pandeglang sudah berhasil meraih empat kali predikat WTP  (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI Perwakilan Banten untuk pengelolaan keuangan daerah.

Pertama kali, Pandeglang meraih WTP pada tahun 2016 dan berturut-turut hingga tahun 2019. Bupati Pandeglang Irna Narulita juga menyampaikan jika WTP ini sebuah keharusan agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

”Terimakasih kami dipercaya mendapatkan WTP oleh BPK-RI Perwakilan Banten. Ini harus kami pertanggung jawabkan kepada masyarakat, yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” kata Irna saat memberikan tanggapan atas opini BPK RI Perwakilan Banten beberapa waktu lalu

Dikatakan Irna juga, raihan opini WTP ini bukan berarti sudah benar dalam penyajian laporan keuangan. Kata dia, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan pada tahun berikutnya.

”Kami manusia biasa, banyak kekhilafan dan kekurangan. Sistem pengendalian internal kami yang masih perlu dibenahi, kami mohon dukungan terus dari pihak BPK untuk melakukan supervisi kepada kami,” ujar juga mantan anggota DPR RI ini.

Dia juga menilai, capaian perolehan WTP ini merupakan hasil dukungan dari semua pihak, baik para kepala OPD, seluruh staf Pemkab Pandeglang, legislatif, dan BPK RI Perwakilan Banten. ”Kekurangan kami atas kepatuhan, dan rekomendasi BPK akan kami lakukan action, sebelumnya kami sudah mendapatkan arahan langkah perbaikan dan segera akan ditindaklanjuti,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan INDOPOS sebelumnya, BPK RI Perwakilan Banten dalam NHP menemukan adanya kejanggalan dalam perawatan kendaraan dinas kepala daerah sebesar Rp143.420.000 pada perawatan tiga kendaraan dinas (randis) milik pejabat Pemkab Pandeglang dengan jenis Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova, yang dikelola Bagian Umum Setda Pandeglang. (lib/mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.