Optimalisasi Penyerapan Anggaran di Masa Pandemi

Oleh: Jerry Indrawan

indopos.co.id – Di masa Pandemi Corona ini, bicara anggaran kementerian kerap kali menimbulkan pertanyaan. Presiden Joko Widodo pun sempat jengkel karena penyerapan anggaran beberapa kementerian belum maksimal. Belanja kementerian dianggap masih biasa-biasa saja, padahal situasi pandemi masih mengancam. Sehingga, presiden membutuhkan solusi cepat untuk pemulihan ekonomi.

Baca Juga :

Selain Sehat, Bersepeda juga Bisa Berhemat

Semestinya, kinerja kementerian dan para menterinya tidak boleh biasa-biasa saja (business as usual). Para pembantu presiden harus bekerja tidak biasa. Bekerja biasa-biasa saja artinya negara lalai dalam melindung rakyatnya. Negara harus hadir dengan program-program yang bisa dirasakan langsung oleh mereka-mereka yang terkena efek pandemi. Wajar jika kemudian, presiden terlihat marah dalam sebuah rapat kabinet yang videonya menjadi viral tersebut.

 

Penyerapan Anggaran yang Optimal

Baca Juga :

Mengenal Sosok “Bapak Konservasi”

Di tengah-tengah kekecewaan presiden tersebut, penulis melihat ada satu kementerian yang mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IV memberikan apresiasi terhadap program-program yang dilakukan kementerian tersebut di masa pandemi ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diapresiasi DPR karena penyerapan anggarannya sudah mencapai 43,86 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp4,6 triliun. Per Juli tahun ini, kemampuan KKP dalam menyerap anggaran tersebut telah menempatkan KKP berada di peringkat 38 dari total 85 kementerian/lembaga (KL) di Indonesia.

Sekalipun KKP sebagai bagian mitra Komisi IV yang memiliki anggaran minim, ditambah musibah pandemi corona, tetapi kinerjanya malah menunjukkan performa yang meyakinkan. Komisi IV juga mengapresiasi realisasi dari anggaran KKP tahun lalu—2019–, yaitu sebesar 91,73 persen (Rp5,05 triliun), dari total Rp5,51 triliun. Kemudian, dari realisasi anggaran 91,73 persen tersebut, tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHP) II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019. Padahal, pada 2017 dan 2018, laporan keuangan KKP mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK.

Baca Juga :

Tompi Belajar Lebih Dalam Soal Hidup

Penyerapan pagu anggaran yang optimal ini, salah satunya adalah hasil dari program padat karya. Program padat karya sebagai salah satu pijakan utamanya, menunjukkan negara tetap hadir di tengah-tengah rakyat yang secara ekonomi sangat terdampak pandemi. Bantuan-bantuan sosial yang dilakukan KKP bermanfaat banyak bagi masyarakat kecil. Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan trend positif sebagai pendongkrak ekonomi negara di masa sulit akibat pandemi. Ekspor produk perikanan tetap berjalan dan produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya tak berhenti di masa pandemi.

 

Efektivitas Program KKP

Melansir dari situs resmi KKP, Menteri Edhy menjelaskan program-program kerja yang dinilai efektif oleh Komisi IV. Seperti, program Bakti Nelayan selama April-Juni 2020. Walaupun rencana awal hanya 31 lokasi, namun akhirnya berhasil digelar di 34 pelabuhan perikanan. Program Bakti Nelayan mencakup Bakti Sehat, Bakti Sosial, Bakti Usaha, serta Penyemprotan Disinfektan di 4.247 kapal, 379 Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan 36 Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Program ini juga meliputi pemberian sembako, vitamin dan herbal lainnya kepada 8.428 nelayan, 7.744 non-nelayan, pojok pendanaan–269 nelayan terfasilitasi dan 74 debitur dengan nilai kredit Rp9,5 miliar–, serta Nasi Ikan–36.732 paket– dan Lebaran Ikan–2.825 paket.

Program lainnya, Bulan Mutu Karantina, KKP memberikan 73.751 paket ikan dan memperlengkapi 50.000 ekor benih ikan Papuyu dan ikan Baung kepada 45 Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (UPT BKIPM) yang meliputi 183 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. KKP juga membagikan bantuan benih ikan, sejak Mei lalu, realisasinya sudah mencapai 119.7 juta dari target 215.7 juta ekor hingga Desember ini. Kemudian, realisasi bantuan calon induk yang sudah mencapai 328 ribu dari target 1 juta ekor hingga akhir tahun ini. Realisasi bantuan pakan juga telah mencapai 307.92 ton dari target 15.000 ton hingga akhir tahun.

 

Dukungan DPR

Melihat kinerja positif tersebut, wajar jika dalam rapat kerja DPR dengan KKP awal Juli ini, Komisi IV mendorong KKP segera melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.

KKP juga diminta menjalankan prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan merujuk terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pengawasan kegiatan budidaya dan pelepasliaran hasil budidaya lobster ke habitatnya. Ini menunjukkan bahwa Komisi IV setuju dengan pencabutan kebijakan pelarangan ekspor lobster yang dibuat menteri KKP terdahulu.  Membantu mewujudkannya, Komisi IV mendukung penambahan pagu anggaran KKP sebesar Rp3,45 triliun pada 2021. Penambahan ini karena sektor kelautan dan perikanan berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Anggaran tambahan juga diharapkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi agar tumbuh berkualitas dan berkeadilan, untuk mewujudkannya nilainya mencapai Rp2,62 triliun. Dengan adanya penambahan, maka pagu anggaran KKP tahun depan naik menjadi Rp7 triliun.

Memberikan persetujuan terhadap penambahan anggaran bagi sebuah kementerian di masa pandemi ini, sangat jarang dilakukan oleh DPR, ini menunjukkan bentuk kepercayaan dari lembaga perwakilan rakyat terhadap KKP. Sekaligus, bukti konkrit dari keberhasilan Edhy Prabowo dalam melakukan konsolidasi internal dan kerja nyata di kementerian yang dipimpinnya. (*)

* Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.