Alexa Metrics

Sumut Geger, 11 Eks Anggota DPRD Sumut Diborgol. Kenapa?…

Sumut Geger, 11 Eks Anggota DPRD Sumut Diborgol. Kenapa?… KORUPSI-Petugas mengawal para tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 dalam keadaan tangan diborgol di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Foto: Nova Wahyudi/Antara

indopos.co.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya pada Rabu (22/7/2020) menahan 11 mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Sebelumnya eks wakil rakyat itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Setelah melakukan proses penyidikan, KPK menahan 11 orang Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020) malam.

Sebanyak 11 mantan Anggota DPRD Sumut tersebut antara lain Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), dan Syamsul Hilal (SHI).

Kemudian, Robert Nainggolan (RN), Ramli (R), Layani Sinukaban (LN), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Irwansyah Damanik (ID).

Ghufron menyatakan, penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 bertempat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur (Jaktim) Cabang KPK.

“Tersangka SH, R, SHI, ID, MA, dan IB ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Tersangka RN, LS, JS, JH, dan RPH ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” jelas Ghufron.

Selain 11 orang tersebut, KPK juga telah menetapkan tiga bekas Anggota DPRD Sumut 2009-2014 atau 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus itu, yakni Nurhasanah (N), Ahmad Hosein Hutagalung (AHH), dan Mulyani (M).

Sebelumnya pada Kamis (30/1), KPK telah menetapkan 14 orang tersebut sebagai tersangka. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pertama, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn pada 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. (ant)



Apa Pendapatmu?