Tiga Eks Anggota DPRD Sumut Masih Keliaran, KPK Ingatkan Segera Menyerah

indopos.co.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tiga mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Tiga tersangka tersebut antara lain Nurhasanah (N), Ahmad Hosein Hutagalung (AHH), dan Mulyani (M). Sebelumnya, ketiganya tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (22/7/2020) ini.

“Terhadap para tersangka yang hari ini tidak memenuhi panggilan KPK, kami ingatkan agar segera memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Selain tiga orang tersebut, KPK juga telah menetapkan 11 mantan Anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap itu. Ke-11 mantan Anggota DPRD Sumut tersebut kini telah ditahan antara lain Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), dan Syamsul Hilal (SHI). Kemudian, Robert Nainggolan (RN), Ramli (R), Layani Sinukaban (LN), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Irwansyah Damanik (ID).

Ghufron menyatakan penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 bertempat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

“Tersangka SH, R, SHI, ID, MA, dan IB ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Tersangka RN, LS, JS, JH, dan RPH ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” kata Ghufron.

Sebelumnya pada Kamis (30/1/2020), KPK telah menetapkan 14 orang tersebut sebagai tersangka. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pertama, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini–di luar sangkaan lainnya–telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn pada 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.