Alexa Metrics

Tiga Kepsek SMKN Depok Dipanggil Ombudsman

Tiga Kepsek SMKN Depok Dipanggil Ombudsman

indopos.co.id – Ombudsman Jakarta Raya memanggil dan memeriksa tiga Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Depok. Pemanggilan tersebut karena adanya aduan dari sejumlah orang tua siswa yang anaknya tak diterima di sejumlah sekolah tersebut.

Dalam laporan kepada Ombudsman juga dituliskan adanya dugaan jual beli kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pemanggilan terhadap tiga Kepala SMK Negeri Depok itu dilakukan pada Selasa (21/7) lalu.

Pemeriksaan ini tak lain untuk meminta penjelasan terkait sistem PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 yang diselenggarakan di Kota Depok. Dimana penyelenggaraan itu banyak dikeluhkan dan dilaporkan oleh orang tua siswa kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

“Benar, kemarin itu ada tiga Kepala SMKN Depok yang datang untuk memberikan klarifikasi. Yang kami tanyakan seputar permasalahan sistem saat PPDB, lalu kebijakan apa yang diambil untuk penyelesaian itu. Karena memang banyak sekali laporan pengaduan yang kami terima dari masyarakat Depok soal ini,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (22/7).

Diakui Teguh, tiga kepala SMK Negeri Depok yang datang ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya itu adalah Kepala SMK Negeri 1 Lusi Triana, Kepala SMK Negeri 2 Holil, dan Kepala SMK Negeri 3 Tatang. Ketiganya pun langsung memberikan keterangan mengenai persoalan itu. Mereka memberikan keterangan selama dua jam lebih.

“Yang kami surati itu ya Kepala SMK Negeri 1, 2, dan 3 untuk menjelaskan duduk permasalahan PPDB ini. Mereka datang pagi dan siang sudah kembali lagi. Memang hanya seputar itu saja yang kami tanyakan ke mereka,” paparnya.

Dia menjelaskan, klarifikasi yang diberikan ketiga kepala SMKN Depok itu terkait gagalnya sejumlah siswa masuk ke sekolah mereka. Menurut mereka, siswa tersebut datang dari luar zonasi. Sementara dalam aturan PPDB sekolah hanya dapat menerima calon siswa yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Dan juga keterbatasan kuota siswa.

“Permasalahannya karena masalah zonasi, bukan pungutan liar, atau jual beli bangku. Ada yang datang dari kecamatan lain untuk mendaftarkan diri masuk ke SMK Negeri itu. Mereka juga memberikan data calon siswa yang dari luar zonasi kepada kami,” ucapnya.

Namun begitu, sambung Teguh, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan menyelesaikan persoalan pengaduan pelayanan publik yang dilaporkan oleh masyarakat Kota Depok.

Pihaknya juga mengingatkan sekolah negeri mulai tingkat SMP hingga SMA/SMK di Kota Depok tidak melakukan praktik jual beli kursi atau bangku kepada siswa. Sebab, hal itu melanggar aturan dan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

“Untuk pengaduan jual beli bangku sekolah itu dari masyarakat ke kami. Kami hanya berharap persoalan pelayanan publik ini dapat terselesaikan. Bagaimana pun hak mengenyam pendidikan sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pemanggilan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, tiga Kepala SMK Negeri 1, 2, dan 3 belum dapat memberikan keterangan. Bahkan beberapa kali dihubungi lewat telepon, ketiganya belum merespon. Ketiganya pun masih bungkam terhadap laporan masyarakat itu.

Sedangkan salah satu orang tua yang melaporkan persoalan itu ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Agus Suparman menyatakan, laporan itu diserahkan karena anaknya tak diterima di SMK Negeri 1.

Padahal dirinya berdomisili di Kecamatan Tapos dan hanya berjarak 2 kilometer dari bangunan sekolah. Namun, justru anaknya tersingkir dengan siswa yang rumahnya berjarak 2,5 kilometer.

“Kalau mereka diterima kenapa anak saya ditolak. Saya tanyakan ke sekolah itu tidak ada jawaban. Harusnya transparan saja, berapa jarak rumah siswa yang dapat diterima di SMK Negeri 1,” imbuhnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Hanamen Samuel menuturkan, tidak selesainya persoalan PPDB itu karena aturan yang ada berganti-ganti terus. Salah satunya ketentuan zonasi yang ditetapkan. Sehingga hal itu pun memicu kerucuhan terkait hal tersebut.

“Ini yang membuat persoalan ini terus muncul tiap tahun. Harusnya ini dievalasi pemerintah. Hanya itu caranya agar PPDB dapat berjalan mulus. Bila perlu ada subsidi ke sekolah swasta agar dapat meringankan beban orang tidak mampu,” sarannya. (cok)



Apa Pendapatmu?