Setujui LPJ Pemkot Depok Soal Pelaksanaan APBD. Ini Catatan DPRD…

indopos.co.id – DPRD Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok TA 2019. Itu karena Pemkot Depok meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kalinya secara berturut-turut. Namun beberapa catatan diberikan legislatif ke esksekutif tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok Edi Masturo mengatakan, dikabulkannya persetujuan  Laporan Pertanggungjawaban (LPj) itu dilaksanakan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (23/7/2020). Target pencapaian penggunaan APBD 2019terlaksana dengan baik. Artinya kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah ini terserap sebesar 90 persen.

Baca Juga :

“Ini yang membuat kami memberikan apresiasi itu. Karena semua pelaksanaan pembangunan yang diusulkan semua terlaksana. Tentu ini bukan sebuah hal mudah untuk diselesaikan Pemkot,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7/2020).

Meski demikian, lanjut Edi, diberikannya apresiasi itu ke Pemkot Depok juga tidak lantas mengurangi beberapa catatan yang harus dievaluasi dalam LPj yang telah disampaikan. Ini di antaranya laporan yang disampaikan masih perlu ada penyempurnaan dengan berfokus pada penelaahan terhadap kinerja, penyebab, kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektivitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan, dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.

Baca Juga :

Kegiatan 17 Agustusan Dilarang di Depok

“Ini catatan kami ke pemkot saat rapat paripurna itu. Perlu dikaji mata anggaran, terutama belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan pemecahannya,” paparnya.

Edi mengaku dalam penyampaian raperda LPj itu seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi kepada Pemkot Depok atas pencapaiannya meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Apalagi dengan status WTP tersebut, DPRD berharap Pemkot dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Tentunya dengan proses dan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan status WTP ini dapat dinilai secara umum, pelaksanaan anggaran 2018 sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Kota Depok,” imbuhnya.

Menilai itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan, LPj Pelaksanaan APBD Kota Depok TA 2019 akan menjadi evaluasi pada tahun berikutnya. Selain itu, Pemkot Depok juga menyambut baik masukan yang diberikan dan ditindaklanjuti berdasarkan prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah. “Pasti akan menjadi evaluasi kami agar bisa lebih baik di tahun mendatang. Memang kami harus bekerja keras untuk mencapai semua ini,” tuturnya.

Ditambahkan Pradi, catatan yang diberikan DPRD terhadap LPj tersebut pun sedang dikerjakan semua instansi Pemkot Depok. Namun, pihaknya membutuhkan waktu dalam menyempurnakan LKP tersebut. Apalagi, pekerjaan Pemkot Depok sangat besar dalam menanggulangi pendemi Covid-19 yang masih mewabah. (cok)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.