Alexa Metrics

Pemakzulan Bupati Jember Pembelajaran bagi Kepala Daerah

Pemakzulan Bupati Jember Pembelajaran bagi Kepala Daerah Bupati Jember Faida

indopos.co.id – DPRD Jember, Jawa Timur, yang memakzulkan Bupati Jember Faida menjadi perbincangan hangat di kalangan ahli hukum tata negara. Mereka pun ramai-ramai membedah kasus ini. Apalagi usulan pemakzulan itu diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Bagaimana hasil analisis mereka?

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Fitra Arsil mengatakan, pemakzulan Bupati/Walikota oleh Legislatif merupakan hal yang sah dan dapat dilakukan. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan daerah tersebut terdapat pasal yang mengatur hal tersebut.

’’Ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 80. Makanya, yang dilakukan DPRD Jember sebenarnya sah-sah saja. Sehingga ini dasarnya untuk memberhentikan kepala daerah,’’ katanya kepada INDOPOS akhir pekan ini.

Dijelaskan Fitra, kepala daerah dan wakilnya diberhentikan dari jabatannya karena tiga alasan yang bersifat alternatif. Seperti, meninggal, permintaan sendiri, korupsi, berakhir masa jabatan, melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, dan melanggar larangan sebagai sebagai kepala/wakil daerah. Namun demikian hal itu pun harus memiliki dasar kuat dari DPRD.

“Walau DPRD lembaga yang berwenang mengawasi kinerja Bupati/Walikota, maka tidak serta merta melakukan pemberhentian yang tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Ada tahapan yang harus dilalui agar itu tercapai,” paparnya.

Fitra menegaskan, ada mekanisme yang harus dilalui untuk memberhentikan Bupati/Walikota oleh DPRD. Yakni diawali dengan dugaan atau pendapat dari DPRD yang diputus dalam Rapat Paripurna dengan ketentuan kuorum tertentu. Pendapat atau dugaan DPRD itu kemudian diajukan ke MA untuk diperiksa, diadili dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

’’Apabila MA menyatakan dugaan atau pendapat DPRD terbukti, maka Pimpinan DPRD mengusulkan ke sejumlah pejabat. Mulai Gubernur atau Menteri Dalam Negeri, dan diteruskan ke Presiden. Nah yang wajib memberhentikan kepala daerah itu Presiden melalui Mendagri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya usulan DPRD,’’ tegasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menuturkan, dalam kaitannya dengan kasus impeachment Bupati Jember, maka harus ditegaskan dulu apa yang menjadi alasan usulan pemberhentian.

Manakala alasannya seperti melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, maka tidak dimungkinkan adanya pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh DPRD. Itu lantaran, pembuktian itu harus dilengkapi dengan alat bukti yang kuat ke MA.

“Dalam desain konstitusional pemberhentian Bupati/Walikota bukan lagi menjadi domain sepihak DPRD sebagaimana desain yang pernah terjadi saat berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999. Manakala DPRD telah mengambil keputusan untuk meng-impeach Bupati, maka tahapan selanjutnya yaitu mengajukan hal itu ke MA. Bisa dikatakan nanti di sana semua muara untuk pemakzulan itu bisa dilaksanakan atau tidak,” tuturnya.

Ditambahkan Feri, pemakzulan Bupati/Walikota berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena, dalam aturan perundang-undangan hal itu sudah diatur dengan ketat. Apalagi dalam aturan DPRD memiliki hal menyatakan pendapat (HMP) untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah.

Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Adam Muhsi. Pemakzulan Bupati Jember, Jawa Timur, Faida secara hukum tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung yang bersifat final.

“Hak menyatakan pendapat DPRD Jember yang berujung pada pemakzulan atau pemberhentian Bupati Jember masih bersifat politik, sehingga DPRD Jember memecat secara politik bahwa Faida bukan lagi Bupati Jember,” kata Muhsi saat dihubungi di Jember, Sabtu.
Menurut dia, usulan pemberhentian Bupati Jember harus dibuktikan secara hukum di Mahkamah Agung, sehingga apa yang dituduhkan atau pendapat DPRD terhadap pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember akan diuji di MA sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

“MA memiliki waktu selama 30 hari untuk menguji berkas usulan pemakzulan Bupati Jember yang dikirim oleh DPRD Jember dan tentunya MA akan meminta jawaban Bupati Faida terkait hal itu, agar berimbang,” katanya.

Ia mengatakan, apabila MA memutuskan Bupati Jember bersalah karena melakukan pelanggaran, maka DPRD harus menindaklanjuti dengan mengusulkan pemberhentian Faida sebagai bupati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Meskipun nantinya DPRD tidak mengusulkan, maka Mendagri bisa memakai fatwa MA tersebut untuk membuat keputusan pemberhentian Bupati Jember,” ucap pakar hukum tata negara itu.

Ia menjelaskan Faida tidak memiliki kewenangan sebagai Bupati jember, apabila sudah ada surat keputusan (SK) pemberhentian dari Mendagri, namun selama belum ada SK maka masih mempunyai kewenangan menjadi bupati.

Terkait pernyataan Bupati Jember Faida bahwa hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember cacat prosedur, Adam mengatakan secara tegas bahwa bupati tidak memiliki kewenangan untuk menilai prosedur hak menyatakan pendapat itu.

“Berdasarkan UU Pemda yang berhak menilai tentang sah atau tidaknya hak menyatakan pendapat DPRD Jember adalah lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung, bukan bupati,” ujarnya.

Pengamat administrasi negara FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan hak menyatakan pendapat DPRD Jember yang berujung pada usulan pemberhentian Bupati Jember Faida sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Hak menyatakan pendapat melekat di lembaga legislatif secara kelembagaan dan proses yang sudah dilalui oleh DPRD Jember mulai hak interpelasi dan hak angket sudah dilakukan,” katanya saat ditemui sejumlah wartawan di FISIP Universitas Jember, Kamis.

Menurutnya hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

“Dengan digelarnya paripurna hak menyatakan pendapat, DPRD Jember konsisten dengan hasil hak angket yang salah satunya merekomendasikan usulan hak menyatakan pendapat,” ucap pakar kebijakan publik itu.

Ia mengatakan hak menyatakan pendapat minimal diusulkan oleh satu fraksi di DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, kemudian setelah diusulkan maka anggota dewan yang mengusulkan harus menyiapkan berkas materinya sesuai dengan pasal 78 ayat (2) PP No.12 tahun 2018.

“Hak menyatakan pendapat di DPRD Jember diusulkan oleh 47 orang, sehingga mereka harus membuat materi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jember, agar dijadwalkan menjadi rapat paripurna di dewan,” katanya.

Pasal itu berbunyi, pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat atau melampirkan hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

“Ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan, maka pimpinan dewan melalui Banmus bisa menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat,” ujarnya.

Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi usulannya kepada seluruh peserta paripurna, kemudian pimpinan dewan menanggapi melalui mekanisme fraksi-fraksi sesuai dalam Pasal 79 PP Nomor 12 tahun 2018.

“Termasuk juga pihak terkait, yakni bupati harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usulan dari anggota dewan yang mengusulkan hak menyatakan pendapat,” katanya.

Ia menilai alasan Bupati Jember yang mengatakan hak menyatakan pendapat DPRD Jember tidak sesuai prosedur karena tidak mengirimkan materi hak menyatakan pendapat kepada bupati adalah keliru.

“Tidak ada kewajiban pengusul atau pimpinan DPRD Jember untuk menyerahkan berkas materi hak menyatakan pendapat kepada Bupati Jember karena materi itu belum menjadi produk DPRD secara kelembagaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan persoalan keabsahan hak menyatakan pendapat bukan dari materi harus diserahkan kepada bupati atau tidak, tapi paripurna itu sudah memenuhi quorum atau tidak, sehingga hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember sudah sah sesuai dengan perundang-undangan.

DPRD Jember melalui tujuh fraksi sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD setempat pada Rabu (22/7), namun Faida justru menilai hak menyatakan pendapat yang diusulkan DPRD Jember tidak sesuai prosedur.

 

Tunggu MA

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,  menunggu putusan dan pengujian dari Mahkamah Agung terkait pemakzulan Bupati Jember, Farida. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Karnavian merespons persoalan pemakzulan Faida yang mencuat dari hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna DPRD Jember.

“Bupati Jember ini khan ada istilahnya itu, pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata dia.

Keputusan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

Oleh karena proses tersebut sedang berjalan maka menurut dia Kementerian Dalam Negeri tentu menghormati proses hukum yang berlaku itu.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada menteri dalam negeri,” katanya.

Dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut dia, mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Di antaranya, dia mengatakan, pemberhentian kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti menteri dalam negeri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” ujarnya.

Tak Semudah Itu

Bupati Jember Faida mengatakan tidak semudah itu menurunkan Bupati Jember terkait pemakzulan oleh DPRD setempat dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat.

’’Kami mendapat amanat dari rakyat,’’ kata Faida kepada sejumlah wartawan di Kabupaten Jember, Jumat (24/7)

Dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember dan aktivitas birokrasi di Pemkab Jember berjalan seperti biasanya sehingga tidak terpengaruh pada pemakzulan tersebut.

“Saya fokus pada penanganan COVID-19 karena saya sebagai Ketua Satgas COVID-19 Jember,” ucap bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember itu.

Saat ditanya langkah hukum apa yang akan dilakukan terkait berkas hak menyatakan pendapat yang akan diproses di Mahkamah Agung (MA), calon petahana dalam pilkada Jember itu mengaku akan mengikuti semua prosedur.

“Kami akan mengikuti mekanisme dan prosedur itu karena memang sudah ada aturannya. Saya tidak tahu apakah dewan nantinya benar-benar akan mengirim berkas itu ke MA. Namun, pada prinsipnya saya siap,’’ katanya menegaskan.

Faida menilai pemakzulan di Jember dan merupakan sejarah baru di Kota Pandalungan itu dapat menjadi pendidikan politik dan tata negara yang baik buat masyarakat.

“Saya kira hal itu juga menjadi edukasi yang baik bagi pemerintahan. Bagi saya tidak masalah dengan pemakzulan tersebut karena saya secara pribadi baik-baik saja,” ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu.

“Kami menganggap Bupati telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa Bupati dimakzulkan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi.

Pembelajaran

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Bahri menegaskan, pemakzulan bupati Jember oleh DPRD menjadi pembelajaran bagi kepala daerah yang lain.

“Jadi tidak seenaknya. Ini kan negara demokratis, fungsi mereka (DPRD) untuk menyeimbangkan,” ujar Syaiful Bahri kepada INDOPOS, Minggu (26/7).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV meliputi Jember dan Lumajang ini menyebutkan, pelanggaran dilakukan oleh Bupati Jember. Bukan saja terkait pelanggaran sumpah dan janji jabatan serta tak menggubris hak angket dan hak interpelasi anggota dewan, tetapi juga pelanggaran COVID-19.

“Pemakzulan ini sudah sesuai. Ini pembelajaran demokrasi untuk kita semua,” katanya.

Hal sama diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo. Ia menuturkan, Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda). Di dalam pasal (76) diatur tentang larangan-larangan untuk bupati dan gubernur dan kepala daerah lainnya.

“Kalau larangan itu dilanggar ya tentu ada sanksinya. Ada indikasi pemakzulan berkaitan dengan larangan itu,” ujarnya.

Kendati pemakzulan tidak mudah. DPRD membutuhkan suara quorum, kemudian jumlah anggota yang hadir pada sidang paripurna tersebut. Itu semua, menurutnya tidak mudah sekali.

“Kalau sampai kemudian ada aklamasi seperti di Jember. Pasti ada komunikasi yang tidak berjalan baik antara Bupati dan DPRDnya. Termasuk di dalamnya ada partai pengusung,” terangnya.

Ia mengungkapkan, sangat mungkin kepala daerah dimakzulkan oleh DPRD. Karena ada payung hukumnya. Kalau menyangkut materi sudah pantas atau tidak hanya ranah hukum yang memutuskan. Sementara DPRD hanya merekomendasikan bahwa kepala daerah telah melanggar janji dan sumpah jabatannya.

“Kalau pendapat politik perlu diuji lagi. Karena didasarkan pada fakta hukum menurut pandangan politik DPRD. Yang memutuskan mahkamah agung (MA),” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebutkan, setelah memiliki kekuatan hukum, MA akan menyerahkan putusan tersebut ke DPRD. Kemudian DPRD menyampaikan ke Presiden untuk proses pergantian kepala daerah. “Syarat pemakzulan itu sangat berat, karena putusan itu harus dihormati dan dicermati,” ucapnya.

Menurut Rahmad, pemakzulan bupati Jember menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain. Karena politik itu bagaimana menciptakan komunikasi pemerintah daerah dan DPRD sebagai fungsi pengawasan. Apalagi efeknya juga dirasakan masyarakat.

“Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam komunikasi. Ini tentu jadi pembelajaran politik bagi kepala daerah yang lain. Kan semua untuk rakyat, jadi harus didiskusikan, apalagi semua untuk rakyat,” ujarnya.

Kini, ’’bola panas’’ ada di tangan Mahkamah Agung. Bupati Jember jadi dimakzulkan atau tidak. (nas/ant/cok)



Apa Pendapatmu?