PAD Kabupaten Bogor Anjlok Rp1,58 Triliun, Banyak Program Terancam Gagal

indopos.co.id – Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diprediksi turun hingga Rp1,58 triliun akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak kegiatan dan program yang akhirnya gagal terelasasi.

Bahkan, Pemkab Bogor harus merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada. “Anggaran pendapatan kita kan turun, pos belanja kita kemungkinan turun, ya Rp1 triliun lebih. Nah otomatis kita semua di awal-awal itu lebih kepada recovery ekonomi dan juga perbaikan sosial masyarakat,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah, Minggu (26/7).

Untuk menyiasatinya, Pemkab Bogor meminta masing-masing dinas untuk melakukan pengurangan kebutuhan anggaran kegiatan minimal. Dinas diminta ‘mengencangkan ikat pinggang’ dan memilih kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemulihan pasca-terdampak COVID-19.

“Ada berapa yang tetap harus mengencangkan ikat pinggang, juga memilih kegiatan-kegiatan yang memang untuk recovery dulu. Ada kegiatan yang kemarin, sekarang kita kurangi, jadi punya perhitungan yang minimal. Setiap dinas bisa berjalan, kita sudah punya minimalnya, tinggal tambahannya apa,” akunya.

Dia mengakui, dampak COVID-19 juga terasa pada program Panca Karsa yang dicanangkan pasangan bupati-wakil Bupati Ade Yasin-Iwan Setiawan. Terlebih untuk program pada 2021 nanti.

Termasuk rencana Pemkab Bogor yang terpaksa bakal merevisi RPJMD 2018-2023 yang tengah berjalan. “Kita kan nanti harus merevisi juga RPJMD, dalam kondisi begini. Ibu bupati juga sudah menyampaikan, program saya hancur, segala macam. Tapi kan kita perlu mengutamakan keselamatan masyarakat. Itu yang lebih prioritas saat ini,” ucapnya bijak.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia memang sudah terang-terangan mengatakan ada penurunan PAD. Berdasarkan hasil hitung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pendapatan Kabupaten Bogor rupanya terdampak pandemi dan mengalami penurunan sekitar Rp1,58 triliun.

Baik pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun dana lain-lain pendapatan. “Dari semua sektor pendapatan memang turun,” sebutnya, pekan lalu.

Jumlah penurunan itu, kata dia, berbeda-beda tiap sektor sumber pendapatan. Untuk PAD misalnya, ada penurunan sekitar Rp647 miliar.

Kemudian dari dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) hingga dana insentif daerah turun sampai kurang lebih Rp168 miliar. “Dan yang dari Lain-Lain Pendapatan, misalnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, baik dari royalti yang diberikan pemerintah pusat atau Provinsi Jawa Barat, ada drop-nya sekitar Rp245 miliar,” terangnya.

Penurunan itu, kata dia, terjadi pada periode 2020 ini. Yang tadinya pendapatan berkisar di angka Rp8 trilun, drop sekitar Rp1 triliun, sehingga tersisa kurang lebih Rp7 triliun. Jika dipresentase, penurunan itu mencapai 12,5 persen.

“Itu angka penurunannya periode 2020 ini, dari Rp8 triliun jadi sekitar Rp7 triliun,” tukas Didi. Alhasil, selama pandemi ini dan seusai SKB menteri keuangan dan menteri dalam negeri, dilakukan relokasi atau refocussing anggaran untuk semua daerah.

Di antaranya, pengurangan belanja daerah hingga TPP para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perjalanan dinas hingga bimbingan teknis (bimtek) semua dicoret.

Kecuali yang berhubungan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Itu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau TPP-nya pegawai, ada pengurangan sekitar Rp39 miliar, sekitar 20-30 persen TPP yang bisa didapatkan selama setahun. Tapi kalau gaji nggak dikurangi, pensiun juga, sesuai aturan kepegawaian kan itu hak-nya. Selain itu nggak ada, karena Pemkab Bogor kan single salary, hanya gaji dan TPP. Nggak ada honor seperti daerah lain,” jelasnya. (ryn/a/fin)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.