Cegah Illegal Fishing, Penyidik KKP Harus Tegas

indopos.co.id – Aparat kementerian kelautan dan perikanan diminta tidak ragu untuk menindak setiap pelanggaran perikanan di laut Indonesia. Baik itu illegal fishing atau destructive fishing. Sebab, pada kenyatannya pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan di laut nusantara.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rapat koordinasi teknis penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Tangerang, Selasa (28/7). Saat ini, hampir seratus penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Kelautan diminta untuk tidak ragu dalam memproses hukum TPKP.

Baca Juga :

 ”Beberapa hari yang lalu saya ke Stasiun PSDKP Pontianak. Saya lihat  langsung hasil kerja keras kapal pengawas perikanan menangkap dua kapal ikan asing ilegal,” kata Edhy.

Edhy lantas mengingatkan, bahwa TPKP sering kali tidak berdiri sendiri. Sebab ada praktik pencucian uang, perdagangan manusia, pemalsuan dokumen dan penyelundupan, yang diduga juga berafiliasi dengan praktik illegal fishing.  ”Kegiatan para pelaku itu tidak lagi dilaksanakan dalam scope yang sempit. Namun lintas negara. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua,” katanya.

Baca Juga :

Karena itu, lanjut Edhy, Rakornis TPKP ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam memahami secara komprehensif berbagai aspek dari TPKP. Ia berharap jajarannya bisa  memiliki kompetensi dalam pendekatan multi rezim hukum (multi door approach), intelijen perikanan (fisheries intelligence), financial tracing tindak pidana kelautan dan perikanan, serta instrumen internasional lainnya.  ”Karena ini akan menjadi modal penting kita dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing,” imbuhnya.

Ia juga meminta agar PPNS Perikanan secara aktif memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Apalagi sekarang telah terbentuk Forum Koordinasi Penanganan TPKP di 33 provinsi.  ”Saya meminta agar forum tersebut dioptimalkan dalam percepatan proses penanganan TPKP. Khususnya terkait kebijakan dan tata laksana bersama dalam TPKP. Begitu pula dengan kerja sama internasional yang mendukung penegakan hukum agar dapat ditingkatkan,” papar Edhy. (ind)

Baca Juga :

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.