Alexa Metrics

Dewan Usulkan Pemprov DKI Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Dewan Usulkan Pemprov DKI Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Indopos.co.id – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) Transisi. Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengintensifkan pengawasan di sektor dunia usaha atau perkantoran. Akan tetapi, mengintensifkan pengawasan ke semua jenis kegiatan dan sektor.

”Perlu diperpanjang lagi, mengingat jumlah orang yang terpapar semakin banyak,” ujar Iman di Jakarta, Jamat (31/7/2020).

Iman mengusulkan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan hukuman bagi siapa saja masyarakat yang tidak menerapkan atau melanggar protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Tidak hanya itu, perlu juga sanksi lain yang bisa membuat masyarakat bisa jera.

Misalnya mencabut bantuan sosial bagi warga menengah ke bawah yang melanggar. Caranya dengan mencabut keanggotaan kartu Jakarta pintar bagi pelajar atau siswa yang melanggar dalam jangka periode tertentu. Atau meningkatkan denda uang bagi setiap pelanggar, sehingga tidak ada lagi yang melanggar protokol kesehatan. Ia juga meminta pemprov DKI Jakarta meningkatkan tracing dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Basco. Menurut dia, PSBB Transisi memang harus diperpanjang. Sebab, lonjakan kasus positif di Jakarta dalam beberapa hari terakhir tak bisa dianggap enteng. Ironisnya, lonjakan itu kini bersumber dari klaster perkantoran yang sebelumnya tak ada.

Basri mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini seharusnya bukan hanya memperketat pengawasan, namun juga penindakan. Sebab, meski penerapan PSBB terus menerus diperpanjang, hasilnya jadi sia-sia bila tanpa pengawasan. ”Jadi percuma mau bikin PSBB kek, transisi lah apa. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan terhadap protokol kesehatan,” kata dia.

Terkait munculnya klaster perkantoran, Basri meminta Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta agar menambah personel untuk memperketat pengawasan. Ia turut menyesalkan Pemprov DKI yang tak pernah melibatkan DPRD, maupun sejumlah pihak seperti TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Basri menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terkesan hanya ingin jalan sendiri dalam mengatasi pandemi Covid-19 di ibu kota. Padahal, di masa-masa awal penerapan PSBB, Pemprov DKI sempat melibatkan pihak lain.

”Awal-awal doang yang konferensi-konferensi ada kepolisian, ada tentara. Sekarang enggak ada lagi. Seharusnya kan gencar diskusi dengan kita. Dinas kesehatan aja nggak pernah mau diskusi dengan kita. Minta pendapat kita kek. Kan kayak Jakarta milik sendiri lah,” imbuh dia.

Denda untuk Perusahaan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi. Perpanjangan tersebut diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (30/7/2020), berlaku selama 14 hari ke depan terhitung mulai Jumat (31/7/2020).

Keputusan tersebut diambil Anies lantaran penyebaran Covid-19 di Ibu Kota yang belum mengalami perbaikan. Menurut dia, data penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta justru mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan. “Kondisinya belum mengalami perbaikan dari dua minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama,” kata Anies.

Seiring dengan keputusan perpanjangan tersebut, Anies menerapkan kembali aturan ganjil genap kendaraan dan berencana memberlakukan denda progesif untuk perusahaan pelanggar PSBB. Anies menyebut bahwa sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap diterapkan kembali mulai pekan depan. “Mulai pekan depan, kami akan siapkan penerapan ganjil genap,” kata Anies.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penerapan ganjil genap di tengah PSBB Transisi masih sama seperti saat sebelum pandemi Covid-19.

Aturan ganjil genap hanya berlaku pada Senin-Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.

Selain itu, aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan akan diterapkan pada jam tertentu pada pagi dan sore hari. “Jamnya tetap, pada pagi hari jam 06.00-10.00 WIB dan sore jam 16.00-21.00,” kata Syafrin, Kamis (30/7/2020).

Saat ini, lanjut Syafrin, terdapat 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang sudah ditetapkan untuk menjadi lokasi penerapan aturan ganjil genap.

Selain ganjil genap, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI akan menerapkan denda progresif terhadap perusahaan atau tempat usaha yang berulang kali melanggar aturan PSBB.

Perkantoran dan tempat usaha diizinkan beroperasi apabila membatasi jumlah karyawan dan pengunjung serta menerapkan jeda waktu kerja (sif) bagi karyawan. ”Kami akan berlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah dapat teguran,” kata Anies.

Kunci Turunkan Angka Penyebaran

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Taufik menyebut selama PSBB transisi hingga dua kali diperpanjang Pemprov DKI cukup menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Namun di pekan terakhir ini, kata dia, ada kelalaian protokol kesehatan khususnya di perkantoran yang ia anggap harus lebih diperketat lagi.

”Jadi saya kira pengawasan terhadap protokol kesehatan, khususnya di perkantoran saat PSBB transisi dan sanglksinya harus di perketat lagi,” ujar Taufik di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Pengetatan protokol kesehatan dan sanksi tegas ini, menurut dia, jadi kunci bagi DKI untuk menurunkan angka penularan, bukan hanya di pasar tradisional atau di pemukiman tapi juga di area perkantoran. Terlebih di saat operasional kantor kini sudah kembali normal.

Taufik pun menekankan, tidak menyarankan kepada Pemprov DKI untuk kembali menerapkan pembatasan ketat seperti saat PSBB awal diberlakukan pada Maret lalu. Ia beranggapan apabila PSBB awal diberlakukan lagi dampak sosial yang terjadi di masyarakat akan semakin besar, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan Pemprov DKI juga semakin berat.

”Biarlah tetap dengan PSBB transisi yang diperpanjang, namun pengetatan protokol kesehatan di semua sektor, agar tidak lagi muncul klaster-klaster penularan baru seperti di perkantoran,” imbuh polisi Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, bangkitnya ribuan kasus baru positif Covid-19 sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di ibu kota karena adanya pemahaman keliru oleh masyarakat terhadap normal baru.

”Ini masyarakat kebablasan tidak berdisiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Saya kira, anggapan normal baru di benak masyarakat selama ini keliru. Mereka menganggap, PSBB transisi ini kembali ke keadaan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi, padahal bukan,” kata dia.

Akibatnya, masyarakat secara umum cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang terus digemborkan pemerintah. Menurut dia, pelonggaran PSBB harus tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

”Normal baru itu bukan normal. Tapi kondisi kehati-hatian dalam masa pendemi, selama vaksin belum ditemukan. Ini diterapkan untuk pergerakan ekonomi. Kalau ekonomi aman, bisa saja kemarin pemerintah menerapkan ‘lock down’ seperti Singapura,” tukas politisi Partai Demokrat itu. (dni/ibl/rul)



Apa Pendapatmu?