Alexa Metrics

Donald Trump Ingin Tunda Pemilu AS

Donald Trump Ingin Tunda Pemilu AS Pemilu Amerika Serikat. (Foto: REUTERS/Ryan M. Kelly)

Indopos.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan untuk menunda pemilu AS pada 3 November karena pandemi Covid-19. Namun, gagasan tersebut ditolak oleh Demokrat dan rekannya dari Partai Republik di Kongres, satusatunya cabang pemerintahan AS yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan tersebut.

Para kritikus dan bahkan sekutu Trump menolak ide itu sebagai upaya tidak serius untuk mengalihkan perhatian dari berita ekonomi yang semakin merosot. Tetapi beberapa pakar hukum memperingatkan bahwa serangannya yang berulang kali dapat merusak kepercayaan pendukungnya dalam proses pemilihan.

Pernyataan Trump itu datang ketika AS mengalami krisis bertubi-tubi, yaitu pandemi Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 150.000 orang, resesi yang dipicu oleh pandemi, dan protes nasional terhadap kekerasan polisi dan rasisme.

Trump mengatakan dirinya tidak akan mempercayai hasil dari pemilihan melalui surat, yang oleh para pengamat dianggap sebagai hal yang kritis, mengingat adanya pandemi virus corona. Tanpa bukti, ia mengklaim bahwa pemungutan suara melalui surat akan penuh dengan tipuan.

“Dengan Pemungutan Suara Melalui Surat Secara Universal, 2020 akan menjadi Pemilu paling tidak akurat dan penuh tipuan dalam sejarah. Ini akan sangat memalukan bagi AS,” tulis Trump di Twitter.

“Tunda Pemilu sampai orang dapat memilih secara benar dan aman,” tambahnya.

Pada konferensi pers di Gedung Putih, Trump kembali mengungkapkan kekhawatirannya tentang penipuan dan menunggu lama untuk hasil dari penghitungan suara.

“Apakah aku ingin melihat perubahan tanggal? Tidak. Tapi aku tidak ingin melihat pemilu yang tidak jujur,” katanya seperti dilansir Reuters.

Amerika Serikat telah mengadakan pemilihan selama lebih dari 200 tahun, termasuk selama Perang Sipil, Depresi Hebat dan dua perang dunia. Pasal II Konstitusi AS, memberi Kongres kekuasaan untuk mengatur waktu pemilihan, dan Amandemen ke-20 mengakhiri masa jabatan presiden dan wakil presiden pada 20 Januari setelah pemilihan umum.

Beberapa Republikan kongres, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik, Kevin McCarthy, menolak gagasan tersebut.

“Tidak pernah dalam sejarah pemilihan federal kita untuk tidak mengadakan pemilihan dan kita harus melanjutkan pemilihan kita,” kata McCarthy.

Perwakilan Partai Demokrat, Zoe Lofgren, yang mengetuai komite DPR dan mengawasi keamanan pemilu, juga menolak penundaan.

“Dalam keadaan apa pun kami tidak akan mempertimbangkan untuk mengakomodasi tanggapan Presiden yang tidak layak dan serampangan terhadap pandemi coronavirus, atau memberikan kepercayaan pada kebohongan dan informasi salah yang ia sebarkan,” kata Lofgren. (fay)



Apa Pendapatmu?