Kredit untuk Nelayan Naik 100 Persen

indopos.co.id -Pemerintah menyiapkan plafon untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 50 juta. Kebijakan ini khusus untuk pelaku usaha di bidang usaha kelautan dan perikanan (KP). Plafon KUR untuk usaha di bidang KP naik 100 persen, dari yang sebelumnya plafon hanya  Rp 25 juta.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto mengatakan kenaikan plafon ini sebagai upaya pemerintah menjaga geliat usaha di tengah pandemi Covid-19. Nilanto lantas mengajak para pelaku usaha di sektor KP untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas KUR ini. ”Maksimum plafonnya meningkat dari yang sebelumnya Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta,” kata Nilanto di Jakarta, Sabtu (01/8).

Ia menjelaskan, hingga semester pertama 2020, realisasi dana KUR untuk sektor KP mencapai Rp1,8 triliun untuk 56.858 debitur di seluruh Indonesia. Bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana ini adalah usaha budi daya sebesar Rp 687,4 miliar untuk 19.012 debitur. Realisasi bidang lain adalah penangkapan ikan sebesar Rp 483,7 miliar untuk 15.913 debitur, perdagangan hasil perikanan sebesar Rp 447,4 miliar untuk 14.647 debitur, jasa perikanan sebesar Rp 137,9 miliar untuk 4.832 debitur, dan pergaraman sebesar Rp6,2 miliar untuk 156 debitur, untuk pengolahan ikan sebesar Rp 28 miliar untuk 2.271 debitur.

Sedangkan Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP Catur Sarwanto memaparkan realisasi KUR pada semester satu 2020 telah mencapai 61,5 persen dari target Rp3 triliun. Menurut Catur, ada perlakuan khusus dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, sesuai Permenko No.8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.

”Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR. Ketentuan ini mulai berlaku  1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020,” terang Catur.

Perlakuan khusus lainnya, lanjut Catur, relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.  ”Selain itu, perlakuan khusus juga diberikan bagi calon penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19,” imbuhnya.

”Ada juga relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memudahkan pelaku usaha mengakses KUR, silakan bagi pendaftar calon debitur melakukannya secara online di https://bit.ly/aksesmodal_KKP,” pungkas Catur. (ind)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.