Waspadai Klaster Perkantoran melalui Transmisi Udara

Akibat COVID-19, Tusuk Gigi pun Berubah Fungsi

Indopos.co.id – Pandemi benar-benar mengubah segalanya. Tusuk gigi pun berubah fungsi gara-gara si COVID-19 ini. Ia tidak lagi dipakai mengeluarkan sisa makanan yang melekat di sela-sela gigi. Tapi, kini sudah beralih fungsi menjadi alat untuk memencet tombol lift.

Pemandangan itu bisa disaksikan di gedung Manggala Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di depan masing-masing lift disediakan tusuk gigi yang ditancapkan di gabus. Para pegawai dan tamu harus pakai tusuk gigi ini untuk menekan angka lift yang dituju. Setelah itu, tusuk gigi dibuang ke gelas yang disediakan tak jauh dari situ.

Di dalam lift diberi tanda supaya tetap ada jarak fisik. Pegawai atau tamu dilarang berdiri di tanda silang itu. Bahkan posisi menghadap di dalam lift juga diatur sedemikian rupa supaya tidak saling berhadapan.

Bukan hanya itu. Di setiap sudut lantai juga disediakan hand sanitizer. Meski sebelum masuk gedung sudah diwajibkan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan diperiksa suhunya menggunakan thermal gun.  Semua ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kementerian.

Belakangan ini, gedung-gedung perkantoran merupakan salah satu wilayah yang harus diwaspadai sebagai tempat rawan penularan COVID-19. Apalagi transmisi Virus Corona disebut-sebut dapat terjadi melalui udara atau airborne.

Kementerian Sosial pun memperketat protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 sehingga Kemensos tidak menjadi kluster penularan penyakit akibat Virus Corona jenis baru itu.

’’Ya, harus lebih ketat. Kita akan atur lagi jam kerja, persentase yang WFH (kerja dari rumah) lebih banyak lagi,’’ kata Mensos di Jakarta belum lama ini. Kemensos juga mulai memberlakukan tes usap (swab test) kepada seluruh jajarannya untuk memastikan kesehatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemensos. Selama ini Kemensos rutin melakukan tes cepat (rapid test) para karyawannya.

“Nanti juga akan kita atur yang tugas dari luar akan di swab,” kata Juliari.

Sebagaimana di KLHK, sejak merebaknya pandemi COVID-19, Kemensos sudah menerapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan mengenakan masker, pemeriksaan suhu tubuh dan menyediakan tempat cuci tangan serta bilik disinfektan di pintu masuk lobi gedung.

Sebelumnya tim Pakar Satuan tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Dr Dewi Nur Aisyah mengatakan hingga 28 Juli 2020 ditemukan 90 kluster perkantoran di DKI Jakarta sudah terpapar COVID-19 dengan total 459 kasus.

’’Ini kalau kita lihat angkanya hampir 10 kali lipat atau ada penambahan 416 kasus sebelum masa PSBB diterapkan yang hanya 43 kasus,’’ kata dia.

Kluster penyebaran kasus COVID-19 di perkantoran cukup beragam di antaranya kementerian, badan atau lembaga, kantor di lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta, kepolisian, BUMN dan swasta.

Sementara itu, seluruh perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ditutup selama dua hari untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sudah menginfeksi pejabat dan pegawai setempat.

Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan di Kota Banjarbaru, Kalsel, Sabtu, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait penutupan perkantoran pada 3 dan 4 Agustus 2020.

’’Kami sudah mengeluarkan surat edaran penutupan perkantoran selama dua hari yakni Senin (3/8) dan Selasa (4/8),’’ ujar dia yang memimpin sementara tampuk pemerintahan karena wali kota positif COVID-19.

Dijelaskannya, penutupan kantor dan seluruh layanan baik dinas, badan maupun unit kerja lainnya dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 terutama di lingkungan perkantoran.

Menurut dia, selama penutupan itu, sejumlah perkantoran yang belum disterilisasi akan didisinfeksi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Banjarbaru dengan penyemprotan cairan disinfektan.

’’Balai kota sudah disterilisasi juga gedung DPRD, menyusul perkantoran lainnya dilakukan disinfeksi sehingga dilakukan penutupan agar seluruh perkantoran steril untuk mencegah munculnya klaster baru,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, meski pun seluruh aktivitas perkantoran diliburkan, pegawai setiap kantor diwajibkan hadir 30 persen untuk melakukan penataan maupun membantu pembersihan lingkungan kantor setelah sterilisasi.

’’Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kebijakan menutup perkantoran hingga pusat layanan kesehatan. Semua dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran,’’ ucap wakil wali kota itu.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan, kebijakan penutupan juga berlaku di fasilitas kesehatan. Bahkan, penularan virus di layanan kesehatan sangat rawan dibandingkan layanan publik.

“Penularan virus lebih rawan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan penularan bukan dari pasien tetapi bisa dari teman kerja meski tanpa gejala. Jadi kita wajib hati-hati agar tidak tertular,” katanya.

Diketahui, meskipun belum disebut klaster perkantoran, penyebaran Virus Corona di lingkup Pemkot Banjarbaru sudah menginfeksi sejumlah pejabat mulai Wali Kota Nadjmi Adhani dan istri yang dinyatakan positif.

Kemudian, Sekretaris Daerah Said Abdullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jainudin, Kepala Bappeda Kanafi, Kepala BKPP Sri Lailana serta Kepala Bagian Hukum Setdakot Gugus S.

Selain sekdakot dan empat pejabat, dua orang lainnya juga positif terinfeksi COVID-19 yakni ajudan sekda Irfan dan sopir dinas sekda Yadi. Mereka menjalani karantina di gedung LPMP Jalan Gotong Royong Banjarbaru.

Sebelumnya, anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Rudi Fakhriadi di Banjarmasin mengatakan, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat di perkantoran sebagai langkah pencegahan terjadinya penularan COVID-19.

Sebagaimana disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) bahwa transmisi COVID-19 dapat terjadi melalui udara. Pernyataan WHO tersebut berdasarkan hasil penelitian 239 ilmuwan dari 32 negara yang menunjukkan bahwa partikel virus ini dapat menyebar melalui udara.

Airborne disease, ungkap Rudi, adalah penyakit yang dapat menyebar melalui udara. Akibatnya, seseorang dapat jatuh sakit hanya dengan menghirup udara yang telah tercemar virus atau bakteri penyebab suatu penyakit.

’’Bila penularan COVID-19 melalui percikan ludah (droplet) seperti tetesan kecil air liur atau cairan dari hidung membutuhkan kontak langsung antara penderita dengan orang lain, maka transmisi airborne ini tidak memerlukannya. Di sinilah bahayanya, sebab seseorang dapat tertular tanpa ada pertemuan fisik dengan penderita,’’ kata Epidemiolog dan dosen Fakultas Kedokteran ULM itu.

Untuk itulah, lanjut dia, jika seorang penderita berada dalam suatu tempat sehingga virus yang dia bawa tersebar di ruangan tersebut melalui embusan napasnya, maka orang-orang yang berada di tempat yang sama berpotensi terjangkit COVID-19 meskipun si penderita sudah tidak lagi berada di sana.

Karena itu, penyebaran Virus Corona melalui udara dapat terjadi di tempat umum, khususnya area padat manusia dan tempat tertutup dengan ventilasi ruangan yang buruk.

Sejumlah langkah pencegahan disarankan Rudi perlu dilakukan. Di antaranya tetap gunakan masker dan kacamata atau pelindung wajah walaupun di dalam ruangan tertutup.

Kemudian tetap rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di tempat bekerja.Usahakan juga ventilasi udara berjalan baik atau buka jendela agar terjadi pertukaran udara, sehingga udara yang menggandung virus dapat keluar ruangan.

Jangan memegang mulut, mata atau hidung sebelum cuci tangan selama bekerja atau di ruangan tertutup. Jangan terlalu lama berada di ruangan tertutup yang ventilasinya jelek atau tidak lebih dari 1 jam. Kepadatan ruangan jangan sampai lebih dari 50 persen dari kapasitas ruangan.

’’Penerapan protokol kesehatan ini bersifat mutlak sebagai langkah pencegahan penularan di perkantoran,’’ katanya.

Komunikasi Risiko

Koordinator Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Arie Rukmantara mengatakan, perlu komunikasi risiko berbasis sains dan rekayasa sosial dalam menangani pandemi termasuk pandemi COVID-19.

“Komunikasi publik, komunikasi risiko harus berbasis sains di masa pandemi ini,” kata Arie dalam konferensi video yang diadakan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Senin.

Arie yang juga penulis Buku Sejarah Pandemi menuturkan, komunikasi publik yang dilakukan pihak media satuan tugas juga berbasis ilmu pengetahuan sehingga tidak bisa mengeluarkan informasi begitu saja tanpa diverifikasi.

Menurut dia, dari berbagai pandemi yang terjadi sebelum COVID-19, penanganan pandemi harus dilengkapi edukasi kepada masyarakat dan rekayasa sosial seperti simulasi menjaga jarak yang benar dan mencuci tangan.

“Penanganan pandemi juga perlu disertai penegakan peraturan, dan perlu sanksi jika terpaksa seperti sanksi pidana dan sanksi sosial.” katanya.

Dalam masa pandemi pun, menurut dia, menjaga kesehatan menjadi prioritas di tengah melakukan kegiatan ekonomi sehingga perlunya koordinasi antarlembaga.
Ketika pandemi, mulai muncul kepanikan masyarakat, yang diikuti dengan mencari informasi. “Jika informasi yang diperoleh salah, maka terjadi pengabaian ketidakacuhan atau ketidakpatuhan.” katanya.

Menurut Arie, badan koordinator tertentu yang fokus pada penanganan pandemi secara menyeluruh juga dibentuk.

Koordinator itu adalah suatu badan yang mengatur badan yang mengatur koordinasi antarlembaga karena banyak bidang dan lembaga yang terlibat seperti di bidang kesehatan, perhubungan dan urusan masyarakat.

Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda, komisi anti-flu melakukan kegiatan bersamaan seperti mengatur karantina, sosialisasi, kesehatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat ditingkatkan.

Masyarakat Khawatir

Presiden Joko Widodo merasa suasana beberapa pekan terakhir menunjukkan masyarakat berada pada posisi yang khawatir akan COVID-19. Hal itu disampaikan Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas “Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, sebagaimana disaksikan secara virtual.

’’Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID-19,’’ kata Presiden.

Jokowi mengaku tidak mengetahui, apakah peningkatan kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan menengah atas itu, disebabkan kasus COVID-19 yang meningkat atau karena melihat semakin banyak orang yang tidak taat pada protokol kesehatan.

’’Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari angka kematian global. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama,’’ kata Presiden.

Di sisi lain Presiden menyampaikan case recovery rate di Indonesia berdasarkan data terakhir terus meningkat, hingga berada di angka 61,9 persen. Karena itu terkait meningkatnya kekhawatiran publik, Presiden menginginkan agar protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian. (nas/ant/cok)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.