e-Rekap Tekan Kasus di Pilkada Serentak

indopos.co.id – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nanti bakal menggunakan rekapitulasi suara elektronik (e-rekap). Meskipun, akan  mengubah sejumlah sistem yang mendasar pada pemilu. Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz mengaku setuju penggunaan e-rekap pada pilkada serentak 2020 nanti.

Dari sekian catatan yang diberikan komisinya, menurut Muraz, hal yang paling utama untuk disetujui adalah perihal persetujuan. Pasalnya, e-Rekap mesti diatur dalam UU Pemilu, karena penggunaannya akan mengubah sistem yang mendasar dalam pemilihan umum. Jika tidak, manakala menemukan kelemahan dalam sistem tersebut, publik dapat saja melakukan peninjauan kembali (PK).

Baca Juga :

Jokowi: Pilkada Tetap Jalan, Anak-Mantunya Manut

“UU pada Pilkada 2020 nanti masih menggunakan UU manual dan berjenjang. Kalau KPU memaksakan dan ada yang judicial review ke MA saya yakin KPU akan kalah,” ujar Mohamad Muraz di Jakarta, Senin (3/8).

Untuk memastikan kredibilitas penggunaan e-rekap pada pilkada 2020 nanti, menurutnya, harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Karena, masih ada sejumlah kelemahan. Seperti: minimnya peralatan untuk mendukung sistem e-rekap, minimnya akses hingga belum memiliki payung hukum.

Baca Juga :

Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020

“E-rekap harus bisa diakses oleh semua orang. Dan harus ada alat kontrol yang jelas jika terjadi kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak sengaja,” terangnya.

Ia meminta, KPU bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem berbasis IT dalam Pemilu. Selain itu, KPU juga harus menyiapkan operator pelaksananya. “Harus ada alat banding yang dapat digunakan penegak hukum dan pengadilan, ketika terjadi perselisihan antara data elektronik dengan data manual,” ungkapnya.

Baca Juga :

Jaga Kemurnian Demokrasi Pilkada 2020

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo. Ia menuturkan, penggunaan e-rekap bisa meminimalisir kecurangan dalam pilkada. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat kontrol atau pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual. “Saya setuju penggunaan e-rekap pada pilkada serentak 2020 nanti, karena bisa jadi alat kontrol dan bisa menekan kasus kecurangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, penggunaan e-rekap sangat relevan diterapkan sebelum masa pandemi. Alasannya, hal tersebut bisa memperpendek rantai penghitungan suara. Secara anggaran, sistem ini juga akan lebih menghemat biaya.

“Sistem yang berbasis teknologi ini sangat bermanfaat dalam pemilu. Karena setiap sengketa bisa ditelusuri dari dokumen manual,” katanya. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.