DPR Desak Kemendikbud Ajukan Dana Darurat Pendidikan

Atasi Kendala Kuota Siswa Kurang Mampu

indopos.co.id – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan dana darurat pendidikan menyusul kompleksitas masalah Pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Dana darurat Pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran Covid-19 yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Salah satu persoalan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan selama pandemik ini adalah keterbatasan anggaran. Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat pendidikan sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada seperti minimnya kuota internet bagi siswa sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan Dana Covid-19,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Selasa (4/8).

Untuk diketahui Presiden Jokowi dalam Ratas Kabinet, Senin (3/8/2020) mengeluhkan kinerja sejumlah kementerian/ lembaga negara terkait kelambanan mereka dalam mempercepat penanggulangan Covid-19. Hal itu salah satunya ditandai dari minimnya serapan anggaran Covid-19. Dari Rp695 triliun anggaran yang disediakan, hingga saat ini baru terserap 20 persen atau sekitar Rp141 triliun. Jokowi menilai sejumlah kementerian masih terjebak pada rutinas kegiatan dan tidak tahu prioritas.

Ia menjelaskan, dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menjadi tulang punggung pendidikan selama masa pandemi banyak memunculkan masalah. Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyak siswa yang belum punya smart phone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa untuk melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

“Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smart phone,” ungkapnya.

Dia mengatakan, berbagai persoalan teknis PJJ ini harusnya segera direspons cepat oleh jajaran Kemdikbud dan Dinas Pendidikan. Hanya saja mereka juga terbentur persoalan keterbatasan anggaran. “Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan untuk subsidi pembelian kuota internet juga terbatas sehingga tidak bisa menjangkau kebutuhan peserta didik,” tegasnya.

Politisi PKB ini mengatakan, pemerintah harusnya secara khusus menyediakan dana darurat pendidikan untuk memastikan para peserta didik mendapatkan hak-hak mereka selama masa pandemic Covid-19. Saat ini anggaran Covid-19 hanya menyentuh tiga bidang utama yakni penanganan Kesehatan, penanggulangan dampak sosial, dan pemulihan ekonomi. Sedangkan pendidikan belum tersentuh.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, sejak April lalu Kemdikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, pada pelaksanaan PJJ bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya.

“Silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa hingga hand sanitizer,” katanya.

Nadiem mengapresiasi, setiap inovasi dan kreativitas guru pada PJJ. Apalagi untuk standar kualitas pembelajaran, para guru harus mengedepankan literasi, numerasi, pendidikan karakter. Pandemi COVID-19 ini, menurutnya membawa pemahaman baru, bahwa PJJ bisa dilaksanakan secara baik dengan menerapkan gotong-royong dan komunikasi aktif. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.