Pulihkan Ekonomi, Pemprov Banten Dapat Pinjaman Rp4,1 Triliun

indopos.co.id-Kesulitan keuangan yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten karena terkuras untuk penanganan COVID-19, teratasi. Itu terjadi setelah Pemprov Banten mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun.

Penandatangan kerja sama pembiayaan daerah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi itu ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad, secara online Senin (3/8).

Baca Juga :

”Pinjaman bantuan keuangan akan kami manfaatkan untuk kegiatan produktif dan pemulihan ekonomi dan mencapai rencana kerja pembangunan daerah 2020,” terang Wahidin dalam telekonferensi yang dihadiri Dirut PT SMI Edwin Syahruzad, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri M. Ardian Noervianto, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Sekda Banten Al Muktabar.

Wahidin juga mengatakan jangka waktu pinjaman itu dilakukan selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan.

Baca Juga :

Besok, ASN Banten Bekerja dari Rumah

Wahidin juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayahnya hanya 3,09 persen selama trilwulan pertama tahun ini. Ada bayang-bayang pertumbuhan negatif dan resesi yang akan dialami Indonesia dan Banten. Menurutnya perlu dilakukan upaya luar biasa agar tidak terjadi resesi.

Gubernur yang akrab disapa WH ini juga mengatakan, sebagai daerah pemekaran, tingkat kemandirian Banten berada di posisi nomor dua dua. ”Sesuai tema RKP 2021, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan penekanan kepada prioritas nasional yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar,” paparnya.

Baca Juga :

ASN Banten Boleh Bekerja dari Rumah

WH juga mengatakan, Pemprov Banten berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan daya beli.

Program ini juga sebagai wujud dukungan daerah dalam pelaksanaan realisasi proyek strategis nasional di provinsi banten. Ditambahkan WH juga, salah satu pelaksanaan program akan diskemakan melalui pendekatan multi years (kontrak tahun jamak) dengan rencana pelaksanaan dimulai sejak pelaksanaan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021.

Jadi, memungkinan bagi kegiatan yang belum tuntas dikerjakan pada 2021 akan dilaksanakan pada 2022. ”Pelaksanaan program diharapkan bisa memungkinkan Pemprov Banten mencegah Banten masuk dalam resesi, dan memastikan target RKPD Perubahan 2020 terkait LPE bisa mencapai 1,5 persen dan IPM bisa 72,80 dengan kondisi jalan dan jembatan mantap 100 persen dan unit sekolah baru yang terbangun 4 unit,” paparnya.

Untuk diketahui, Banten jadi daerah ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mendapat pinjaman melalui Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui PT SMI. Proses penilaian usulan progra ini melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan PT SMI. (yas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.