Alexa Metrics

KPAI Minta Evaluasi PPDB 

KPAI Minta Evaluasi PPDB  Sejumlah orangtua berunjukrasa menolak PPDB di Depok, Jabar. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 224 pengaduan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/ 2021. Dari pengaduan tersebut paling tinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta disusul kemudian Sidoarjo, Pasuruan dan Kota Malang, Jawa Timur.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, dari 224 pengaduan tersebut 89 persen terjadi di Ibu Kota.

“Di DKI Jakarta ada 200 kasus disusul 24 kasus atau 11 persen dari kabupaten Sidoarjo, Pasuruan dan Kota Malang (Jawa Timur) masing-masing hanya 1 kasus, di Kota Tangerang (Banten) 3 kasus, di Bantul (D.I Jogjakarta)1 kasus, Kota Bekasi 5 kasus, Kota Bogor 2 kasus, dan kota Bandung 1 kasus (Jawa Barat); kota Semarang (Jawa Tengah) sebanyak 2 kasus, Pekanbaru (Riau) sebanyak 2 kasus, Medan (Sumatera Utara) hanya 1 kasus, Kota Padang (Sumatera Barat) 1 kasus, Kabupaten Buleleng (Bali) 1 kasus,” beber Retno Listyarti di Jakarta, Rabu (5/8).

Ia menuturkan, beberapa daerah ditemukan melakukan konsultasi terkait permasalahan PPDB. Daerah tersebut di antaranya Lampung, Palangkaraya, Kota Surabaya, kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Lebih jauh ia menjelaskan, pengaduan PPDB berasal dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai SMA. “Ada 3 pengaduan terkait kasus dugaan kecurangan dalam PPDB berupa pemalsuan dokumen domisili dan ada 1 kasus dugaan jual beli kursi di jenjang SMA,” ungkapnya.

Dari banyaknya pengaduan tersebut, dikatakan Retno, KPAI merekomendasikan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar. Karena tanpa upaya tersebut tujuan sisterm zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai.

Lalu, KPAI meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau dan tidak diskriminatif. Dan mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan.

Kemudian, penerapan sistem zonasi PPDB. Karena, selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem tersebut dapat menghapuskan paradigma “unggulan” yang selama bertahun-tahun menciptkan kesenjangan layanan pendidikan dan evaluasi pada penerapan juknis PPDB sesuai ketentuan dalam Permendikbud 44/2019.

“Pemerintah pusat dan pemda harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampur adukan faktor-faktor lain seperti nilai maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi,” katanya.

Menjawab hal itu, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti pengaduan pada PPDB tahun ajaran 2020/2021. Pengaduan ke KPAI tersebut baru diterima Kemdikbud pada Juni lalu. “Kami sudah tindaklanjuti pengaduan yang kami terima. Ada 82 pengaduan yang disampaikan, termasuk 3 kasus dugaan kecurangan PPDB seperti pemasulan dokumen domisili atau Kartu Keluarga (KK),” ujarnya. (nas)



Apa Pendapatmu?