Alexa Metrics

Perlindungan Data Pribadi Masih Lemah

Perlindungan Data Pribadi Masih Lemah

indopos.co.id – Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih lemah. Banyak terjadi kebocoran data pribadi yang sifatnya masif namun tidak ada penegakan hukum yang memuaskan. Untuk itu, RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) seharusnya dipercepat penyelesaiannya.

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Christina Aryani, RUU  PDP dibuat untuk mengatur tentang perlindungan data pribadi. “Banyak sekali kasus kebocoran data,  penyalahgunaan data, jual beli data. Nah, dalam beberapa UU sektoral seperti perbankan, Adminduk dan UU ITE penegakan hukumnya masih lemah,” ujar Christina Aryani di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurutnya pembahasan RUU PDP ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Beberapa rapat dengar pendapat umum sudah dilakukan komisi I. Melibatkan akademisi, asosiasi pelaku usaha dan koalisi masyarakat sipil. “Jadi sesuai target, kami sudah melakukan RDPU secara maraton. Hal ini penting untuk memberikan masukan-masukan RUU PDP,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, telah mengkritisi permainan data pribadi pemilik kartu telepon seluler. Yang menyebabkan bocornya data pribadi ke perusahaan swasta termasuk di perusahaan transportasi. “Ini kemudian kenapa kita harus punya undang-undang perlindungan data pribadi (PDP),” ujarnya.

Namun demikian, urgensi UU PDP ini, menurutnya tidak boleh kemudian pemerintah lengah saat merumuskan rancangan undang-undang (RUU). Apalagi keberadaan UU tersebut untuk  mengantisipasi pesatnya laju ITE. Dan memperhatikan ke mana arah ITE. Untuk itu, RUU harus mengakomodir setiap aksi pembobolan data pribadi.

“Jangan sampai nanti rancang undang-undang ini kemudian direvisi dan direvisi,” katanya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, kebocoran data pribadi banyak terjadi dari lembaga penyelenggara telekomunikasi. Kehadiran UU PDP semestinya mengatur itu. Bukan setelah muncul masalah, lalu UU hadir. “Seharusnya UU PDP dulu dibuat, baru boleh penyelenggara telekomunikasi untuk meminta input data,” ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta. Ia menuturkan, pentingnya payung hukum untuk perlindungan data pribadi. Beberapa kali Presiden Jokowi menyinggung pentingnya perlindungan data pribadi. Karena, data adalah kekayaan baru dan hari ini data ini juga sudah menjadi properti, sebagaimana kendaraan dan rumah.

“Secara komprehensif belum ada UU yang mengatur perlindungan data pribadi, walaupun kita punya 32 undang-undang dan peraturan,” bebernya.

Ia menyebutkan, data dari digital forensik menyebutkan kebocoran data selama 15 tahun ada 7,5 miliar data. Dan di Indonesia terjadi kebocoran data hingga belasan juta data. Mulai dari nama, alamat, nomor, alamat email, tanggal lahir hingga password. Dan hal itu menjadi perhatian negara, karena masuk dalam bagian hak asasi manusia (HAM).

“Bagi Indonesia yang sebentar lagi konsen di era digital, data itu suatu kekayaan yang luar biasa. Jadi harus ada UU yang bisa melindungi data pribadi,” katanya. (nas)



Apa Pendapatmu?