Alexa Metrics

Menakar Tingkat Netralitas ASN dalam Pilkada Langsung 2020

Menakar Tingkat Netralitas ASN dalam Pilkada Langsung 2020 Netralitas ASN dibutuhkan dalam Pilkada. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Dari sisi hukum, aparur sipil negara dituntut bertindak netral dalam gelaran Pemilu, baik pilpres maupun pilkada. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit bagi ASN untuk bersikap netral. Sebab, mereka tentu memiliki kecenderungan sikap politik tertentu meski dilarang.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP, sangat sulit menjaga ASN tidak netral sewaktu pelaksanaan atau praktik Pemilu di lapangan, walau payung hukum nya sudah ada. “Jadi dari sisi payung hukum, netralitas ASN dijaga betul. Tapi di dalam praktik di lapangan, kita tahu bersama bahwa menjaga netralitas ASN itu sungguh sangat sulit,” kata Johan dalam webinar Komisi Aparatur Sipil Negara yang berlangsung di Jakarta, Rabu.

Menurut Johan, ASN juga warga negara yang tentu memiliki suatu pilihan politik masing-masing. Jadi sebenarnya ketidaknetralan ASN itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, kata Johan, sikap tidak netral itu tadi dibatasi oleh aturan perundang-undangan.

Misalnya, pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan, bagi peserta Pilkada yang menggunakan ASN untuk kampanye dapat dikenakan sanksi cukup berat yakni kurungan penjara hingga enam bulan. “Jadi ada aturan perundang-undangan yang menjaga ASN harus tetap netral,” ucap Johan menegaskan.

Menurut Johan, yang harus diperhatikan ke depan adalah penegakan hukum dari pelanggaran netralitas ASN. Ia menyebut, dengan aturan hukum yang ada saat ini, seharusnya angka netralitas ASN bisa ditekan jika aturan benar-benar dijalankan.

“Jadi reward and punishment harus benar-benar ditegakkan di dalam konteks menjalankan fungsi sebagai ASN,” kata Johan. Karena itu ketika ada Pilkada atau Pemilu, ASN dituntut harus netral, utamanya dalam menjalankan peran utamanya sebagai mesin birokrasi.

Menurut Johan, ASN harus netral karena mereka memiliki tanggung jawab dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. “Sehingga tidak menyeret tugas dan kewenangan dia ke dalam politik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mangatakan birokrasi yang berpolitik dalam perhelatan Pilkada 2020 seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak.

Menurut dia banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang.

Dia menjelaskan, merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut kata dia tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara.

“Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati,” ujar Ketua KASN.

Pada kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN itu juga digelar deklarasi netralitas ASN yang diikuti oleh lebih dari 618 peserta di jaringan virtual.

Para peserta yakni kepala daerah, sekretaris daerah, Kepala BKD BKPSDM, pimpinan Bawaslu daerah, dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua.

Kemudian, kegiatan lainnya yang digelar adalah diskusi panel dengan pembicara Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. (ant)



Apa Pendapatmu?