Alexa Metrics

Dewan Kecam Kebijakan Ganjil Genap di DKI

Dewan Kecam Kebijakan Ganjil Genap di DKI

indopos.co.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap kendaraan. Menurut dia, kebijakan tersebut justru kontra produktif dengan upaya menekan kasus Covid-19.

Politisi Gerindra itu mengatakan, kebijakan penerapan kembali ganjil genap kendaraan justru berpotensi memindahkan wabah ke transportasi publik. Hal tersebut karena masih ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk berkantor.

”Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak tepat karena justru akan berpotensi menambah klaster terutama di transportasi umum,” ujar Purwanto di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Menurut Purwanto, jika ganjil genap diberlakukan dengan alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, alangkah lebih baik dikembalikan pada sistem work from home (WFH). Sehingga, karyawan tetap akan masuk, namun risiko penyebaran dapat berkurang.

”Selain itu risiko tertular ditransportasi umum juga lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi,” tutur Purwanto.

Ia juga menilai, upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka dan Covid-19 masih merebak. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 itu, menurut dia, tidak cukup dengan hanya membatasi pergerakan atau dengan tes usap (swab) saja.

Purwanto menyebutkan, perlu adanya penerapan protokol kesehatan ketat dalam jangka panjang dan mendorong pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan dengan menurunkan aparatur sipil negara (ASN).

”Kebijakan (ganjil genap) menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI, karena sekarang terkesan tidak jelas soal pengawasan. Pengawasan oleh Pemprov terkesan setengah-setengah,” kata dia.

Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan di seluruh perkantoran pemerintah, mulai gedung Pemprov hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. ”Perlu ada kebijakan baru oleh pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Intinya lakukan pengawasan secara ketat,” tutur Purwanto.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Ia menilai, penerapan kembali aturan ganjil genap di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosisal Berskala Besar atau PSBB Transisi akibat pandemi Covid-19 tidak tepat bagi warga Jakarta.

Menurut Gilbert, aturan ganjil genap yang membatasi mobilitas warga menggunakan kendaraan pribadi tidak mendukung kondisi warga yang saat ini perlahan membangun kondisi ekonomi yang sempat lesu.

”Saat rakyat berusaha untuk mencari nafkah atau menjaga keberlangsungan usaha, terasa tidak bijaksana membatasi pergerakan mereka atau meningkatkan risiko rakyat terpapar Covid-19 di kendaraan umum,” ujar Gilbert.

Kemacetan yang saat ini terjadi, sambung Gilbert, belum dalam tahap prioritas untuk dibatasi lewat aturan ganjil genap karena kegiatan belajar-mengajar di sekolah belum dilaksanakan.

”Selama sekolah belum dibuka, kemacetan di Jakarta tidak mendesak untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap,” tandas dia.

Politisi PDIP itu kemudian berpendapat, untuk mencegah Covid-19 maka solusi jangka panjang yang perlu diperhatikan adalah penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi. ”Kalau untuk mencegah penularan dengan mengurangi mobilitas warga, maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan atau dengan tes usap saja. Tapi mengikuti protokol dengan disiplin jangka panjang,” tambah dia.

Karena itu, dia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk lebih banyak menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengawasi protokol kesehatan ke tengah masyarakat dibanding memberlakukan aturan ganjil-genap.

Volume Meningkat

Aturan ganjil-genap kembali diberlakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akibat meningkatnya volume kendaraan meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi masih berlaku. Aturan itu kembali diterapkan di 25 ruas jalan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 88/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 155/2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil genap.

Waktu penerapan aturan ganjil genap itu berlaku pada hari kerja mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan sepanjang tiga hari sejak Senin (3/8/2020) hingga Rabu pekan lalu pihaknya melakukan sosialisasi terkait penerapan kembali aturan ganjil genap. Kebijakan ganjil-genap ini, akan sama seperti sebelum masa pandemi yakni diterapkan dari Senin hingga Jumat dengan periode waktu pagi pada 06.00 WIb hingga 10.00 WIB dan petang pada 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor (ganjil-genap) agar warga masyarakat hanya melakukan perjalanan penting saja dan penumpukan menurun.

”Harapannya, masyarakat enggak melakukan perjalanan enggak penting. Misalnya nomor ganjil, lebih baik tetap di rumah. Dengan pola ini, diharapkan volume lalu lintas turun dan paling utama adalah gak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, juga disebabkan pengaturan waktu masuk aktifitas perkantoran, termasuk Work From Home (WFH) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi tak berjalan efektif.

Hal itu dibuktikan dengan padatnya sejumlah ruas jalan oleh kendaraan dengan volume hampir seperti keadaan normal dan beberapanya malah di atas normal.

”Artinya, pengaturan waktu (sif masuk kerja), termasuk WFH (Work From Home/bekerja dari rumah) 50 persen karyawan selama PSBB transisi ini tidak berjalan efektif,” ujar Syafrin.

Meski potensi penularan paparan COVID-19 di transportasi umum sedikit karena lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, namun Syafrin merasa banyak yang memanfaatkan momen ini untuk tidak mengindahkan imbauan di rumah saja.(dni/ibl/ant)



Apa Pendapatmu?