Alexa Metrics

IMP Papua Barat Dukung Pemerintah Otonomi Khusus Jilid II

IMP Papua Barat Dukung Pemerintah Otonomi Khusus Jilid II imp

indopos.co.id – Intelektual Muda Papua (IMP) Papua Barat mendukung pemerintah dalam upaya melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II kepada masyarakat Papua, Kamis (6/8/2020).

Hal tersebut diutarakan salah satu anggota IMP Papua Barat sekaligus Ketua DPP KNPI Wamena, Arman Asso.

“Saya menyarankan bahwa Otsus ini sudah menjadi program nasional, jadi saya kira kita mestinya mengawal. Kita tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena tidak semua tau tentang Otsus ini. Tidak semua orang Papua menolak, tapi semua mendukung. Terpenting Pemerintah membuat regulasi baru,” terang Arman dalam jumpa pers ‘Pro Kontra Otsus Jilid II’ di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, IMP PB mendukung keinginan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, mereka pun sepakat jika Otsus diberlakukan. Namun sebagai catatan harus ada kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan pelibatan Tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua dan Pabar.

Asso menilai jika Otsus Jilid II sudah terjadi dan tidak perlu jadi polemik, karena sudah jadi program dan mestinya di kawal. Sementara, IMP PB yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Teluk Bentuni se-Jabodetabek Malkin Kosepa, mengakui dirinya tidak munafik, sebab, selama Otsus ada yang sangat bermanfaat. Memang diakui belum ada sosialisasi akan Otsus ini, dan UU pun tidak menyebutkan Otsus itu berhenti.

“Saya salah satu warga Papua penikmat Otsus sampai saat ini dalam program pendidikan, memang diakui ada kekecewaan masyarakat karena sebagai objek bukan pelaku,” tukasnya.

Kedepan, IMP PB sepakat untuk seyogyanya dibentuk badan atau lembaga sendiri dalam pengelolaan dana Otsus, guna menghindari penyalah gunaan kewenangan.

“Selain mendukung, Kami IMP PB siap mengawal dana Otsus jilid II yang digelontori pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai upaya evaluasi Otsus jilid pertama yang kami nyatakan masih kurang dalam segi pengawalannya. Lalu mengajak masyarakat Papua agar kiranya pandai dan bijak dalam membaca kebijakan untuk Otsus jilid II dan tidak terprovokasi oleh oknum manapun yang ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di Papua,” tandasnya. (mdo)



Apa Pendapatmu?