Alexa Metrics

BKD Banten Jamin Plt Tak Ganggu Kinerja OPD

BKD Banten Jamin Plt Tak Ganggu Kinerja OPD Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin

indopos.co.id -Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin menjamin pengisian sementara jabatan yang kosong dengan pelaksana tugas (Plt) tidak akan mengganggu kelancaran program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini diungkapan Komarudin menyusul banyaknya pertanyaan publik dan anggota dewan terkait banyaknya jabatan strategis di berbagai OPD kini diisi oleh Plt. ”Kalau soal penilaian dari kalangan elite silakan saja. Itu kan baru asumsi. Faktanya semua pelayanan publik dan tolak ukur kinerja tercapai dengan baik,” terangnya kepada INDOPOS, Rabu (5/8).

Ia juga mengatakan, dalam berbagai momentum telah berkali-kali dijelaskan alasan mengapa hingga saat ini Gubernur Banten Wahidin Halim belum melakukan rotasi mutasi pada jabatan eselon II, III dan IV. ”Kalau soal jabatan yang kosong, sebetulnya sudah berulang kali saya sampaikan, bahwa ada dua agenda besar yang saat ini masih berproses dan itu berdampak pada jabatan,” katanya juga.

Dijelaskan juga mantan Plt Bupati Tangerang ini, adanya rencana peralihan jabatan struktural ke fungsional oleh pemerintah pusat, jadi salah satu alasan ditundanya pengisian jabatan definitif eselon II dan III di sejumlah OPD yang kini kosong. ”Itu kan rencana beralihkan jabatan struktural ke fungsional kebijakan nasional,” tegasnya.

Kata Komarudin lagi, ada juga agenda reformasi bikrokasi di lingkungan Pemprov Banten yakni restrukturisasi organisasi SOTK (susunan organisasi tata kerja). ”Sudah akan dimulai di lingkungan Setda Banten. Dari 9 biro dikurangi jadi 7 biro. Nantinya, ada 23 jabatan hilang baik itu eselon II, eselon III, maupun eselon IV. Sementara yang kosong hanya 16 jabatan, sedangkan sisanya 7 jabatan jadi korban,” tuturnya.

Karena itu untuk 16 jabatan yang kosong itu, ujar Komarudin lagi, hingga kini belum diisi pejabat definitive untuk menghindari banyaknya pejabat yang akan tersingkir dari jabatannya akibat restrukturisasi SOTK tersebut.

Komarudin juga mengaku telah berulangkali menyodorkan nama-nama untuk rotasi, mutasi, maupun promosi kepada Gubernur Banten. ”Kalau soal menyodorkan nama-nama baik diminta atau tidak diminta itu sudah jadi tupoksi BKD. Tapi lagi-lagi karena gubernur tengah ikut mengawal dua agenda besar nasional tadi, akhirnya sampai saat ini usulan nama calon pejabat itu belum dieksekusi,” tandasnya.

Sebelumnya anggota DPRD Banten Fraksi Partai Gerindra Ade Hidayat menilai kekosongan jabatan pada sejumlah OPD Pemprov Banten menghambat kinerja organisasi perangkat daerah tersebut. Pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk mengisi sementara jabatan memiliki kewenangan  terbatas dibanding pejabat definitif.

Sebagaimana diketahui, sejumlah jabatan di OPD Pemprov Banten mengalami kekosongan. Di antaranya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Banten, Kepala Bina Biro Ekonomi Setda Banten, Kepala Biro Bina Infrastruktur Setda Banten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan dan Asda I Setda.

Disamping jabatan Kepala OPD, terdapat juga beberapa kekosongan untuk jabatan kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), sampai jabatan kepala sub bagian (kasubag) yang tersebar di sejumlah OPD di Pemprov Banten.

”Kekosongan ini perlu menjadi perhatian untuk bisa segera diselesaikan. Karena kekosongan jabatan itu mengganggu kinerja OPD bersangkutan. Sekalipun sudah ada Plt, kewenangannya terbatas dibanding pejabat definitive,” terangnya.

Pejabat yang ditunjuk Plt, ujar Ade juga, mempunyai tugas pokok pada jabatan utamanya. ”Saya rasa pejabat ini akan kerepotan menanggung tugas dua jabatan sekaligus,” paparnya juga. Anggota DPRD Dapil Lebak ini juga mengatakan tak ingin kekosongan jabatan berakibat pada menurunnya kinerja OPD Pemprov Banten.

”Setiap program OPD itu direalisisasikan untuk masyarakat. Kalau  kinerja OPD menurun gara-gara banyak jabatan kosong, maka masyarakat juga bisa terkena dampaknya,” cetusnya.

Ade juga mempertanyakan keabsahan penggunaan anggaran OPD yang kepalanya dijabat Plt. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyusun RKA, DPA, melaksanakan penggunaan anggaran OPD atau SKPD yang dipimpinya, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan atas beban anggaran belanja merupakan kepala OPD.

”Dalam PP itu tidak disebutkan Plt, tapi disebutkannya kepala SKPD. Kalau yang disebut Kepala SKPD itukan yang definitif artinya,” cetusnya. (yas)



Apa Pendapatmu?