Dinsos-Kejati Sinergi Awasi Dana JPS COVID-19 di Banten

indopos.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Banten mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID-19.

Menindaklanjuti permintaan itu, jajaran Dinsos Banten diundang Kejati Banten untuk melakukan pemaparan program JPS COVID-19 yang dicanangkan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Rabu (5/8).

Hadir dalam acara itu Kepala Dinsos Banten  Nurhana, Plt Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma Sumapradja, dan Kasi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kufti Eka Prastia.

Sedangkan dari Kejati Banten yaitu Asisten Intelijen Chairul Fauzi dan Kasi Program Pengamanan dan Pengawasan Program Strategis Daerah (P4SD) Wahyu.

Nurhana mengatakan permohonan pendampingan tersebut dalam rangka meningkatkan sinergitas kebijakan dengan kejaksaan. Dalam hal ini, Kejagung RI mencanangkan Program Pengamanan dan Pengawalan Program Strategis Nasional (P4SN). Sementara, di tataran daerah, di Kejati Banten terdapat seksi atau bagian khusus P4SD.

”Kami memang mengajukan pendampingan kepada Kejati Banten untuk memberikan pelayanan pengamanan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan bansos COVID-19,” terangnya.

Dalam ekspose itu, Nurhana memaparkan mengenai program JPS COVID-19 yang meliputi pertimbangan, dasar hukum, mekanisme penyaluran, hingga kendala di lapangan.

”Banyak hal yang disampaikan, termasuk juga bagaimana petunjuk teknis mengatur jalannya bansos di lapangan. Karena Kejati memang lebih pada aspek hukum yang mungkin bisa diterapkan dalam program. Karena itu kami menyampaikan perspektif hukum pelaksanaan bansos ini,” terangnya juga.

Sedangkan Plt Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan beberapa kesulitan yang disampaikan, yaitu NIK ganda, keterbatasan pemerintah kabupaten/kota dalam mencapai masyarakat/penerima yang begitu banyak di berbagai wilayah.

Budi juga mengatakan, Kejati Banten melalui Asisten Intelijen (Asintel) Chairul Fauzi menyambut baik permohonan pendampingan dalam rangka sinergitas sektor hukum terhadap program strategis daerah agar berjalan optimal.

Menindaklanjuti pertemuan itu, Kejati Banten akan menggelar rapat internal untuk merumuskan model pendampingan seperti apa yang tepat terhadap pelaksanaan bansos.

Budi juga mengatakan, Kejati Banten memiliki kepedulian yang sama dan sangat mendukung program strategis daerah yang membantu masyarakat rentan miskin akibat COVID-19. Jadi, Kejati Banten memandang program strategis ini harus dikawal.

”Setelah ini Kejati Banten akan rapat untuk merumuskan pendampingan seperti apa yang tepat karena ini pertama kalinya Kejati melakukan pendampingan yang sifatnya bansos,” ujarnya.

Diketahui, total penerima bansos program JPS yang digulirkan Pemprov Banten sebanyak 421.177 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran Rp709,2 miliar lebih. (yas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.