Alexa Metrics

Strategi Pemulihan Ekonomi Dikritik

Strategi Pemulihan Ekonomi Dikritik Soal permodalan, pemerintah dinilai lebih berpihak perbankan dibanding pelaku UMKM. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II mengalami kontraksi 5,32 persen. Hal ini dapat menyeret ekonomi Indonesia ke dalam  resesi, sebagaimana telah dialami negara Singapura, Amerika dan Eropa. Strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai salah.

“Ini akan menjadi pukulan ekonomi rakyat terutama mereka yang berada di lapis bawah,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Anwar Abbas di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Anwar, pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membentuk tim pemulihan ekonomi nasional. Mereka telah membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah. Namun langkah yang dimbil salah dan tidak mendukung tercapainya tujuan pemulihan ekonomi.

Ia menyebutkan, soal subsidi bunga selama ini hanya menguntungkan dunia perbankan dan  tidak berdampak langsung terhadap pemulihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal itu menjadi tujuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Masalah mendasar yang dihadapi UMKM bukanlah masalah bunga atau margin, tapi ketidaktersediaan modal yang bisa mereka pergunakan untuk memulai kembali bisnisnya,” ungkapnya.

Pada umumnya, menurutnya UMKM saat ini sudah tidak lagi memiliki modal untuk berusaha. Dan hal itu tidak berkaitan dengan dunia perbankan, karena mereka bukan nasabah bank. Jelas pemberian subsidi bunga oleh pemerintah kepada UMKM melalui dunia perbankan tidak akan menyentuh persoalan mereka.

Padahal, jumlah usaha mikro tersebut sangat besar yaitu sekitar 63,3 juta (98,68 persen). Yang akan bisa tersentuh lewat bantuan bunga ini adalah hanya usaha kecil dan menengah saja yang  jumlahnya sekitar 783,1 ribu (1,22 persen) dan usaha menengah 60,7 ribu (0,09 persen).

“Yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi rakyat itu usaha mikro, bukan saja usaha kecil dan menengah,” katanya.

Ia mengingatkan, pentingnya skema penyaluran bantuan modal agar usaha mikro ini kembali menggeliat. Seperti melalui koperasi. Ia mengatakan, untuk pemulihan ekonomi rakyat, maka pemerintah harus mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi di lapis bawah. Yakni tumbuhnya daya beli masyarakat.

Bukan dengan memberikan sembako, tetapi memberikan masyarakat bawah dalam bentuk bantuan tunai. Agar mereka bisa membeli sembako. “Ini akan menumbuhkan supply and demand, sehingga ekonomi menggeliat,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 mengalami minus 5,32 persen. Minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurutnya masih akan berlanjut pada kuartal III 2020. “Indonesia akan sulit dan terjerat resesi. Ini fenomena pertama kali sejak krisis 1998 lalu. Suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Dan kita bisa masuk ke jurang resesi pada kuartal III-2020,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah dampak akan dirasakan Indonesia saat mengalami resesi di antaranya turunnya daya beli masyarakat, terjadinya gelombang PHK yang disebabkan penghematan besar-besaran perusahaan dan bertambah angka kemiskinan. Kemudian, konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi domestik otomatis akan turun. “Masyarakat akan menghemat pendapatannya, akibatnya daya beli turun,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar bisa keluar dari bayang-bayang resesi. Dengan penanganan Covid-19 secara cepat. Pasalnya, penanganan lambat akan memperpanjang dan semakin memparah kondisi perekonomian. (nas)



Apa Pendapatmu?