Alexa Metrics

Inpres Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19 Disoal

Inpres Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19 Disoal

indopos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Inpres tersebut memiliki dampak besar pada penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. “Dengan Inpres ini, penanganan dan pemutusan mata rantai COVID-19 di Indonesia akan segera tercapai. Selain itu, sanksi yang terdapat di dalam inpres ini juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang sering melanggar protokol kesehatan,” ujar Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (6/8).

Ia menuturkan, selama ini pemerintah tidak sedikit mengeluarkan peraturan dan regulasi. Namun sanksi pelanggaran protokol kesehatan masih lemah, sehingga kerap dilanggar oleh masyarakat. “Tidak heran, banyak aturan yang tidak efektif dan tidak dilaksanakan. Orang tidak takut melakukan pelanggaran, karena tidak ada sanksi tegas yang diterapkan. Masalahnya sekarang apakah sanksi-sanksi di atas bisa dilaksanakan dengan baik? Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa menimbulkan efek jera?” katanya.

Dia menilai, sanksi teguran lisan dan teguran tertulis sudah biasa. Pasalnya hingga saat ini sanksi tersebut kerap diberikan petugas setiap ada pelanggaran protokol kesehatan. Namun, kerap kali masyarakat tak mengindahkan itu. Sehingga pelanggaran terus berulang.

Ditemui INDOPOS, Syaiful, salah satu warga di Jakarta Timur mengatakan, terbitnya Inpres Nomor 6/2020 cukup efektif menekan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, sanksi dalam Inpres dinilai masih lemah. Pasalnya, masyarakat masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa tatanan new normal. “Di pasar, masih banyak ditemukan warga tidak menggunakan masker dan selama ini tidak ada petugas yang menindak. Saya rasa Inpres ini harus tegas dengan sanksi yang membuat jera,” katanya.

Selain itu, masih menurut pria yang bekerja di perusahaan swasta di bilangan Gatot Subroto ini, petugas harus konsisten menerapkan sanksi administrasi. Apabila ditemukan perkantoran dan pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan harus ditindak tegas. “Jangan, kemudian tebang pilih. Sama masyarakat biasa petugas tegas, tapi sama pengusaha yang punya kuasa sanksinya kendor,” ungkapnya.(nas)



Apa Pendapatmu?