Alexa Metrics

Dewan Sidak Tempat Hiburan Malam di Jakarta yang Nekat Buka selama PSBB Transisi

Dewan Sidak Tempat Hiburan Malam di Jakarta yang Nekat Buka selama PSBB Transisi

indopos.co.id – Anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Farazandi Fidinansyah mengaku pihaknya investigasi tempat hiburan malam yang masih nekat buka selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

”DPRD dapat melakukan investigasi dan inspeksi jika diperlukan, untuk memantau tempat lain yang sejenis yang masih nekat beroperasi,” ungkap Farazandi di Jakarta, Kamis (6/3/2020.

Ia mengatakan, bagi tempat hiburan malam yang masih bandel buka, harus diberikan sanksi tegas berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha. ”Kami harus sigap untuk cegah hal ini terjadi agar tidak menjadi klaster baru,” kata Farazandi.

Dirinya juga menyinggung soal dimenangkannya gugatan Diskotek Golden Crown atau PT Mahkota Aman Sentosa (MAS) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang berdampak pada dibatalkannya pencabutan izin usaha.

Menurut dia, menang gugatan tidak berarti bahwa diskotek itu bisa langsung beroperasi kembali.

Anggota dari Fraksi PAN itu menyebut, pelarangan operasi usaha hiburan diatur dengan payung hukum tentang kedaruratan Covid-19.

Dalam masa PSBB transisi ini, usaha hiburan malam masih belum diperkenankan beroperasi sampai sekarang. “Jadi, sudah jelas aturan tersebut harus dipatuhi,” tandas dia.

Sebab, aturan tersebut untuk mencegah penyebaran penularan wabah Covid-19.

Namun demikian, putusan PTUN terkait batalnya pencabutan izin usaha adalah dalam koridor administrasi.

Sementara sanksi pelanggaran atas PSBB yang bersandar pada Perpu memiliki sanksi yang berbeda. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta masih bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan manajemen Diskotek Golden Crown.

28 Lokasi Kena Segel

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satpol PP DKI menindak tempat hiburan dan kawasan pariwisata di Jakarta yang tetap nekat beroperasi saat PSBB Transisi.

”Sampai saat ini belum boleh beroperasi sehingga kami tindak karena coba melakukan kegiatan. Dengan teguran tertulis ada delapan tempat, segel 28 tempat, dan denda 24 tempat,”  ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Lalu, sebanyak 60 tempat industri pariwisata seperti hiburan malam dan sejenisnya juga ditindak Satpol PP karena nekat beroperasi. Tempat hiburan malam sejauh ini belum boleh untuk beroperasi mengingat kasus Covid-19 masih terus meningkat saat ini dan tempat hiburan malam dipandang sebagai satu lokasi yang paling rawan terjadi penularan wabah Corona.

”Kemudian pada kegiatan sosial budaya lebih banyak dikenakan pada tempat industri pariwisata yang memang sampai saat ini belum boleh beroperasi. Sehingga kami tindak karena coba melakukan kegiatan dengan teguran tertulis ada delapan, disegel 28 dan denda 24,” beber dia.

Secara umum, sambung dia, pihaknya menindak 62.198 orang yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah.

Para Pelanggar tersebut tak hanya dikenakan sanksi sosial membersihkan fasilitas umum namun mereka juga dijerat denda Rp250 ribu per orang.

Selama PSBB hingga fase peralihan atau PSBB transisi ini Pemprov DKI sudah mendulang uang denda tidak pakai masker sebesar Rp2 miliar. “Rp1 miliar 7 juta sekian sehingga yang total yang dikenakan denda dari PSBB tahap 2 dan tahap 3  hingga PSBB transisi mencapai Rp2,4 Miliar,” ungkap dia.

Berhasil menindak puluhan ribu orang dengan nominal denda yang fantastis, Arifin mengaku tidak bangga karena jumlah Pelanggar yang masih sangat tinggi adalah cerminan minimnya kesadaran masyarakat untuk bekerja kolektif melawan penularan Covid-19 di ibu kota.

”Kita tidak merasa bangga bisa menindak banyak orang, kita berharap setiap kita operasi, jumlah orang yang tertindak semakin sedikit, itu jadi tolak ukur kita. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, berarti perilaku hidup sehat masyarakat sudah meningkat,” ungkap dia.

Tak hanya menindak masyarakat yang tidak mengenakan masker. Sebanyak 595 tempat usaha juga kedapatan melanggar berbagai aturan pencegahan penularan Covid-19.

”Sampai saat ini jumlah pelanggaran di fasilitas umum yang kami tindak 595 tempat usaha,”tegas dia.

Akan tetapi, berdasarkan Informasi yang diperoleh INDOPOS, masih terdapat sejumlah lokasi hiburan yang leluasa beroperasi. Sejumlah pelaku usaha mengungkapkan bahwa seluruh usaha hiburan yang berada di kawasan PIK laksana ‘Merdeka’ menjalankan usahanya.

Bahkan, ada usaha berinisial NT Karaoke di Taman Palem tetap beroperasi seperti normal, alias ‘gak ngumpet-ngumpet’. (dni/ibl)



Apa Pendapatmu?