Alexa Metrics

Angka Perceraian di Kota Bekasi Naik Gara-gara COVID-19

Angka Perceraian di Kota Bekasi Naik Gara-gara COVID-19 9-Penceraian

indopos.co.id – Pengadilan Agama (PA) Kota Bekasi mencatat kenaikan angka perceraian saat Pandemi COVID-19. Sebanyak 3.111 perceraian terjadi mulai Januari hingga awal Agustus 2020.

Itu berarti, angka tersebut sudah melebihi setengah dari kasus 2019 yakni 4.343 kasus. “Jumlah ini termasuk dari perkara tahun lalu ya sebanyak 438 kasus. Sehingga keseluruhan 3.111 kasus,” jelas staf PA Bekasi Ummi, Kamis (6/8).

Pemohon gugatan cerai paling banyak dari pihak wanita dengan 1.714 kasus. Sedangkan talak atau gugatan dari pria sebanyak 640 kasus.

Sementara proses tersisa 779 kasus. “Selama COVID-19 ini persidangan dilakukan secara virtual. Tapi ada juga yang langsung di ruang sidang. Suma tetap dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, layanan sidang virtual dan jam layanan pun dibatasi. “Jika biasanya sampai sore, selama pandemi kita hanya sampai siang saja jam 12.00,” jelasnya.

Sementara itu, Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Kota Bogor juga sempat menerima sekitar 100 laporan pengajuan perceraian setiap harinya. Kenaikan drastis terjadi selama Pandemi COVID-19.

Banyaknya laporan pengajuan perceraian dihitung sejak pelayanan tatap muka kembali dibuka pertengahan Juni lalu. Dari hasil rekapan PA Kota Bogor, terdapat 90 laporan perkara perceraian.

Rinciannya, 66 kasus cerai gugat, dan 24 cerai talak. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Bogor Agus Yuspian mengatakan, kasus perceraian itu diakui memang melonjak dibanding bulan sebelumnya.

“Sehari bisa terima berkas 100 laporan secara keseluruhan. Kalau berkas perkara cerai juga ada melonjak tajam. Dari bulan lalu hanya belasan, sekarang puluhan,” kata Agus, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, dari seluruh laporan perceraian, kaum hawa yang jusru paling banyak mengajukan gugatan cerai. Alasannya, mayoritas gugatan terjadi karena faktor ekonomi.

Ditambah lagi, kondisi pandemi, yang membuat banyak masyarakat tak bekerja karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Makanya saat layanan PA dibuka kembali, banyak yang memilih untuk mengajukan cerai gugat.

“Faktor ekonomi begitu mendominasi, banyak yang karena di-PHK. Mayoritas alasannya sudah mantap bercerai, jadi sulit untuk dimediasi. Faktor kekerasan dalam rumah tangga juga ada, tapi hanya insidentil. Karena KDRT itu sebenarnya efek dari ekonomi juga, perselisihan, pertengkaran juga dari faktor ekonomi,” bebernya.

Ditilik sejak awal 2020, kasus laporan perceraian di Kota Bogor sudah tinggi. Pada Januari, laporan cerai gugat mencapai 182 kasus, dan cerai talak sebanyak 66 kasus.

Sementara Februari, gugat cerai sebanyak 116 kasus, dan cerai talak 35 kasus. Pada Maret 2020, kasus cerai gugat mencapai 102 kasus, dan cerai talak 18 kasus.

Pada April dan Mei, PA Kota Bogor hanya membuka layanan secara daring. Jumlah laporan perceraian menurun, yakni cerai gugat 11 kasus dan tujuh kasus cerai talak pada April, sementara pada Mei, ada dua kasus cerai gugat, dan tiga kasus cerai talak.

“Kalau masyarakat enggak gaptek, laporan bisa online sebenarnya. Itu laporan April-Mei via online, namanya e-Court, jadi enggak harus datang jauh-jauh ke pengadilan. Panggilan bisa lewat email. Tetapi budaya kita masih suka face to face. Padahal, nanti ke depannya semua pakai online,” tuntasnya. (rb/dil)



Apa Pendapatmu?