Alexa Metrics

Lamban Tangani Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Kinerja Dewas KPK Dinilai Belum Efektif

Lamban Tangani Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Kinerja Dewas KPK Dinilai Belum Efektif Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023 yaitu Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono dan Tumpak Hatorangan di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Semester I Tahun 2020 belum efektif.

”Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keberadaan lembaga tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan di KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8) lalu.

Setidaknya, kata Kurnia, ada empat catatan dari ICW soal kinerja Dewas KPK tersebut. Pertama, produk hukum tidak tepat sasaran. Ia mengatakan sebagaimana tertera dalam Pasal 37 B UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

”Namun pada faktanya Dewas hanya membuat satu kode etik yang mencakup subjek pimpinan sekaligus pegawai KPK. Tentu ini penting untuk dikritisi bersama sebab potensi ‘abuse of power’ yang paling besar ada pada level pimpinan. Untuk itu, Dewas sebaiknya membedakan kode etik di antara keduanya,” tuturnya.

Kedua, abai dalam melihat dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Kurnia mengatakan pada akhir Januari lalu diketahui salah satu penyidik KPK yang bertugas untuk menangani perkara suap pergantian antar waktu Anggota DPR RI Kompol Rossa Purbo Bekti dikembalikan paksa oleh Ketua KPK.

Padahal, katanya, yang bersangkutan belum masuk dalam minimal batas waktu bekerja di KPK dan proses pengembalian tersebut juga tanpa adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal atau Kapolri.

”Bahkan Kompol Rossa sendiri juga diketahui tidak pernah melanggar etik saat sedang bekerja di KPK. Tentu harusnya kejadian ini dapat dijadikan pemantik bagi Dewas untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK,” ungkap Kurnia.

Ketiga, membiarkan simpang siur informasi terkait pemberian izin penggeledahan. Menurut dia, penanganan perkara yang melibatkan mantan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyisakan banyak persoalan, salah satunya terkait dengan isu penggeledahan kantor DPP PDIP.

Dalam hal tersebut, ICW menilai terdapat silang pendapat antara Pimpinan KPK dan Dewas KPK. Pada pertengahan Januari lalu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan Pimpinan KPK telah mengirimkan surat izin penggeledahan Kantor DPP PDIP ke Dewas KPK, namun permintaan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti.

“Pernyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Dewas sendiri bahwa tidak ada satu pun permintaan dari penyidik yang ditolak sepenuhnya. Tentu hal ini mesti diklarifikasi, setidaknya untuk menjawab pertanyaan Nurul Ghufron atau Dewas yang berbohong kepada publik?,” ujar Kurnia.

Keempat, lambat memproses dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter mewah saat melakukan perjalanan di Sumatera Selatan. Secara kasat mata, ucap Kurnia, tindakan dari Firli tersebut sudah dapat dipastikan melanggar kode etik karena menunjukkan gaya hidup hedonisme.

“Bahkan lebih jauh, tindakan Firli juga berpotensi melanggar hukum jika ditemukan fakta bahwa fasilitas helikopter itu diberikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk penerimaan gratifikasi. Namun, Dewas sampai saat ini tidak kunjung menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Ia pun mengatakan dengan dasar argumentasi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja Dewas KPK tidak lebih baik dibandingkan dengan Deputi Pengawasan Internal KPK pada era Undang-Undang KPK lama.

”Sebab, berkaca pada pengalaman sebelumnya, kedeputian tersebut terbukti pernah menjatuhkan sanksi pada dua orang Pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Namun, Dewas sampai saat ini di tengah ragam dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK tidak kunjung menjatuhkan sanksi terhadap yang bersangkutan,” kata Kurnia.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris tidak mempermasalahkan dinilai lamban memroses dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri yang menggunakan helikopter mewah saat perjalanan di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

”Jika ada pihak yang menilai Dewas bekerja lamban dalam menangani laporan dugaan pelanggaran etik, ya silakan saja,” kata Sjamsuddin Haris.

Ia menegaskan Dewas KPK tetap bekerja profesional dan tidak mau gegabah dalam memutus seseorang telah melanggar etik atau tidak.

“Dewas tidak akan begitu saja menetapkan seseorang melanggar etik tanpa fakta, bukti, dan keterangan pendukung yang cukup. Penetapan seseorang melanggar etik atau tidak harus melalui persidangan etik. Jadi, bersabarlah,” ucap Haris.

Namun, kata dia, segala bentuk kritik publik akan diterima sebagai perbaikan kinerja Dewas KPK ke depan.”Apapun kritik publik tentu harus kami terima sebagai masukan untuk perbaikan kinerja Dewas dan KPK pada umumnya ke depan,” ujar dia. (gin/ant)



Apa Pendapatmu?