Alexa Metrics

Pemprov DKI Akan Berikan Sanksi Progresif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemprov DKI Akan Berikan Sanksi Progresif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

indopos.co.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sepakat dengan rencana Pemprov DKI menerapkan sanksi progresif bagi pelanggar aturan PSBB. Menurut dia, sanksi tegas memang diperlukan sebagai tindak lanjut menyikapi kasus positif COVID­19 yang terus meningkat.

”Saya setuju yah karena memang ini harus ada punishment,” ujar Taufik, Jumat (7/8/2020). Politisi Gerindra itu mengatakan, jika payung hukum un tuk sanksi progresif telah dibentuk dan diterbitkan, jajaran dinas terkait tidak boleh mengendurkan pengawasan protokol kesehatan.

Dia yakin, sanksi progresif diikuti pengawasan ketat akan menimbulkan jera bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama PSBB Transisi ini.

“Iya harus diberlakukan (sanksi berkali lipat) kemudian pengawasan harus lebih ketat lagi terutama di pasar­pasar atau di kantor,” tutur dia.

Di sisi lain, Taufik menegaskan menolak penerapan ganjil genap untuk seluruh ruas jalan ibu kota. Penolakan ini menyusul adanya rencana Dinas Perhubungan DKI memberlakukan kebijakan ganjil genap di seluruh ruas jalan. Ia menilai, penerapan ganjil genap cukup diberlakukan di ruas­ruas protokol saja. Dia juga mengingatkan agar Dishub terlebih dahulu melakukan sosialisasi jika menerapkan kebijakan baru.

”Saya kira mesti ada sosialisasi dulu jalan apa saja. Masak jalan kelas tiga mau diganjilgenapkan enggak mungkin. Bisa masalah nanti,” ujar Taufik.

Menurut dia, aturan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat di Jakarta, kebijakan itu sudah lebih dulu diberlakukan. Sehingga, penilaiannya, alasan tersebut tidak cukup tepat untuk menekan pergerakan di ibu kota. Jika ganjil genap berlaku di seluruh ruas Jakarta, Pemprov DKI wajib menyediakan armada tambahan angkutan umum.

Hal tersebut sebagai antisipasi jika masyarakat memiliki kebutuhan mendesak yang mengharuskan beraktivitas di luar rumah.

”Saya kira begini bahwa ganjil genap untuk menekan pergerakan warga bisa jadi. Kemudian apa yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap orang yang enggak naik mobil tapi punya kepentingan kan mesti naik angkutan umum,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggodok aturan sanksi progresif bagi pelanggar aturan pada masa PSBB transisi.

”Iya itu semua kalau masalah (sanksi sosial) hukum seharian segala macam bisa diatur di putusan yang lain enggak perlu Pergub. Tapi kalau yang namanya nilai uang (sanksi denda) baru ada perubahan di Pergub,” ujar Arifin.

Menurut dia, penerapan sanksi progresif tidak serta merta diterapkan kepada seluruh pelanggar PSBB transisi. Sanksi progresif akan dikenakan bagi pelanggar yang berulang kali kedapatan melanggar aturan dan protokol kesehatan selama PSBB Transisi. Untuk memastikan apakah pelanggar tersebut wajib dikenakan sanksi progresif, Arifin mengatakan, kini pihaknya masih menunggu proses sistem aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Faktor Ekonomi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, menurunnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan karena faktor ekonomi. Ia berpendapat, masyarakat lebih memprioritaskan mencari nafkah sehingga menyebabkan pengabaian terhadap bahaya COVID­19.

”Mungkin karena faktor ekonomi. Namanya juga orang lagi kesulitan, urusan perut kan tidak bisa bohong. Kalau perut kosong mereka akan cari jalan buat isi, sekalipun harus melewati jurang. Akhirnya, karena fokus mau cari nafkah, protokol kesehatan jadi terlupakan,” kata Zita di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Politisi PAN itu menambahkan, penurunan kesadaran terhadap protokol kesehatan juga diperparah oleh ‘watak’ warga DKI yang bandel tiap kali Pemprov mengeluarkan aturan. Padahal, sambung dia, keberhasilan satu kebijakan akan berdampak maksimal jika masyarakat mau bekerja sama dan taat terhadap segala regulasi. Ia berharap agar Pemprov DKI tak habis langkah dan strategi untuk mengkampanyekan protokol kesehatan bagi warganya.

”Memang habit warga DKI suka menyepelehkan. Angkanya menurun sedikit, langsung merasa sudah paling aman, bebas berinteraksi. Akhirnya naik lagi angk anya, kewaspadaannya yang kurang. Pemerintah sepertinya harus perbanyak kampanye bahaya COVID­19 lagi,” tambah Zita.

Disinggung mengenai implementasi sanksi terhadap pelanggar PSBB Transisi, Zita menganggap langkah Pemprov sudah tepat. Meski ia tak menampik jumlah pelanggar terus saja bertambah. Namun, Zita enggan mendesak Pemprov segera kembali mengambil kebijakan PSBB seperti semula. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki argumentasi waktu yang tepat memberlakukan PSBB.

”Saya percaya Pak Anies dan kawan­kawan pasti punya tolak ukur kapan harus diperketat, tentu semuanya berbasis data. Ada penilaian yang harus di lihat dari semua lini, tidak hanya angka COVID­19 yang meningkat saja,” tutur dia.

Rekor Baru COViD-19 Diketahui, jumlah pasien positif virus corona atau COVID­19 di DKI Jakarta bertambah 597 orang pada Kamis (6/8). Berdasarkan penambahan tersebut saat ini jumlah kumulatif pasien di mencapai 23.863 kasus.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, sebanyak 7.949 kasus masih mendapatkan perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri.

”Dari jumlah tersebut, 15.006 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 908 orang meninggal dunia,” kata Ani. Hal tersebut merupakan rekor penambahan kasus baru positif Virus Corona di ibu kota. Sebelumnya, jumlah tertinggi penambahan harian kasus positif COVID­19 sebanyak 584 orang pada Rabu (29/7/2020). (dni/ibl)



Apa Pendapatmu?