Alexa Metrics

Era Digital, Kiprah MUI Semakin Dibutuhkan

Era Digital, Kiprah MUI Semakin Dibutuhkan 4

indopos.co.id – Era digital kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat dibutuhkan masyarakat. Warga pun mengapresiasi Komisi Fatwa yang telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Namun begitu, menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, tantangan MUI ke depan tidaklah ringan. Kini kita hidup di era revolusi industri 4.0 dan era disrupsi. “Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dinamis merubah rupa kehidupan secara radikal,” ujarnya, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Zainut, derasnya informasi dan pertukaran ruang yang cepat di dunia maya, membuat manusia yang berinteraksi melalui media sosial lebih sering mengandalkan aspek yang bersifat emosional.

“Maka terjadilah fenomena post truth. Yakni ketika situasi obyektif lebih sedikit pengaruhnya dibanding hal-hal yang mempengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik,” ujarnya.

Post truth ini yang menyuburkan hoax dan maraknya konten kebencian, termasuk kebencian atas nama agama. “Apalagi masyarakat kita cenderung menyukai judul berita atau informasi yang bersifat provokatif dan adu domba, dan malas melakukan verifikasi atau tabayyun,” beber Zainut.

Hal tersebut juga disampaikannya saat memperingati Milad MUI ke-45, Jumat (7/8/2020). Milad yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin dan seluruh jajaran pimpinan MUI Pusat dan daerah berlangsung secara daring

Lebih lanjut Zainut mengatakan, pada skala global, kita menghadapi isu terkait dengan perang dagang. Serta semakin menguatnya populisme atau identitas kelompok. Termasuk identitas kelompok keagamaan.

“Penguatan identitas kelompok ini tidak hanya terjadi di kalangan Islam, namun juga terjadi pada agama lain di dunia,” jelasnya.

Penguatan identitas dapat berpotensi menuju eksklusivisme. Jika hal ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dan jika ekslusivisme tercampur dengan ideologi kebencian, maka dapat melahirkan penghalalan tindak kekerasan atas nama agama.

“Hoax dan ujaran kebencian inilah yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal internal umat beragama maupun antarumat beragama,” terang Zainut.

Bagaimanapun kata dia, kita di MUI perlu bersyukur karena telah menyadari fenomena ini. “Dan Komisi Fatwa telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dan pimpinan MUI penting sekali untuk memberikan teladan dalam mempraktikkan fatwa ini,” jelas Zainut.

Pada bagian lain Zainut mengajak agar mengamalkan nilai-nilai Islam wasathiyah. Islam wasathiyah yang perlu terus kita praktikkan, kita pelihara, dan kembangkan. Karena sebagai opsi terbaik yang dipilih untuk menjawab tantangan zaman baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Islam wasathiyah akan mengafirmasi sikap dan praktik keagamaan yang memiliki komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap kearifan lokal, toleran, dan mengutamakan praktik beragama tanpa kekerasan.

“Dan saya meyakini, mempraktikkan Islam wasathiyah dapat mendukung kehidupan beragama yang sehat, harmonis dan rukun. Sebagai modal sosial yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bangsa,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?