Tangani Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara, KAI Teken Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan

indopos.co.idPT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
Baca Juga :

KAI Tambah Stasiun yang Layani Rapid Test

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8/2020).Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu penanganan masalah perdata dan tata usaha negara. Yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Kemudian pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis, penelusuran aset dan/atau percepatan investasi perkeretaapian. Pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi dalam mendukung penegakan hukum. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap KAI.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penyebarluasan informasi yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI di bidang penerangan dan penyuluhan melalui media elektronik yang dikelola KAI. Dan bentuk kerjasama lain yang disepakati.

“Hari ini merupakan milestone yang sangat penting bagi KAI, mengingat pada hari ini kami pertama kalinya dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tinggi negara yang ada di Republik Indonesia ini,” kata Didiek.

Menurutnya, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang dituntut mampu menyelesaikan setiap persoalan hukum yang muncul, Kejaksaan Agung dinilai mempunyai potensi dan peranan strategis dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia.

Dalam menangani berbagai permasalahan hukum tersebut, KAI sering mengalami berbagai kendala. Untuk itu, diperlukan komitmen yang sama dan saling bersinergi dalam meningkatkan kerja sama yang positif.

“Sehingga harapannya segala kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum pada akhirnya akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, aset yang ada di KAI sangat banyak. “Dan tentunya memerlukan suatu pengamanan hukum dalam rangka pengembalian aset-aset negara yang ada di pihak ketiga,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.