Alexa Metrics

Masalah Pendidikan di Era Pandemi COVID-19, DPR Nilai Kemendikbud Lambat Bertindak

Masalah Pendidikan di Era Pandemi COVID-19, DPR Nilai Kemendikbud Lambat Bertindak Mendikbud Nadiem Makarim saat meninjau SDN Polisi 1, Bogor. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pendidikan secara daring di tengah pandemi COvID-19 terus menuai masalah. Ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dalam membaca peta masalah di dunia pendidikan tanah air menjadi pemicu masalah yang tidak terselesaikan.

Menurut Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, program pendidikan berbasis daring tidak didukung fasilitas yang memadai. Sehingga, tidak sedikit siswa yang tidak bisa mengakses pendidikan jarak jauh, karena keterbatasan fasilitas.

“Proses belajar mengajar yang ada saat ini belum ideal. Banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak cepat tanggap dan kurang cepat dalam membaca peta permasalahan pendidikan di tanah air, khususnya di era pendemi COvID-19 ini.

“Ini pemerintah harus cepat dan jeli dalam membaca masalah sehingga tahu apa yang harus dilakukan,” katanya. Walaupun ada kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang diatur sekolah, menurut Saleh, Kemdikbud tidak memberikan fasilitas.

Mereka menganggap bahwa semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online. Dan, tidak ada usaha untuk meringankan siswa dan guru. “Harusnya ada bantuan seperti negara tetangga, seperti paket data dan subsidi,” katanya.

Pendapat lebih ekstrem disampaikan oleh Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu). Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri menilai Nadiem tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

”Dia (Nadiem, Red) memaksa dunia pendidikan kita berlari meninggalkan ketertinggalan, tapi justru dia melarikan diri dari pokok persoalan pendidikan kita. Saran kami, ganti saja menterinya,” kata Zuhri.

Di bawah kepemimpinan Nadiem, kondisi dunia pendidikan tanah air malah semakin semrawut. Kondisi dunia pendidikan saat ini dibuat bingung terkait peta konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak,dan lainnya.

“Simpang siur kebijakan bahkan statement Mendikbud yang kerap membuat masyarakat gusar menjadi preseden buruk terkait arah kebijakan pendidikan ke depan,” tambah Zuhri.

Dia mencontohkan, beberapa kasus yang gagal ditangani Nadiem antara lain carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, polemik sarat kepentingan Program Organisasi Penggedak, tak serius mengawal nasib guru swastadan honorer, hingga buruknya komunikasi dengan organisasi profesi guru.

Sementara itu, Nadiem Makarim menolak berkomentar soal desakan dirinya diganti. Namun, soal fasilitas internet bagi siswa yang kesulitan mengikuti belajar daring dia memberikan solusinya. Yaitu, dia memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan pengalihan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet  merupakan langkah untuk merespons situasi pandemi COvID-19 saat ini.

Menurutnya, kepala sekolah mendapat hak diskresi untuk mengalihkan dana BOS supaya dibelikan kuota internet bagi guru dan murid yang layak mendapatkannya.

“Supaya dana BOS digunakan sebaikbaiknya,” tegasnya. Terkait kritik metode belajar di era pandemi, Nadiem mengaku sudah menyiapkan kurikulum baru yang didesain khusus untuk kebutuhan pembelajaran di era pandemi COvID-19.

Dikatakan, kurikulum darurat ini akan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang menjadi pondasi bagi siswa. Ditegaskan pula oleh Nadiem bahwa kurikulum baru yang dikebut dalam tiga bulan belakangan ini akan tersedia untuk tingkatan SD, SMP, hingga SMA.

“Sebentar lagi, dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum COvID-19, kurikulum darurat,” jelas Nadiem. (nas/ant)



Apa Pendapatmu?