Subsidi Gaji Cair September, Perusahaan Diminta Daftarkan Pekerjanya

indopos.co.id – Pemerintah terus mematangkan rencana memberikan subsidi gaji kepada pekerja formal sebagai stimulus akibat pandemi Covid-19. Data pekerja yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan siapa saja yang akan mendapatkan subsidi gaji tersebut.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan masih mengumpulkan rekening calon penerima subsidi upah kepada perusahaan tempat mereka bekerja. “Kami sedang melakukan penyisiran data ‘by name, by address’ siapa saja peserta aktif per 30 Juni dan kami mendapat data sebanyak 15,7 juta tapi data itu belum ada nomor rekeningnya karena itu sejak Sabtu (8/8) kemarin kami minta ke perusahaan agar melengkapi nomor-nomor rekening pekerjaannya yang gajinya di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Baca Juga :

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji bagi pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan yaitu sebesar Rp600 ribu per bulan akan disalurkan pada kuartal III 2020, yang berarti selambat-lambatnya September 2020.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 15.725.232 orang dari yang semula ditargetkan 13.870.496 orang sehingga anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah juga mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari Rp33,1 triliun

Baca Juga :

“Kami menyisir peserta aktif penerima upah dari sektor pekerja formal dengan upah di bawah Rp5 juta berdasarkan laporan pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, ini tidak termasuk yang mereka bekerja di induk perusahaan BUMN, lembaga negara dan instansi pemerintah,” tambah Agus.

Data 15.725.232 orang calon penerima subsidi upah itu menurut Agus adalah data hingga 30 Juni 2020.

Baca Juga :

“Tapi nanti karena subsidi upah akan ditransfer langsung ke para pekerja sehingga kami harus mengumpulkan nomor rekening masing-masing pekerja. Kita pun minta ke pemberi kerja agar tolong dicek pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan dilengkapi nomor rekeningnya,” ungkap Agus.

Menurut Agus BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memiliki sistem “real time” dalam pengumpulan nomor rekening tersebut.

“Sudah terkumpul 700 ribu rekening di kita, dalam 1 hari ini kami yakin mendekati angka 1 juta rekening. Kami minta kerja sama seluruh HRD tolong kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut dan pastikan penerimanya adalah pekerja yang di bawah Rp5 juta,” tambah Agus.

Agus juga menilai bahwa pemberian subsidi upah ini adalah momentum bagi para pengusaha yang belum tertib atau belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan agar melakukan pendaftaran sehingga pekerja menerima hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan.

“Kami imbau agar perusahaan melengkapi dan melaporkan nomor-nomor rekening para pekerjanya dan dihimbau untuk melakukan pengecekan validasi apa betul pekerja itu gajinya di bawah Rp5 juta. Kami sadari ada perusahaan yang belum melaporkan semua pesertanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melaporkan upah sebenarnya, saat ini lakukan pembenahan agar patuh dan taat hukum,” jelas Agus.

Sebelumnya Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan subsidi gaji ini merupakan stimulus terbaru dari pemerintah yang ditujukan kepada pekerja formal.

“Adapun pekerja atau buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepersertaan dan peserta aktif yang membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Ida.

Selanjutnya pekerja sektor formal itu harus memiliki rekening bank yang aktif dan tidak termasuk peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pengaman sosial bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar 29 juta keluarga paling miskin ato sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin. Selain itu, terdapat juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK degan program Kartu Pra Kerja.

Dorong Belanja Konsumsi di Kuartal III

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini program subsidi upah kepada pekerja formal yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan, akan mendorong daya beli masyarakat, dan menggerakkan konsumsi rumah tangga sehingga membantu momentum pemulihan ekonomi di kuartal III 2020.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin, mengatakan daya beli masyarakat harus diberikan stimulus pada kuartal III 2020, untuk memulihkan konsumsi rumah tangga yang pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga minus 5,51 persen.

Porsi konsumsi rumah tangga merupakan yang terbesar dalam pembentukkan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni mencapai 57 persen. Maka itu, stimulus untuk memulihkan konsumsi rumah tangga sangat penting agar roda-roda perekonomian menggeliat kembali.

“Kita berharap dengan adanya program subsidi upah terutama buat pekerja formal, buruh, maka akan menaikkan pendapatan, daya beli, sehingga akan membantu konsumsi dan pemulihan di kuartal III,” ujar Susiwijono.

Pemerintah pada pekan kemarin telah mengumumkan skema bantuan sosial terbaru yakni program subsidi upah untuk pekerja formal guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja selama masa pandemi COVID-19.

Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan sehingga total menjadi Rp2,4 juta. Pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap dan disalurkan setiap dua bulan sekali.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah jangan terlalu berharap bahwa setelah pemberian subsidi gaji tersebut daya beli masyarakat langsung naik. ”Tidak akan langsung naik, karena tingkat pengangguran sangat tinggi sejak terjadi pandemik COVID-19,” katanya. Bisa jadi masyarakat akan menyimpan tambahan gaji tersebut untuk simpanan di masa depan yang belum jelas akan seperti apa.

Meski target pemerintah subsidi gaji cair bulan September 2020, menurutnya hal itu bisa saja molor dari rencana. “Penyaluran subsidi gaji juga butuh waktu. Kalau berkaca dengan pengalaman pencairan stimulus-stimulus lain yang relatif lambat, paling cepat pencairan baru akan dilakukan setelah satu bulan,” katanya. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.