Alexa Metrics

Kasus Corona Kembali Menggila, Dewan Minta Anies Terjun Langsung Edukasi Masyarakat Jakarta

Kasus Corona Kembali Menggila, Dewan Minta Anies Terjun Langsung Edukasi Masyarakat Jakarta

indopos.co.id – Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terjun langsung mengedukasi masyarakat terkait tingginya kasus COVID-19 di ibu kota. Pasalnya, selama kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) Transisi, Jakarta terus memecahkan rekor jumlah penambahan pasien COVID-19 per harinya.

”Kebijakan PSBB Transisi saya katakan gagal, karena masyarakat tidak melakukan kebiasaan baru, tapi ke kebiasaan biasanya. Alasannya karena tidak dijaga,” ujar Gilbert di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Penyebab , sambung dia, kurangnya pengawasan di lapangan, khususnya permukiman padat penduduk, rumah, dan pasar tradisional. Kurangnya jumlah Satpol PP DKI Jakarta yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran warga.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Gubernur Anies agar melihat sendiri masalah yang terjadi di masyarakat. Sehingga terjadinya ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. ”Saat ini kami butuh pemimpin yang turun ke lapangan, ketika dia enggak turun ke lapangan, apa yang mau dipatuhi sama masyawakat,” kata Gilbert.

Dengan melihat langsung masalah tersebut, maka Anies bisa mengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19.

Jakarta kembali mencatatkan jumlah penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi. Pada  Sabtu (8/8/2020) dengan 721 kasus baru. Positivity rate dari total warga yang menjalani tes usap atau swab test pun sangat tinggi, yakni 7,4 persen.

Dengan begitu, jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta hingga Sabtu (8/8/2020) adalah 25.242 orang. Dari jumlah tersebut, 15.710 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 934 orang meninggal dunia. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 6.914 spesimen.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka posisi DKI Jakarta menyalip Jawa Timur sebagai provinsi paling banyak menyumbang kasus Corona di Indonesia. Sementara Jawa Timur secara total ada 25.330.

”Lihat dari kasus tertinggi secara nasional ini 5 provinsi yang selalu berada di atas dan kebetulan mulai hari ini sepertinya DKI Jakarta yang dulunya nomor dua, sekarang menjadi nomor satu,” kata Wiku di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut dia, penyebab DKI Jakarta menduduki posisi atas penyumbang kasus Corona yakni karena dua faktor. Wiku mengatakan pemerintah saat ini menargetkan untuk bisa menekan kasus Corona di lima provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

”Kita lihat memang jumlah kasus di Jakarta cukup meningkat pesat di beberapa hari terakhir dan ini kaitannya dengan kontak tracing yang dijalankan dengan lebih baik. Kedua tingkat penularan atau kontaknya. Ini menunjukkan bahwa lima provinsi utamanya seperti ini kondisinya dan ini adalah target utama yang harus kita cegah untuk tidak naik terus ke atas, tapi dari sisi kematian relatif sudah rendah,” jelas Wiku.

Sementara itu, jika dilihat dari data BNPB, DKI Jakarta terakhir menduduki posisi kedua pada 6 Agustus dengan jumlah kasus positif 23.936. Di tanggal yang sama, Jatim terbanyak akumulasi kasus Corona di RI dengan angka 24.115. Baru di tanggal 7 Agustus, DKI kemudian menyalip Jatim terkait jumlah kasus Corona di Indonesia.

Untuk lima provinsi yang disebut Wiku, jumlah kasus positif per 9 Agustus di DKI sebanyak 25.727 kasus, Jawa Timur 25.330 kasus, Jawa Tengah 10.611 kasus. Sulawesi Selatan 10.454 kasus, dan Jawa Barat 7.566 kasus.

Kasus sembuh di DKI Jakarta sebanyak 16.268, meninggal 930. Jatim kasus sembuh sebanyak 18.050, meninggal 1.877. Kasus sembuh di Jateng 6.633, meninggal 723. Lalu kasus sembuh di Sulsel sebanyak 7.211, meninggal 335, dan di Jabar pasien sembuh ada 4.417, meninggal 228.

Perkembangan kasus Corona di RI terkonfirmasi positif sebanyak 125.396, lalu kasus sembuh 80.952, dan kasus meninggal dunia ada 5.723. ”Kalau kita lihat perbandingan antara jumlah kasus, kesembuhan dan kematian, angka kesembuhan dan kasus positif relatif hampir sama jumlahnya dan ini menujukan kondisi yang bagus dan relatif meningkat,” kata Wiku.

Jumlah pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta bertambah 472 orang per Minggu (9/8/2020). Penambahan itu berkurang dibanding Sabtu (8/8/2020) lalu, menjadi catatan angka tertinggi sejak awal pandemi, yakni 721 orang. Dengan demikian, jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta (kemarin) adalah 25.714 orang.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Weningtyas Purnomorini menjelaskan, sebanyak 16.268 orang dinyatakan telah sembuh. Sedangkan 939 orang meninggal dunia. ”Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 8.507 kasus (orang yang masih dirawat maupun isolasi mandiri),” ujar Weningtyas dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8/2020). Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 4.827 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 4.102 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 472 positif dan 3.630 negatif. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 Laboratorium Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan swasta. ”Dari 472 kasus positif, 88 kasus adalah akumulasi data dari hari sebelumnya yang baru dilaporkan,” ungkap dia.

Adapun positivity rate atau persentase kasus positif di Jakarta selama sepekan terakhir sebesar 7,4 persen. Sementara WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.

Hak Karyawan

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, Provinsi DKI Jakarta saat ini dilaporkan memiliki klaster penyebaran Virus Corona yang banyak terjadi di perkantoran. Temuan klaster COVID-19 di kantor-kantor rupanya juga berpotensi menjadi masalah.

PSI menyebutkan, jika pihak-pihak yang berani melaporkan jika kantornya menjadi klaster Virus Corona berpotensi menghadapi intimidasi. Oleh sebab itu, Pemprov DKI diminta untuk bisa memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor.

Hal tersebut dinilai dapat mendorong karyawan semakin aktif dalam melaporkan kemungkinan adanya kasus COVID-19 di lingkungan kerja. Selain itu, pelaporan tersebut dinilai dapat mempermudah tugas Satgas COVID-19 dalam melakukan pelacakan hingga menekan laju penyebaran virus Corona.

”Kita harus mendorong karyawan aktif melaporkan dengan jaminan tidak boleh ada intimidasi, ataupun PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bagi mereka yang melapor,” tandas Justin.

Dilaporkan hingga saat ini telah terjadi 90 klaster Corona di lingkungan perkantoran DKI Jakarta. Dari klaster-klaster tersebut, ditemukan sebanyak 459 kasus positif COVID-19.

PSI menilai, jika klaster maupun kasus positif Corona di lingkungan perkantoran berpotensi meningkat lagi. Pasalnya, ada kecenderungan pengelola kantor menutup-nutupi kasus positif COVID-19.

Justin menjelaskan, jika upaya menutup-nutupi adanya kasus Corona di kantor biasa dilakukan demi menghindari denda maupun kerugian lainnya. “Untuk menghindari sanksi denda dan kewajiban tes massal untuk seluruh yang akan membebani operasional kantor,” ungkap Justin.

Fraksi PSI DPRD DKI juga membeberkan jika pihaknya kerap mendapat pengaduan klaster baru dari karyawan yang tidak mau identitasnya diketahui karena takut mendapat masalah di kantor. Padahal, ia menegaskan setiap karyawan memiliki hak melaporkan kondisi kantornya tanpa melalui birokrasi atau pihak kantor.

”Mekanisme ini juga agar perusahaan terlindungi. Jika karyawan tidak disediakan jalur untuk melapor, yang terjadi malah informasi simpang siur yang merugikan perusahaan.Jika banyak karyawan terinfeksi, justru akhirnya operasional kantor yang terganggu,” cetus dia.

Menurut Justin, hal ini jauh lebih berisiko ketimbang mengadopsi sistem kerja dari rumah. (dni/ibl)



Apa Pendapatmu?