Kota Depok Wilayah Berisiko COVID-19 Tertinggi se-Jabar

Waspadai Kluster Perumahan dan Perkantoran

indopos.co.id – Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) menetapkan Kota Depok sebagai zona risiko tinggi penularan virus Corona. Pasalnya, jumlah kasus penularan virus asal Tiongkok itu terus bertambah.

Ironisnya, penambahan pasien positif COVID-19 ini tak dibarengi dengan tindakan pencegahan yang ketat dari pemerintah daerah. Anggota Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Bony Wiem Lestari mengatakan, dari 27 kabupaten/ kota di Jabar, Depok menjadi satu-satunya daerah yang masuk kategori zona merah penularan virus tersebut.

Baca Juga :

Tingginya penularan Corona ini menyebabkan wilayah itu ditetapkan menjadi zona risiko tinggi. Bahkan setiap hari terdapat laporan penambahan jumlah pasien pengidap virus tersebut. “Memang ada peningkatan penularan yang berisiko seseorang positif Corona. Ini yang tidak disadari oleh Pemkot dan warga Kota Depok,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Dia menambahkan, dari hasil pemetaan dan pemantauan yang dilakukan selama periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020 terjadi peningkatan pasien positif COVID-19. Menurutnya, ada tiga aspek yang jadi patokan pemetaan zona risiko tinggi pendemi Corona tersebut.

Baca Juga :

Kegiatan 17 Agustusan Dilarang di Depok

Seperti, epidemiologi, surveilance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. “Jika secara detail ada 14 indikator, kalau itu pun diamasukan akan sangat tinggi sekali. Hampir tiap hari ada laporan penambahan pasien positif. Ada banyak faktor yang membuat itu tinggi,” paparnya.

Sejak diberlakukannya relaksasi PSBB pada 26 Juni 2020 terjadi tren peningkatan tren pada zona risiko. Efek pelonggaran diduga menjadi penyebab perubahan tren tersebut. Kasus penularan itu pun terjadi di perumahan kluster dan perkantoran yang ada di Kota Depok.

“Kelihatannya memang ada efek dari pelonggaran ini, juga peningkatan kabupaten/kota yang menjadi risiko sedang. Banyak ditemukan di dalam perumahan dan perkantoran. Ada kasus impor terjadi karena memang mobilitas penduduk, terutama mereka yang berasal dari wilayah transmisi lokal masuk ke Depok. Makanya ini perlu diwaspadai,” tegasnya.

Dari data Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar tercatat angka positivity-rate pada 28 Juli itu masih sekitar 7,5 persen. Rata-rata angka reproduksi efektif COVID-19 Jabar untuk periode 26 Juli 2020 sampai 2 Agustus 2020 berada 1.230 pasien.

Diprediksi akan ada penambahan kasus dalam satu bulan ke depan sebanyak sekitar 2.200 sampai 3.000 kasus positif yang baru. Di Jawa Barat, ada 9 daerah yang masuk kategori zona oranye dan 17 masuk kategori zona kuning.

Untuk zona kuning yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Subang, Kota Bandung, Bekasi, dan Bogor. Sedangkan sisanya masuk dalam zona hijau dan merah.

Karena itu pula Bony menyatakan, Pemkot Depok dan masyarakat harus kembali mendisiplinkan diri untuk menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan. Kemudian tidak melakukan aksi kerumunan baik itu di komplek perumahan atau perkantoran.

Sebab, jika hal ini tak dilakukan maka penanganan COVID-19 di Depok tak akan tercapai. “Kembali kami ingatkan bahwa garda terdepan melawan Covid adalah masyarakat dan Pemkot. Implementasi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menerapakan pola hidup bersih dan sehat itu merupakan satu syarat. Dan diharapkan bisa menahan diri dari kegiatan atau aktivitas yang bisa memicu kerumunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana menyatakan, jika Pemkot Depok sedang melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19. Mulai dari memperketat PSBB proporsional dan juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

Pengawasan lokasi titik kumpul masyarakat pun akan ditindaklanjuti. “Diperlukan sinergi pusat, provinsi dan daerah. Harus dari hulu sampai hilir dan ada integrasi kebijakan, terutama daerah-daerah di Jabodetabek. Jika hanya mengandalkan kami tentu ini tidak tertangani,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Dadang, Gugus Tugas Kota Depok mencoba melakukan komunikasi dengan tim pakar epidemologi Satgas Penanganan COVID-19 Pusat yang menghitung nilai sehingga Depok masuk zona merah. Menurut hitungan mereka adalah mingguan, berdasarkan parameter yang sudah mereka tentukan.

Kasus COVID-19 di Depok sangat fluktuatif yang penambahan kasus minggu ini cukup besar. “Dampak dari tingginya pergerakan orang dan terjadi pada klaster perkantoran dan perumahan yang berpotensi terjadinya penularan dalam lingkungan keluarga. Semua sedang kami evaluasi dengan Penprov Jabar. Yang pasti kami masih berusaha menekan penularan virus ini,” imbuhnya.

Terpisah, Pakar Kesehatan UI Ratna Sitompul menuturkan, Depok bisa menjadi wilayah risiko tinggi penularan COVID-19 diduga karena tidak ada perhatian khusus dari kepala daerah. Apalagi, dia menyebut, saat ini wali kota dan wakil wali kota Depok lebih disibukkan mengurus kegiatan Pilkada 2020.

Artinya, konsentrasi untuk mengatasi pendemi Corona ini dikesampingkan. “Keduanya jadi tidak fokus karena mencalonkan diri di Pilkada. Harusnya sebelum masa jabatan habis ini harus diperhatikan. Inilah yang sering kali dilupakan oleh kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada,” tuturnya. (cok) 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.